Menunggu Ujung dari Rentetan Pertemuan…

Ketika rakyat menunggu sikap tegas Istana terkait polemik antar lembaga Polri dan KPK, Presiden terus menggelar rentetan pertemuan dengan sejumlah orang. Hal ini mengkonfirmasi sikap Presiden bahwa dia tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar pendapat dari banyak pihak.

“Saya tidak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo merespon harapan publik di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1).

Pertemuan dengan Prabowo Kamis (29/1) melengkapi daftar tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo setelah polemik penegakan hukum di KPK dan Polri memanas. Pertemuan sekitar 30 menit ini mengejutkan jurnalis yang meliput kegiatan Presiden di Istana Bogor. Sebab jadwal tersebut tidak tercantum dalam daftar acara resmi Presiden yang sebar Biro Pers Istana.

Kabar pertemuan dengan Prabowo sudah merebak sehari sebelumnya. Wartawan menunggu pertemuan itu hingga Rabu (28/1) malam di kompleks Istana Kepresidenan. Namun pertemuan tidak jadi digelar. Sejak Kamis (29/1) pagi, kabar pertemuan itu semakin santer beredar.

Pertemuan dengan Prabowo ini mengingatkan pada pertemuan Presiden dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/12). Serupa dengan pertemuan Prabowo, pertemuan dengan Yudhoyono juga berlangsung 30 menit mulai pukul 13.05. Ketika itu, Yudhoyono tiba di istana didampingi Sudi Silalahi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sama halnya ketika menemui Prabowo, Presiden mempersilahkan tamunya Yudhoyono untuk berbicara terlebih dahulu ke jurnalis. Presiden juga mengantarkan Yudhoyono hingga ke depan pintu mobilnya. Ketika itu, suasana politik nasional sedang tertuju pada pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

Tersebab Budi Gunawan

Awal mula kegaduhan soal KPK dan Polri terjadi ketika Presiden mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat 9 Januari 2015. Kegaduhan makin gaduh ketika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi, Selasa 13 Januari.

Publik gerah. Mereka mendatangi Kantor KPK dan memberikan dukungannya atas pemberantasan korupsi. Pengamatan penulis, Presiden menerima sejumlah tamu petinggi partai politik pendukungnya di Istana Kepresidenan. Di tengah panasnya situasi, Polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di Depok, Jumat (23/1).

Pada hari itu juga, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor. Mereka yang dipanggil antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bogor yang berisi agar tidak ada gesekan antar lembaga Polri dan KPK.

Minggu (25/1), Presiden memanggil sejumlah tokoh antara lain Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Jimly Ashidiqie di Istana Merdeka. Pada pertemuan Minggu malam itu, Presiden meminta agar jangan ada kriminalisasi pada lembaga penegak hukum.

Rabu (28/1) Presiden bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di pagi hari. Presiden menerima rekomendasi saran dan masukan terkait situasi yang berkembang. Di hari yang sama setelah pertemuan itu, Presiden menerima Tim Konsultatif Independen terkait hal yang sama.

Imam Prasodjo, salah satu anggota Tim Konsultatif Independen membenarkan bahwa Presiden lebih banyak mendengar. Selama berlangsungnya pertemuan, belum ada sinyal keputusan yang akan diambil Presiden. “Saya memahami posisi beliau, tetapi kami menyarankan agar nilai moral dikedepankan dalam mengambil keputusan,” kata Imam.

Dan sampai malam ini, Presiden masih memikirkan jalan terbaik buat negeri ini, semoga.

Hari-hari Berat Pak Presiden

Hari-hari Berat Pak Presiden

Hari-hari ini begitu berat bagi Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Presiden harus melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, pada saat yang sama Presiden tekanan politik terkait keputusannya mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Berhari-hari jurnalis harus datang lebih pagi dan pulang lebih larut agar tidak ketinggalan peristiwa seputar suksesi di tubuh Polri.

Pada saat itu pula hanya sebagian orang tahu, Presiden menahan sakit gigi. “Sejak pekan lalu, Presiden memang ada masalah dengan gigi. Tetapi sakit itu tidak dihiraukan dan tetap bekerja,” kata salah seorang anggota Pasukan Pengawal Presiden kepada Kompas, Jumat (16/1). Karena sakitnya itu, Presiden memeriksakan gigi ke klinik gigi di Balai Kota Jakarta.

Sakit gigi itu muncul ketika Presiden harus melewati hari-hari berat sepekan terakhir. Pada saat situasi semakin memanas dan perhatian rakyat tertuju pada sikap Istana, Presiden masih didera sakit gigi.

Tekanan politik sudah terjadi saat Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat (9/1). Situasi semakin memanas ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, Selasa (13/1). Persoalan semakin pelik ketika sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mennyetujui usulan Presiden pada sidang paripurna, Kamis (15/1).

Rakyat gaduh, pengguna sosial media banyak yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Hingga kemudian lahir petisi lewat situs change.org. Penolakan juga berasal dari relawan dengan mendatangi kantor KPK dan Istana Kepresidenan. Mereka tidak ingin lembaga penegakan hukum dipimpin seorang tersangka.

Presiden masih belum menyampaikan keputusan tegas sambil menahan sakit gigi. Wartawan terus mengejar penjelasan Presiden dengan melontarkan sejumlah pertanyaan di mana pun kepala negara berada. Saat mengunjungi area pabrik PT Pindad, di Bandung wartawan meminta penjelasan alasan Presiden memilih Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Presiden terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Namun Presiden tetap menjawabnya, “Itu usulan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana kita pilih, dan sekarang kita tunggu proses yang ada di DPR,” kata Presiden Joko Widodo di area pabrik PT Pindad, Senin (12/1) di Bandung.

Wartawan belum puas dengan jawaban itu, kembali menanyakan ke Presiden mengapa tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Kepala Polri, Presiden sejenak terdiam. Empat detik kemudian Presiden mengatakan, “Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain. Sudah.” Selanjutnya Presiden tutup mulut dan meninggalkan wartawan yang menginginkan penjelasan lebih jauh.

Di hari itu, wartawan masih berusaha mengejar penjelasan Presiden saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia. Wartawan menanyakan sikap Presiden terkait rencana DPR memanggil Budi Gunawan. “Sudah tiga kali saya sampaikan itu. Ini yang terakhir. Proses ini sudah saya sampaikan ke dewan, silahkan tanyakan ke DPR,” kata Presiden.

Kesibukan di Istana

Seiring panasnya dinamika terkait suksesi di tubuh Polri, kompleks Istana Kepresidenan ikut sibuk. Orang-orang yang menjumpai Presiden makin banyak jumlahnya. Sebagian orang yang datang menemui Presiden di antaranya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Kamis (15/1). Surya diundang oleh Presiden dalam jamuan makan siang di istana.

Tak bisa dimungkiri, keduanya membicarakan polemik pemilihan Kepala Polri. Namun Surya menyerahkan persoalan itu ke Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Di hari yang sama, Ketua DPR Setya Novanto datang ke Istana menyampaikan hasil sidang paripurna persetujuan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Kesibukan di sekitar istana semakin terlihat pada Jumat (16/1) pagi. Sejumlah jenderal terlihat di kompleks Istana Kepresidenan yakni Kepala Polri Jenderal Sutarman, calon Kepala Polri yang diusulkan Presiden, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Presiden tersebut secara tertutup dan tidak terjadwal pada agenda pertemuan resmi presiden yang disebar ke wartawan. Sutarman meninggalkan istana lebih dahulu sekitar pukul 08.45. Sutarman melangkah dengan terburu-buru tanpa ekspresi. Dua ajudannya, mencegah wartawan melayangkan pertanyaan. “Maaf, tidak ada pertanyaan. Maaf bapak buru-buru,” kata salah seorang ajudan sambil menyilangkan tangannya mencegah wartawan mendekat.

Tidak ada keterangan apapun terkait pertemuan itu. Walaupun Presiden menggelar jumpa pers pada siang harinya, namun Presiden tidak menjelaskan materi pertemuan. Presiden langsung meninggalkan lokasi wawancara setelah mengharap rakyat sabar dan menunggu saat yang tepat.

Sampai hari Jumat kemarin, Presiden masih sakit gigi.(NDY)

PS : Bahan ini juga saya kirim ke WHY untuk kemudian digabung bersama. Terimakasih mas

Ayam Kering Istana

Saya ingin cerita sesuatu yang ringan di tempat tugas baru di Istana Kepresidenan.

Ada banyak hal yang menyita perhatian sejak pertama meliput di istana 8 Desember 2014 lalu. Namun cerita tentang ayam kering ingin lebih dahulu saya bagi. Ayam kering adalah salah satu menu yang disediakan di ruang wartawan Istana Kepresidenan. Ruang ini sering disebut ruang bioskop, saya belum tahu mengapa disebut demikian.

Ayam kering itu menu yang paling dihindari dan dicari wartawan. Mereka menghindari karena bentuknya yang kecil banget. Bahkan sebagian wartawan menyebutnya sebagai anak ayam atau DOC lantaran saking kecilnya. Ukurannya mungkin setengah dari genggaman tangan orang dewasa.

Namun di balik bentuknya yang kecil, rasa ayam ini begitu gurih. Karena alasan inilah sebagian memburunya. Perburuan dilakukan dengan membuka satu persatu bungkus putih kotak nasi.

jika ketemu yang dicari, “Wah untung nemu ayam kering,” kata Sabrina Asril, wartawan Kompas.com penggemar ayam kering.

Rekan wartawan yang suka ayam kering tetapi tidak puas dengan bentuknya yang kecil, melakukan sedikit kecurangan. Mereka mencari bungkusan ayam kering lalu menggabungkannya dengan bungkusan yang lain. Jadi mereka memakan dua ayam kering dengan satu porsi nasi dan sayuran. Sementara bungkusan yang diambil ayamnya dibiarkan menganga tanpa ayam.

Kehadiran menu ayam kering itu memang fenomenal. Wartawan Bloomberg Indonesia Agus Salim Suhana mengatakan, menu itu sudah ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Agus tidak tahu mengapa menu itu selalu ada di ruang wartawan. Pihak Istana dua kali menyediakan makanan untuk wartawan, siang dan petang.

Saya teringat perlakuan yang serupa di kantor Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian menjabat sebagai Gubernur. Basuki juga menyediakan makanan untuk wartawan dua kali pada waktu yang sama. Namun menu di dua tempat ini berbeda. Staf Basuki menyediakan menu yang amat beragam setiap hari.

Usut punya usut, menu ini disediakan oleh Rumah Makan Padang “Sari Minang Baru.” Rumah makan ini beralamat di Jalan Tanah Abang I Nomor 6,  Jakarta Pusat, berjarak kurang dari 5 kilometer dari Istana. Seorang sumber di istana menyebutkan seluruh makanan yang dipasok ke sana melalui kontrak kerja sama. Mereka harus siap menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan yang tertera dalam kontrak perjanjian kerja.

Lalu menu ayam kering itu pilihan siapa ? mengapa tidak banyak variasi pada menu yang disediakan ? Rasa penasaran ini masih belum terjawab.

Cerita ini adalah awal dari banyak cerita yang akan saya buat di tempat tugas, meliput kegiatan kepala dan wakil kepala negara. Sekian…