Janji Jakarta untuk Papua

Satu lagi cerita tentang Papua, saat Presiden mengunjungi provinsi ini yang ketiga kalinya, di akhir tahun 2015 menuju 2016.

Aktivitas Presiden

Janji Jakarta untuk Papua

Kami tidak mengira, ribuan warga memadati jalanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu 12 Desember 2015, sore itu. Dari pandangan di atas udara, kami tidak melihat kerumunan orang sebanyak itu. Namun setibanya di Bandara Wamena, ribuan orang berlarian menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo.

Mereka berduyun-duyun mengiringi kendaraan Presiden menuju Stadion Mini Pendidikan, markas klub sepakbola Persiwa Wamena. Sepanjang perjalanan dari bandara ke stadion sekitar 30 menit, warga tetap berjalan kaki dan setengah berlari mengiringi rombongan. Rupanya di stadion itu telah berkumpul sekitar 2.000 warga. Mereka menyiapkan acara bakar batu, acara yang digelar tidak hanya untuk menyambut kehadiran Presiden, melainkan juga merayakan peresmian operasional Terminal Bandara Wamena dan gedung dinas otonom yang menjadi gedung tertinggi di kota itu.

Kedatangan Presiden ke Wamena, merupakan kedua kalinya dalam satu tahun terakhir, setelah sebelumnya datang pada Senin, 29 Desember 2014. Presiden datang untuk memenuhi janjinya kepada warga yang disampaikan sebelumnya. “Wa wa wa wa wa wa,” Presiden Joko Widodo membuka pertemuan dengan salam khas warga Wamena siang itu.

Kedatangan Presiden ke Wamena itu merupakan pelunasan janji untuk mengubah pendekatan pemerintah pusat, yang bisa disebut sebagai Jakarta, terhadap Papua. Tahun sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lenis Kogoya meminta agar pemerintah pusat mengubah pendekatan ke masyarakat Papua. Pemerintah pusat di Jakarta, kata lenis, jangan terus memerangi mereka yang terlibat gerakan separatis. Namun, Jakarta harus memberi peluang agar mereka ikut aktif dalam pembangunan di tanah Papua, Kompas 29 Desember 2014.

Lenis meminta Presiden agar pemerintah mengedepankan pendekatan budaya yang lebih lunak. Dengan pendekatan itu, maka Jakarta diharapkan dapat menggenjot ketinggalan infrastruktur Papua dengan daerah lain di Indonesia. Saat itu, Presiden mengaku siap mendengarkan suara masyarakat Papua. Bahkan beberapa bulan setelah peristiwa itu, Presiden mengangkat Lenis sebagai Staf Khusus Presiden dalam bidang Papua.

Presiden kembali mendatangi Papua Mei 2015. Ketika itu, Presiden memberikan grasi kepada lima narapidana politik di Papua dan Papua Barat. Pemberian grasi itu merupakan upaya sepenuh hati dan tulus dari Pemerintah Indonesia untuk memadamkan konflik yang selama ini terjadi di dua provinsi tersebut, Kompas 10 Mei 2015.

Langkah ini menjadi awal perubahan Jakarta memandang Papua. Lewat tender-tender proyek infrastruktur, pemerinah membuka peluang terlibatnya pengusaha asli Papua. Tujuannya agar uang tidak kembali ke luar provinsi itu, namun tetap beredar di Papua dan berdampak pada pergerakan ekonomi setempat.

Namun harapan tidak semulus yang terjadi lapangan. Pengerjaan proyek infrastruktur di Papua masih terganggu ancaman keamanan. Salah satunya dialami Malik Maulana, Manajer Operasional proyek jalan darat Nduga-Wamena sejauh 278 kilometer (km). Malik pernah disandera kelompok bersenjata, begitu pun tujuh rekannya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kelompok bersenjata meminta uang tebusan Rp 1 miliar jika Malik ingin dibebaskan.

Pemerintah sangat berkepentingan membangun jalan darat itu. Pembangunan jalan tersebut diharapkan membuka isolasi 11 kabupaten di pegunungan tengah Papua. Dampak yang diinginkan adalah turunnya harga-harga kebutuhan yang tinggi karena minimnya sarana perhubungan. Sejalan dengan itu, perekonomian rakyat Papua diharapkan bisa ikut bergerak. Presiden menargetkan tahun depan jalan itu dapat diresmikan penggunaannya. “Saya ingin mencoba melewatinya tahun depan,” kata Jokowi.

Tidak hanya gangguan kelompok bersenjata, tantangan percepatan pembangunan di Papua ada pada kelompok elit lokal. Menurut Lenis Kagoya, mereka tidak semua nya memiliki komitmen sama untuk mempercepat pembangunan di Papua. Hal ini dibuktikan dengan persoalan pengelolaan dana otonomi khusus Papua, yang jumlahnya meningkat di era Presiden Jokowi. Dia meminta, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas kepada pejabat pemerintah lokal yang masih ‘malas’ mendukung percepatan pembangunan Papua.

Ubah haluan

Kunjungan Presiden ke Papua akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016 lalu, merupakan janji pusat untuk mengubah haluan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris. Kunjungan ketiga dalam satu tahun itu, diawali di Merauke, Selasa (29/12). Di sana, Presiden meresmikan dimulainya pembangunan Monumen Kapsul Waktu 2015-2085 yang menyimpan 238 impian anak-anak Indonesia.

Keesokan harinya, Rabu (30/12), Presiden menuju Wamena dan bermalam di Lembah Baliem. Meski sempat diwarnai insiden padamnya aliran listrik, Presiden tidak merasa was was. Padahal malam itu, pasukan pengaman Presiden (Paspampres) langsung meningkatkan kewaspadaan saat listrik padam. Kecemasan adanya gangguan keamanan saat ‘gelap’ nyatanya tidak terjadi, hingga esoknya kami dapat menyaksikan segarnya udara pagi Wamena sebelum melanjutkan perjalanan ke Timika.

Di Timika Presiden langsung berganti moda helikopter menuju Kabupaten Nduga, wilayah yang masih berstatus rawan. Di daerah rawan itu, Presiden dan rombongan menghabiskan waktu sekitar 2 jam berdialog dengan warga berkeliling ‘Kota’ Kenyam. Di pengujung tahun 2015, setelah meresmikan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong sore harinya, Presiden larut dalam pesta pergantian tahun di Pantai Wasai Torang Cinta, Raja Ampat. Pergantian tahun di pantai itu terasa berbeda, sorotan publik tidak lagi ke Jakarta, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat.

Pendekatan ke Papua, kata Presiden, harus berubah. Mereka tidak bisa terus dimusuhi, melainkan dibuka peluang dialog. Papua, kata Presiden, juga perlu disentuh dengan pembangunan. Sebab persoalan inilah yang memicu harga semen, bahan bakar minyak, dan barang kebutuhan lain jauh lebih tinggi dari harga di Jawa.

Presiden puas melewati jadwal kunjungan yang padat dalam empat hari itu. Perjalanan yang ditempuh dengan moda angkutan darat, udara, dan laut tersebut terasa tepat momentumnya. Papua membutuhkan sentuhan.

Kedatangan Presiden tersebut tidak hanya diapresiasi Eti, pedagang sayur di Pasar Tradisional Kenyam, Kabupaten Nduga. Eti, seumur-umur belum pernah berinteraksi langsung dengan Presiden negeri ini. Dalam Bahasa Indonesia yang terbatas, Eti bangga kepala negara dapat melihat langsung kondisi pasar Kenyam.

Gubernur Papua Lukas Enembe pun mengapresiasi kedatangan Presiden itu. Kehadiran Presiden di wilayah rawan seperti Nduga telah menepis anggapan banyak orang tentang Papua. Papua, kadang tidak seperti yang disampaikan orang dari ‘luar sana.’ Jika mereka diajak bicara, mereka bisa menjadi sahabat baik. (Andy Riza Hidayat)

Nduga, Kabupaten yang Tak ”Semerah” Status Kerawanannya…

Foto ulasan saya yang dimuat di Kompas pada hari Senin 4 Januari 2016.

Ini adalah cerita tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Nduga, Papua, bulan Januari 2016. Nduga saat itu masih dinyatakan belum aman oleh Polri maupun TNI, sehingga Presiden pun tidak disarankan ke sana. Tetapi Presiden bergeming, dia tetap ingin melihat wilayah itu.

Sesampai di sana, di pusat ibu kota kabupaten, kami tidak menjumpai sepotong jalan beraspal. Pusat keramaian satu-satunya adalah pasar, yang ketika itu, tidak lebih dari 100 orang pedagang. Kota tak beraspal itu memang baru dibangun, kantor bupati juga baru berupa tembok yang belum jadi.

Iring-iringan Presiden seperti iring-iringan personel bersenjata dengan mobil kendaraan dobel kabin. Di belakangnya TNI bersenjata laras panjang yang siap ditarik pelatuknya jika terjadi gangguan keamanan. Beginilah ceritanya…

KUNJUNGAN PRESIDEN

Nduga, Kabupaten yang Tak ”Semerah” Status Kerawanannya…

Nduga adalah salah satu kabupaten di pesisir Provinsi Papua yang menghubungkan ke 11 kabupaten lainnya yang berada di pegunungan tengah Papua. Karena posisinya ini, Kabupaten Nduga sangat strategis untuk membuka keterisolasian kabupaten-kabupaten lainnya di Papua.

Meski demikian, kabupaten ini berstatus ”merah” karena sering muncul gangguan keamanan dari kelompok bersenjata di Papua.

Tak heran jika sesaat setelah Presiden Joko Widodo tiba di kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, menjelang akhir tahun lalu, anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun menanyakan siapa sosok berpakaian seperti warga biasa, dan bukan dinas, yang ikut mendampingi Presiden bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yarius Wijangge serta sejumlah menteri lainnya.

Kecurigaan Paspampres baru pupus setelah diketahui orang tersebut ternyata Malik, Manajer Pelaksana Proyek Jalan Darat Nduga-Wamena, yang bekerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Malik memimpin pengerjaan proyek jalan sepanjang 278 kilometer yang melintasi perbukitan dan hutan belukar. Pembangunannya juga melibatkan personel TNI yang juga ikut sekaligus membantu pengamanannya.

Malik mengaku memilih berpakaian biasa daripada harus berpakaian dinas sebagaimana layaknya pejabat di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat karena status Nduga yang masih berstatus wilayah rawan akibat masih terjadinya gangguan keamanan. Maklum, Malik pernah disandera kelompok bersenjata dan harus dibebaskan setelah ditukar dengan uang tebusan senilai Rp 1 miliar.

”Saya berpakaian begini demi keamanan. Jika tidak menyamar, mereka bisa menculik saya lagi. Di sini masih belum aman, terutama bagi pelaksana proyek,” tutur Malik.

Bagi Malik, bekerja di daerah rawan memang penuh risiko. Apalagi akses transportasi masih terbatas. Demikian pula sarana pendukung lain yang masih minim, seperti listrik dan alat komunikasi. Padahal, kawasan Nduga masih berupa hutan, permukimannya pun masih jarang. Jarak tempuh ke pusat keramaian juga sangat jauh. Namun, Malik justru harus hadir untuk memimpin percepatan pengerjaan jalan penghubung antara Nduga ke Wamena dan kawasan pegunungan tengah Papua.

Akibat statusnya yang ”merah”, wajar jika dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nduga dijaga ketat polisi dan TNI. Didampingi Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo beserta dua anaknya, Kahiyang dan Kaesang, Presiden Jokowi mendarat dengan helikopter yang terbang dari Timika.

Penjagaan ketat

Kota Kenyam di Nduga tidak bisa disamakan dengan kota-kota pada umumnya di Pulau Jawa. Kenyam masih belum menjadi sebuah kota karena kawasan tersebut benar-benar baru dibangun menjadi kota. Sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya sama sekali belum memadai. Gedung-gedung pemerintahannya yang tengah dibangun terlihat masih belum siap ditempati.

Sesuai prosedur keamanan, kendaraan dobel gardan yang ditumpangi Presiden Jokowi pun dikawal tak hanya di bagian depan, tetapi juga di belakang. Meskipun tak ada anggota Paspampres bermotor di kiri kanan mobil Presiden, sebagai gantinya, sejumlah anggota Paspampres dan personel TNI lainnya berjaga-jaga di antara semak belukar, pepohonan, bangunan kosong, dan kerumunan warga. Sebagian aparat tambahan menggunakan seragam militer dengan posisi siap tembak.

Walaupun pengamanan terbuka dan tertutup sangat ketat, Presiden Jokowi terlihat santai. ”Saya yakin, seiring pembangunan di kawasan ini, kekerasan akan mereda. Model pendekatan ini bisa jadi solusi efektif meredakan kasus kekerasan yang kerap terjadi,” kata Presiden.

Presiden memiliki keyakinan, jika jalan darat dari Nduga-Wamena terbangun, mobilitas orang dan barang akan menjadi lancar. Harga BBM jenis premium Rp 50.000 per liter di Wamena diyakini dapat berkurang separuhnya jika jalan tersebut terwujud. Begitu pun barang-barang kebutuhan lain.

Menurut Lukas, wilayah ”merah” di Papua memang kerap tak seseram yang dibayangkan. Kuncinya, jika ada komunikasi dan itikad yang baik dengan tokoh dan warga setempat, gangguan keamanan yang dikhawatirkan tak akan terjadi. Presiden Joko Widodo sudah membuktikannya.

Menteri Luhut dan Tugas-Tugasnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memberi penjelasan kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (23/3) lalu.

Kerja Kementerian

Menteri Luhut dan Tugas-Tugasnya

Jakarta, Kompas – Sebagian kalangan berpendapat, Presiden Joko Widodo beruntung mendapatkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut kerap menjadi orang paling galak dalam membela kepentingan pemerintah. Luhut juga memainkan peran dalam banyak hal, meski itu bukan bidang tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun tidak selamanya Luhut galak, seperti yang terjadi saat ini. Pria kelahiran 28 September 1947 ini sedang tidak mau ditanya di luar tugas-tugasnya. “Tanyalah apa saja terkait tugas saya. Jangan tanya hal lain di luar itu,” kata Luhut Pandjaitan saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4).

Pernyataan ini disampaikan saat seorang jurnalis meminta tanggapan Luhut terkait pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengkritik elit politik nasional. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kekesalamnya pada elit Indonesia. “Terutama elite, kita terus terang saja minta ampun, deh. Gue sudah kapok sama elite Indonesia,” kata Prabowo di acara kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, Minggu (1/4), sebagaimana dikutip harian Kompas, Senin (2/4).

Luhut tidak mau terpancing dengan pertanyaan tersebut. Dia meminta kepada wartawan yang menanyakan itu untuk mengkonfirmasi ke Prabowo saja. Jurnalis yang menanyakan itu tidak putus asa. Dia kembali bertanya, mengapa pada saat Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Luhut ikut berkomentar.

Luhut segera membantah, tidak ada pernyataannya menyangkut pernyataan Amien Rais. “Tidak pernah saya respon. Kapan saya respon. Kamu mulutnya jaga juga,” kata Luhut seraya menoleh ke wartawan yang bertanya. Saat ini, Menteri Luhut benar-benar tidak mau ditanya di luar pekerjaannya.

Mengapa Luhut menahan diri, tidak seperti biasanya “bermain lepas ?”. Salah seorang sumber Istana Kepresidenan berpendapat bahwa Luhut sebaiknya berbicara terkait tugasnya sebagai Menko Kemaritiman. Pertimbangannya, agar situasi politik tidak semakin gaduh.

Luhut Pandjaitan melayani berbagai pertanyaam dari wartawan di sisi timur Istana Negara, Jakarta, Senin (2/4). Pada kesempatan itu, Luhut menolak menjawab pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Inisiatif

Namum dalam beberapa kali kesempatan, Luhut justru inisiatif melangkah di luar tugasnya. Saat tensi politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta akhir tahun 2017 lalu. Saat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman bertemu Ma’ruf Amin di kediamannya Jalan Deli Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 1 Februari 2017.

Pertemuan itu terjadi usai digelarnya sidang penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Luhut ingin meredakan situasi yang memanas karena persidangan itu.

Menurut Luhut, kunjungannya ke rumah Ma’ruf Amin itu atas inisiatif sendiri. Sementara Presiden Jokowi menanggapi biasa saja. Menurut Presiden, selama dilakukan untuk kepentingan negara, pertemuan seperti itu tidak ada persoalan.

Sementara pada bidang lain, Luhut juga aktif menyukseskan program prioritas pemerintah, salah satunya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Luhut bergerilya lobi elit-elit partai agar mendukung program tersebut.

Langkah Luhut ini diceritakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman pada akun twitternya @msi_sohibuliman, Senin (2/4). “Saat bang LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) datang ke DPP PKS disertai bbrp ekonom hebat lulusan Amerika, saya sampaikan PKS tdk haramkan TA (tax amnesty) asal didahului Tax Reform (TR). Tp LBP keukeuh TA hrs skrng n TR nanti aja. Ya kami tolak,” tulis Sohibul.

Luhut juga ikut andil dalam membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini berubah menjadi Badan Pemantapan Idiologi Pancasila (BPIP). Meski Menko Kemaritiman, Luhut menyampaikan penjelasan mengenai kelahiran lembaga itu.

Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Luhut kepada wartawan usai di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Saat itu hadir Yudi Latif yang kini menjadi Kepala BPIP di Kantor Presiden. Yudi yang baru kali itu ikut diundang hadir pada rapat terbatas bersama Presiden, memberi penilaian atas peran Luhut. “Pak Luhut orangnya dominan, dia mengurusi banyak hal. Menteri yang lain sampai kurang terlihat perannya,” kata Yudi usai pertemuan.

Kini Luhut mengemban tugas baru, menjadi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Atas tugasnya ini, dia melakukan lobi-lobi internasional di tingkat Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Salah satu tugasnya ke Eropa adalah membawa surat Presiden Joko Widodo ke Paus Fransiskus di Vatikan.

Tidak semua hal bisa saya sampaikan. Masa saya lapor ke kamu,” kata Luhut saat ditanya surat Presiden tersebut.

Sejak bergabung dalam Kabinet Kerja, sudah tiga kali Luhut pindah posisi. Sebelum menjadi Menko Kemaritiman, Luhut pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Di setiap posisi yang diembannya, Luhut kerap jadi sasaran pemberitaan jurnalis karena pernyataan dan langkah-langkahnya.(Andy Riza Hidayat)

Novel dan Cairan Keras

Novel dan Cairan Keras

Lima tahun sebelum peristiwa yang menimpa penyidik Komisi Pemberantaran Korupsi Novel Baswedan, terjadi peristiwa serupa pada 30 Maret 2012. Saat itu dilakukan ribuan mahasiswa dan buruh demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Tiba-tiba ada cairan keras yang disebar di tengah kerumunan. Pedih, membakar kulit, dan banyak yang tidak tahu cairan apakah itu.

Empat orang terluka pada peristiwa itu. Mereka juru kamera Jaktv Ananto Handoyo, Komisaris Besar Bimo, Brigadir Made Adamaz, dan Aiptu Sujono. Mengutip berita kompas.com pada 16 April 2012, keempatnya mengalami luka di beberapa bagian tubuh, seperti di telinga, tangan, wajah, hingga badan.

Saya pada 1 April 2012 menulis berita mengenai peristwa itu, yang kemudian dicetak di harian Kompas pada 2 April. Zat kimia yang ditemukan dalam demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu diduga asam sulfat pekat (H2SO4). Hal ini terlihat dari ciri-ciri korban luka dan sisa cairan yang mengering. ”Saya yakin itu asam sulfat pekat. Zat ini sangat berbahaya jika disalahgunakan,” kata Sunardi MSi, Kepala Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (UI), Minggu (1/4) saat itu.

Saat itu, saya juga mewawancarai narasumber yang kebetulan punya cerita tentang cairan keras. Di kampungnya, cairan itu dikenal sebagi cuko para. Cairan ini, kata rekan yang bernama Zulkifli itu, biasa dipakai orang saat berkelahi. Cuko para bukan barang aneh di duni pertarungan di kampung-kampung perkebunan karet.

Lalu, apa hubungannya dengan cairan yang disiramkan ke muka Novel Baswedan pada Selasa 11 April 2017 subuh ? Entah ada kaitannya atau tidak. Pelakunya juga mungkin berbeda. Cuma mereka yang biasa menggunakan cairan itu, sangat mungkin pernah mengenalnya. Jika bukan dia sendiri yang pernah menggunakannya, teman dan orang yang menyuruhnya yang tahu tentang cuko para. Siapakah dia ?

tahun sebelum peristiwa yang menimpa penyidik Komisi Pemberantaran Korupsi Novel Baswedan, terjadi peristiwa serupa pada 30 Maret 2012. Saat itu dilakukan ribuan mahasiswa dan buruh demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Tiba-tiba ada cairan keras yang disebar di tengah kerumunan. Pedih, membakar kulit, dan banyak yang tidak tahu cairan apakah itu.

Empat orang terluka pada peristiwa itu. Mereka juru kamera Jaktv Ananto Handoyo, Komisaris Besar Bimo, Brigadir Made Adamaz, dan Aiptu Sujono. Mengutip berita kompas.com pada 16 April 2012, keempatnya mengalami luka di beberapa bagian tubuh, seperti di telinga, tangan, wajah, hingga badan.

Saya pada 1 April 2012 menulis berita mengenai peristwa itu, yang kemudian dicetak di harian Kompas pada 2 April. Zat kimia yang ditemukan dalam demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu diduga asam sulfat pekat (H2SO4). Hal ini terlihat dari ciri-ciri korban luka dan sisa cairan yang mengering. ”Saya yakin itu asam sulfat pekat. Zat ini sangat berbahaya jika disalahgunakan,” kata Sunardi MSi, Kepala Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (UI), Minggu (1/4) saat itu.

Saat itu, saya juga mewawancarai narasumber yang kebetulan punya cerita tentang cairan keras. Di kampungnya, cairan itu dikenal sebagi cuko para. Cairan ini, kata rekan yang bernama Zulkifli itu, biasa dipakai orang saat berkelahi. Cuko para bukan barang aneh di duni pertarungan di kampung-kampung perkebunan karet.

Lalu, apa hubungannya dengan cairan yang disiramkan ke muka Novel Baswedan pada Selasa 11 April 2017 subuh ? Entah ada kaitannya atau tidak. Pelakunya juga mungkin berbeda. Cuma mereka yang biasa menggunakan cairan itu, sangat mungkin pernah mengenalnya. Jika bukan dia sendiri yang pernah menggunakannya, teman dan orang yang menyuruhnya yang tahu tentang cuko para. Siapakah dia ?

Doktor Honoris Causa dari Hiroshima

Wapres Jusuf Kalla saat berada di depan reruntuhan gedung karena bom atom di Hiroshima, Jepang, Rabu (21/2) 2018.

Penghargaan

Doktor Honoris Causa dari Hiroshima

Rabu (21/2) sore itu Jusuf Kalla (75) tertegun di depan reruntuhan gedung megah. Sesaat kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menyimak cerita kehancuran gedung bernama Hiroshima Prefectural Commercial Exhibition Hall. Bangunan megah karya arsitek Cheko Jan Letzel hanya tersisa kerangka dan puingnya. Gedung ini merupakan bangunan paling “utuh” dibanding semua bangunan di sekitarnya yang hampir rata dengan tanah 78 tahun lalu.

Bangunan itu sekaligus menjadi saksi bisu kedahsyatan bom atom yang dijatuhkan di kota itu. Saat itu, hampir semua yang ada di Hiroshima hancur, puluhan ribu orang meninggal dunia. Tragedi pilu ini masih mengusik kesadaran Kalla, meskipun saat kejadian dia berumur tiga tahun. Karena itu, ”Saya ingin membagi pemikiran dan pandangan saya dengan sahabat-sahabat saya di Jepang. Jangan ada lagi perang,” kata Jusuf kalla di kampus Universitas Hiroshima saat menerima gelar doktor honoris causa (HC) di bidang perdamaian.

Gedung Hiroshima Prefectural Commercial Exhibition Hall itu kini jadi bagian dari Hiroshima Peace Memorial Park di Kota Hiroshima. Namun sekarang, tidak ada lagi bangunan yang hancur di sekitar gedung itu. Justru gedung yang dulu disebut paling “utuh” itu, kini menjadi paling hancur di antara bangunan yang berdiri megah di sekitarnya. Jepang telah bangkit tanpa konflik dan kekerasan. Dia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani saat ini.

Bukan hal yang berlebihan, saat berdiri di hadapan pimpinan Universitas Hiroshima, Kalla menyampaikan bahwa peradaban tidak bisa dibangun dengan konflik dan kekerasan. Perdamaian adalah alasan yang rasional untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Apa pun motifnya, konflik selalu mengorbankan kemanusiaan dan menghancurkan segalanya. Konflik tidak cocok dengan peradaban manusia. Hanya perdamain lah yang dapat memastikan masa depan manusia.

Berkali-kali Kalla menyampaikan itu di forum-forum terbuka. Bahwa mustahil membangun sebuah bangsa tanpa perdamaian lebih dahulu. Pemikiran ini yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkonflik di Aceh, Poso, maupun Maluku. Sebab konflik kekerasan selalu menyisakan garis demarkasi antara “kita“ dan “mereka.” Bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban konfli, kepedihan itu bisa mereka rasakan seumur hidupnya.

Ratusan orang yang menyimak pidato Kalla terlihat serius. Begitu pun warga Indonesia yang terdiri dari Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, peneliti dan pemerhasi masalah sosial Hermawan Sulistyo, Bupati Bantaeng (non aktif) Nurdin Abdullah, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu, maupun mahasiswa Jepang dan Indonesia. Sikap serupa terlihat dari utusan khusus Indonesia untuk investasi dari Jepang Rachmat Gobel, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi, Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi, Duta Besar RI di Jepang Arifin Tasrif, mantan Duta Besar RI untuk Rusia Hamid Awaludin.

Gelar doktor HC bidang perdamaian ini merupakan gelar ketiga kali Kalla. Sementara gelar ini melengkapi anugerah serupa di berbagai bidang yang seluruhnya ada 11 kali penghargaan.

Wapres Jusuf Kalla mengikuti prosesi pemberian gelar doktor honoris causa (HC) bidang perdamaian di Universitas Hiroshima, di Kota Hiroshima, Jepang, Rabu (21/2). Rektor Universitas Hiroshima Mitsuo Ochi mengakui sepak terjang Kalla di bidang perdamaian. Menurut Ochi, selama menjadi pejabat publik, Kalla aktif terlibat dalam berbagai penyelesaian konflik sosial. Kepeloporan Kalla ini, kata Ochi sejalan dengan visi univeritas yang ingin aktif dalam upaya untuk membangun perdamaian dunia. Misi ini beralasan karena perguruan tinggi ini berdiri di atas lahan yang pernah hancur karena peperangan.

Pihak universitas juga mempertimbangkan kiprah Jusuf Kalla di bidang pendidikan. Menurut catatan rektor, Kalla berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengelola lembaga pendidikan di Sulawesi, pulau kelahiran Kalla. Karena pertimbangan itu, Kalla dinilai layak mendapat anugerah doktor HC bidang perdamaian. Pada ujung pidatonya, Ochi mengharapkan kontribusi Kalla dalam membina hubungan baik antara Jepang dan Indonesia yang tahun ini berusia 60 tahun.

Prosesi penganugerahan gelar doktor HC ini berlangsung sekitar 30 menit dimulai pukul 13.15 waktu setempat. Kalla memberi sambutan singkat pada prosesi ini yang diawali dengan ucapan terimakasih kepada pihak kampus. Selain membahagiakannya, kelualrga, dan teman-temannya, Kalla mendedikasikan penghargaan ini bangsa Indonesia mencintai perdamaian.

Setelah prosesi penganugerahan gelar doktor usai, Kalla berpidato lebih panjang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan hadirin.

Pada tahun 2007, Kalla berturut-turut menerima gelar doktor HC bidang ekonomi dari Universitas Malaya, Malaysia dan bidang perdamaian dari Universitas Soka, Jepang. Empat tahun kemudian (2011), Kalla kembali menerima dua gelar yang sama di bidang pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung dan bidang kewirausahaan dari Universitas Brawijaya, Malang.

Gelar serupa diperoleh Kalla di bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia (2013), bidang perdamaian dan kemanusiaan dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2015), Bandung dan bidang hukum dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Makassar (2016), dan Universitas Andalas, Padang (2016). Pada bulan Maret 2017, Kalla mendapatkan gelar yang sama bidang administrasi bisnis dari Rajamangala University of Technology Isan di Bangkok, Thailand. Awal tahun ini, Kalla kembali menerima Doktor HC bidang sosiologi agama dari Universitas Islam Alauddin, Makassar.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan rasa hormatnya kepada Jusuf Kalla. Menurut Tito, penghargaan tersebut merupakan pengakuan otentik dari kalangan akademis atas kapasitas Kalla. “Tidak ada keraguan terkait kiprah beliau dalam hal perdamaian. Gelar ini merupakan kehormatan karena beliau sudah lama sekali berkecimpung dalam perdamaian. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Tito Karnavian.

Kegembiraan juga dirasakan Bupati Bantaeng (non aktif) Nurdin Abdullah di lokasi acara. Sebagai warga Sulawesi Selatan, Nurdin berharap kepeloporan Jusuf Kalla dapat diteladani bagi warga Indonesia lainnya. Dan tentunya, gelar doktor HC dari Hiroshima dapat dibaca bahwa konflik kekerasan selalu menyisakan kepedihan mendalam. (NDY)

Masa Depan Band Para Menteri

Elek Yo Band saat tampil di resepsi pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta, 30 Desember 2017 lalu. Foto dokumentasi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Masa Depan Band Para Menteri

Barangkali ini grup band satu-satunya yang dapat pujian Presiden Joko Widodo di depan peserta sidang kabinet paripurna. Tidak disangka-sangka, grup yang ketiban pujian itu adalah Elek Yo Band. Sebab grup musik para menteri ini baru “kemarin sore”terbentuk. Latihan pun baru tiga kali.

Meskipun begitu, jangan coba-coba mengundang grup musik ini, jika tidak punya modal besar. Sebab mereka sengaja pasang tarif semahal-mahalnya agar pengundang berpikir ulang menghadirkan mereka. “Melayani undangan manggung, akan cukup merepotkan. Pasti menyita waktu dan energi. Jika ini yang terjadi, kerjaan bisa jadi tidak fokus,” kata salah satu personelElek Yo Band Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Rabu (3/1), di siang di halaman Istana Negara, Jakarta.

Jadi, tarif tinggi itu bukan tanpa maksud. Justru band ini ingin agar tidak banyak orang berani mengundang mereka. Senada dengan Hanif, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang menjadi anggota grup, setuju mengenai ketentuan tarif manggung. Jika terlalu banyak melayani permintaan tampil, bisa-bisa kinerja mereka terganggu. Bukan tidak mungkin, Presiden mengevaluasi kinerja mereka dan berujung pada pergantian menteri. Itulah yang dihindari personel grup musik ini.

Jika pun ada pemilik modal besar yang ingin mengundang mereka, Elek Yo Band belum tentu bisa manggung. Sebab mereka harus izin ke seseorang yang diangkat sebagai manajer band yaitu Presiden Jokowi. Tanpa izin Presiden, sebesar apapun tarif yang akan diberikan, penampilan grup ini tergantung dari izin Presiden.

Personel Elek Yo Band dalam formasi lengkap, mengucapkan selamat tahun baru 2018. Foto Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Loncatan pertama

Tanpa tampil di pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Anisa Firdia Hanum di Yogyakarta, Sabtu (30/12), mungkin nama grup ini tidak setenar sekarang. “Awalnya, ada permintaan dari Pak Tik (Pratikno), jika menteri2 tampil di acara pernikahan putrinya barangkali akan keren,” kata Hanif Dhakiri.

Selain Teten dan Hanif, anggota grup ini terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Keanggotaan grup ini cair, menteri-menteri yang lain dapat bergabung jika mereka menginginkan tampil.

Saat tampil Yogyakarta, personel grup masih masih belum hapal pada lirik lagu. Kerap kali, mereka menunduk sampbil membaca teks di depannya. Namun ini tidak mengurangi kemeriaan penampilan mereka. Lagu Rumah Kita punya God Bless memperlihatkan kekompakan mereka. Personel Elek Yo Band begitu semangat dengan lagu ini. Begitu pun dengan lagu Ku Tak Bisa dari Slank, Balikin (Slank), dan Bento (Iwan Fals).

Aksi panggung Elek Yo Band, foto dokumentasi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Namanya juga band baru, penampilan mereka masih dibantu musisi berpengalaman. Sehingga mampu menjadi penyeimbang penampilan mereka di pesta pernikahan itu. “Mudah-mudahan Pak Pratikno dan Ibu terhibur,” kata Teten disambut tepuk tangan hadirin.

Latihan

        Sebelum tampil di pernikahan putri Pratikno, personel Elek Yo Band latihan tiga kali, dua kali di studio musik Jakarta, dansekali di Yogyakarta. Latihan tersebut dilakukan setelah mereka bekerja, sekitar pukul 21.00. Hanif yakin, pemilik studio kagetmelihat menteri berkumpul untuk latihan menyanyi malam-malam.

Latihan juga dilakukan di rumah personel grub band, sebagaimana yang dilakukan Teten Masduki. Latihan ini memunculkan kecurigaan isteri Teten saat di rumah. Isterinya jarang melihat Teten menyanyikan lagu di rumah. “Setelah saya latihan, istri saya menegur. Lagi jatuh cinta sama siapa,” kata Teten menirukan pertanyaan isterinya.

Pada saat tampil di Yogyakarta, Elek Yo Band menyiapkan lima lagu. Namun hanya empat lagu yang sempat dinyanyikan, sebab terlalu banyak foto bersama (fans). Penampilan mereka ketika itu menjadi viral di media sosial dan pemberitaan media konvensional. Konsumen berita merespon positif penampilan mereka ketika itu.

Namun bukan itu yang mereka cari. Para menteri yang tergabung di grup ini ingin membangun kekompakan, melepaskan ketegangan, dan yang penting menjalin komunikasi sehat di antara mereka. “Ini kesempatan kita masing-masing bisa ngobrol di tempat latihan,” kata Hanif.

Setelah tampil di Yogyakarta itu, sejumlah tawaran mengalir ke personel grup musik ini. Beberapa di antaranya datang dari stasiun televisi, kantor media massa, dan permintaan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan mengawinkan kemenakannya.

Menyadari kekurangan Elek Yo Band, Teten ingin mencari pelatih vokal. Sebab pada saat tampil di Yogyakarta, suara mereka masih belum padu. Satu sama lain masih bersahut-sahutan. Namun siapakah pelatih vokal yang mereka cari ? Teten belum menjelaskan.

Memang bukan kualitas suara yang membuat grup ini dibicarakan orang. Namun karena jarang-jarang ada menteri membentuk grup band dan menyanyi bersama di satu panggung. Karena alasan ini Presiden memuji penampilan mereka saat pertama kali memimpin sidang kabinet paripurna, Rabu (3/1) di Istana Negara, Jakarta.

“Terimakasih, kemarin ada Elek Yo Band, (artinya) jelek ya biar. Saya kira itu menunjukkan juga kekompakan kita semua dalam bekerja. Terimakasih,” kata Presiden. (Andy Riza Hidayat)

 

Ketika Presiden Bukan Lagi Cita-cita Idaman

Tulisan ini saya buat bersama rekan jurnalis Kompas yang bertugas di Pekanbaru, Shahnan Rangkuti, saat peringatan hari anak nasional di Pekanbaru, Riau, Minggu 23 Juli 2017. Ketika itu, perhatian kami tertuju pada seorang anak siswa SD kelas VI bernama Rafi Fadilah. Dia mungkin mewakili generasi anak sekarang, di mana cita-citanya tidak lagi menjadi Presiden, dokter, tentara, atau guru, tetapi…

Ketika Presiden Bukan Lagi Cita-cita Idaman

Teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini memang telah mengubah dunia, termasuk dunia anak-anak. Apabila dulu anak-anak ditanya cita-citanya, biasanya yang disebut adalah profesi-profesi umum, seperti dokter, insinyur, bupati, gubernur, atau presiden. Kini, mereka punya mimpi berbeda tentang profesi yang dicita-citakan.

Ini terasa ketika Rafi Fadilah (11), siswa Kelas VI SD 36 Pekanbaru, Riau, menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo. Dia menyatakan dengan lantang ingin menjadi youtuber.

Presiden terperanjat. Sebagian besar peserta acara Hari Anak Nasional 2017 di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, juga tertawa riuh. Lalu, Presiden bertanya, ”Mengapa bercita-cita jadi youtuber? Pasti sering buka Youtube, ya? Bapak mau tahu, seperti apa youtuber itu,” kata Presiden, Minggu (23/7).

Menurut Rafi, jika aktif menggunakan Youtube dan mengunggah video-video menarik, akan banyak pelanggan alias subscriber-nya. ”Jika banyak subscriber-nya, nanti bisa dapat uang banyak,” kata Rafi.

Presiden geleng-geleng kepala dan mengatakan, anak-anak semuanya boleh jadi petani sukses, jadi dokter yang baik, jadi pengusaha sukses. Selanjutnya, Presiden bertanya, ”(Apakah) boleh menjadi presiden?” Semua anak menjawab, ”Boleh.”

”Boleh menjadi petani?” ”Boleeehhh,” ”Boleh jadi menteri?” ”Boleehhh,” teriak anak-anak keras. ”Boleh menjadi youtuber?” ”Boleeehhh.”

Presiden kembali terkejut ketika mendapat pertanyaan dari pelajar SD bernama Grace. ”Mengapa kalau saya membuka Facebook, harus menggunakan (akun) Facebook-nya mama?” tanya Grace.

Menurut Presiden, anak yang usianya kurang dari 13 tahun sebaiknya menggunakan akun orangtuanya di media sosial. Jika sudah lebih dari 13 tahun, boleh menggunakan akun sendiri.

”Saya minta orangtua untuk membimbing menggunakan Facebook dengan baik. Aturannya, memang baru boleh main di atas 13 tahun,” kata Presiden.

Bermain sulap

Untuk menghibur anak-anak, untuk pertama kalinya Presiden memainkan sulap di hadapan banyak orang. Pertunjukan sulap itu dilakukan Presiden setelah berdialog dengan Rafi.

Presiden mengaku mempelajari aksi sulap tersebut selama lima hari sebelum hadir di Pekanbaru. Sulap yang dimainkan Presiden Jokowi tergolong sederhana, tetapi menghibur mereka yang melihat, terutama anak-anak.

Tidak ada yang bisa menjelaskan dari siapa Presiden belajar sulap. Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin baru tahu kemarin bahwa Presiden bisa main sulap.

Presiden mengaku aksi sulapnya dipelajari dari putra bungsunya Kaesang Parangrep. ”Kalau memang ketahuan (trik) sulapnya, ya, mohon maaf. Karena memang saya bukan pesulap,” kata Presiden seraya tersenyum.

(SYAHNAN RANGKUTI/ANDY RIZA HIDAYAT)

Pemenang

Warga menikmati makanan, saat berada di Tempat Pemungutan Suara di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, 19 April 2017.

 

Pilkada DKI (1)

Pemenang

Kata pemenang menjadi luas artinya di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Bagi saya, pemenangnya adalah rakyat Ibu Kota, lebih luas lagi rakyat Indonesia. Fase ini fase sulit dalam pendewasaan demokrasi Indonesia. Sebagian orang menyebutnya, ini adalah pil pahit menuju transisi demokrasi.

Kontestasi antar calon berlangsung sengit setidaknya enam bulan terakhir. Gaung persaingan ini bahkan menasional, ke sejumlah daerah dengan balutan isu agama. Ini yang menjadikan polarisasi masyarakat menjadi kian tajam.

Pandangan personal saya, persaingan politik silahkan saja. Namun tidak enak dirasakan jika menggunakan isu agama di dalamnya. Anda boleh berbeda pandangan, silahkan tulis pandangan anda di media tulisan yang anda pilih. Tetapi persaingan sudah usai, perlu waktu untuk memulihkan luka-luka karena pertentangan politik.

Saya yakin kubu-kubu yang berseteru masih cinta Indonesia. Yang perlu dilihat saat ini adalah jangan sampai muncul segregasi, pengelompokan orang berdasarkan kesamaan ide atau yang lain. Segregasi tidak boleh dibiarkan karena tidak akan menyehatkan akal pikiran. Jika dipelihara, saya khawatir yang muncul adalah pandangan diluar yang saya pikirkan adalah salah.

Bisa jadi ada kebenaran di orang yang anda anggap musuh, atau bisa jadi ada kesalahan pada orang yang anda anggap kawan.

Mari kembali mencintai Indonesia.

Jakarta, 16 Mei 2017

Fase Dingin Jokowi-JK

2017-04-26 14.52.58

 

Fase Dingin Jokowi-JK

Dwi tunggal sedang menghadapi fase dingin. Saya tidak mengatakan pecah lho. Biasa saja dalam hubungan kerja, ada fase di mana partner kerja sedang tidak sejalan dengan kita. Fase itu terasa dan terlihat pasca pemilihan kepala daerah (pilkkada) DKI Jakarta.

Bukan rahasia lagi, keduanya memiliki kecondongan berbeda dalam memilih calon Gubernur DKI Jakarta. Kalla terang-terangan mendukung Anies, seperti yang disampaikan pada forum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada 29 September 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/29/05480021/kalla.doakan.anies.baswedan.atau.sylviana.murni.menang.di.pilkada.dki.

Sementara Presiden Jokowi, sebagai mantan mitra kerja saat memimpin DKI Jakarta, lebih senang jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan pilkada. Saling dukung dengan tidak langsung berjalan berbulan-bulan. Hingga kemudian pada 19 April lalu, Anies-Sandi memenangkan kandidasi versi hitung cepat.

Hari ini, Rabu (26/4) Jokowi dan Jusuf Kalla masih belum membuka keakraban yang sebelumnya terjalin sebelum pilkada DKI berjalan. Gerak tubuh masih belum sepenuhnya rileks saat bertemu. Rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden memperlihatkan itu.

Presiden hadir lebih dahulu di ruang rapat. Sementara Kalla meskipun tiba lebih dahulu di kantor itu, belum terlihat di ruang rapat. Presiden menunggu sejenak dalam aktivitas yang tidak terlalu rileks. Setibanya Kalla, rapat dimulai tanpa banyak basa-basi, sesuatu yang dibutuhkan sekadarnya agar tak terlihat canggung, namun situasi sore itu begitu garing kenyataannya.

Jika pun ini bukan saat terbaik saling membuka diri, semoga fase dingin ini tidak lama. Dwi tunggal harusnya tetap tunggal, menjadi satu kesatuan memimpin negeri walau berbeda dalam pandangan politik.

 

Kendeng Bikin Puyeng

20160802ndy-kendeng di istana-1

Kendeng Bikin Puyeng

Sebagian orang Istana Kepresidenan barangkali lagi puyeng. Masalah aktivitas penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih menghadapi fase pelik. Penolakan terhadap aktivitas itu semakin kencang. Bahkan menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, terutama saat warga Kendeng Patmi (48) meninggal dunia karena serangan jantung. Patmi kehilangan nyawanya saat berada di Jakarta dalam rangka memprotes aktivitas penambangan di sana.

Presiden memerintiahkan stafnya membentuk tim untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) CAT Watuputih dan KLHS pegunungan Kendeng. Persoalan ini menjadi rumit karena KLHS ini dibuat setelah keluar 21 izin usaha pertambangan di CAT Watuputih. Bagaimana jika kemudian kajian akademis menyebutkan bahwa penambangan di sana harus dihentikan ? Berapa investasi yang terbuang karena keputusan itu ?

Mungkin karena alasan itu, Kantor Staf Presiden hati-hati dalam bersikap. Hingga Rabu (12/4) sore harus mengubah tampilan di situs www.ksp.go.id. Tak seberapa sih perubahannya, tetapi perubahan itu menunjukan kehati-hatian luar biasa. Apakah standar ini juga berlaku untuk pemberitaan lain selain tentang CAT Watuputih ? Inilah perubahan tampilan situs www.ksp.go.id pada berita tentang CAT Watuputih, Rabu sore itu.

grafis ksp soal kendeng

 

Sore itu, tim KLHS Tahap I CAT Watuputih merekomendasikan penghentian sementara aktivitas penambangan di sana. Penghentian ini berlaku hingga pada batas waktu yang belum ditentukan. Kata-kata yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebagai berikut, ““Penambangan di kawasan CAT Watuputih belum dapat dilakukan sampai dengan status kawasan ini dapat ditambang atau tidak. Kira-kira ini hasil yang perlu kami sampaikan.”

Keputusan ini tidak hanya berlaku bagi PT Semen Indonesia, namun juga pemegang izin usaha pertambangan (UIP) di Watuputih. Selesaikah cerita soal Kendeng ? Belum. Masih ada KLHS Tahap II yang mencakup pegunungan Kendeng. KLHS Tahap I pun masih perlu didalami lebih jauh dengan menggunakan data-data primer oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sepertinya kokk mbulet ya ? Surono, mantan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM mengakui banyak tarik menarik pada persoalan ini. “Sebenarnya mudah diurai,” kata Surono singkat. Barangkali memang iya selama mau saling mendengarkan.