Menulis Ulang Kegelisahan Jurnalis

Kegelisahan melanda sebagian jurnalis saat ini. Ada perubahan besar yang sedang terjadi. Perubahan itu meliputi tradisi baca penyimak berita, pengiklan, dan kemudian diikuti kultur perusahaan media.

Perubahan-perubahan itu membawa konsekuensi pada sajian produk jurnalistik yang mulai beda. Di sejumlah platform, produk jurnalistik disajikan dengan satu standar utama, yakni kecepatan. Standar utama yang saya maksud mendominasi standar lainnya yang menjadi pelengkap yaitu akurasi dan kedalaman.

Di sini, saya tidak akan mendiskusikan benar salah maupun baik buruk. Tetapi saya sedang mengutarakan kenyataan yang harus dicari solusinya. Agar, jurnalisme tetap menjadi tumpuan masyarakat yang memberi arah dan pencerahan. Jika tidak, maka jurnalisme akan ikut arus omongan orang atau peristiwa sumir yang belum tentu menyentuh akar persoalan.

Saya tergerak menulis tentang ini setelah membaca tulisan Mas Bre Redana, senior saya di Kompas pada hari Minggu (27/12) kemarin. Tulisan berjudul “Inikah Senjakala Kami…” itu menjadi bahan diskusi di sejumlah media sosial. Mas Bre mengkritik tradisi jurnalis yang mulai pragmatis, mengambil gampangnya saja, karena ingin mengejar kecepatan penyajian berita. Tentunya, kenyataan ini tidak terjadi paa semua jurnalis. Masih ada jurnalis yang ingin mengejar kedalaman dan mau melakukan pengayakan informasi sebelum menyajikan berita. Namun sampai kapan tradisi ini bertahan….

Andy Riza Hidayat, Depok 28 Desember 2015

Inilah tulisan Mas Bre di Kompas Minggu 27 Desember 2015

CATATAN MINGGU

Inikah Senjakala Kami…

Belakangan ini, seiring berlayarnya waktu, kami wartawan media cetak, seperti penumpang kapal yang kian dekat menuju akhir hayat. Terakhir, di penghujung tahun, Ignatius Haryanto, pengamat pers yang luas referensinya, salah satu anggota Forum Ombudsman surat kabar kami, memberikan notifikasi dengan judul Senjakala Suratkabar di Indonesia?. Pertanyaan lebih lanjut ia ajukan: apakah ini akhir dari peradaban surat kabar cetak saat ini?

Faktor-faktor yang mendasari pertanyaannya berupa kondisi yang niscaya sudah diketahui banyak orang, antara lain perkembangan teknologi digital. Ini membawa konsekuensi bisnis. Pengiklan memilih berinvestasi pada media yang lebih gemebyar seperti televisi, dengan penyiar yang kinyis-kinyis, berikut kru lapangan yang militan, sampai kalau perlu mengabaikan tata krama.

Harus diakui, media cetak, koran, majalah, buku, kebiasaan membaca yang mendasari tradisi dan terbentuknya sivilisasi manusia sampai penghujung milenium kedua, sebagian kini tinggal kenangan belaka. Termasuk jurnalisme.

Di mana pun di dunia, jurnalisme berangkat dari semangat coba-coba, didasari kebutuhan untuk mengembangkan fondasi kultural bagi perkembangan masyarakat. Semangat tersebut menyemaikan atmosfer kerja yang setengahnya beraura misi suci, menegakkan kebenaran, mengembangkan compassion, mengeksplorasi truth alias kasunyatan. Para pelakunya adalah figur-figur otodidak, yang pada perkembangannya sebagian memiliki kewibawaan intelektual melebihi doktor.

Kalau kemudian muncul sekolah atau pendidikan jurnalisme, itu semata-mata reaksi pedagogis dari kesadaran akan kurangnya endorsement akademik pada bidang pekerjaan ini. Pada perkembangannya, namanya bukan lagi jurnalisme, tapi ilmu komunikasi, komunikasi sosial, marketing dan komunikasi, dan lain-lain. Spektrum pendidikannya terus meluas, kini mencakup multimedia dengan multiplatformnya, atau di masa mendatang entah apa lagi, karena yang sekarang pun saya kurang paham apalagi yang akan datang.

Inilah era baru dunia media masa, dengan sifat bergegas, serba cepat, tergopoh-gopoh. Mereka berilusi menampilkan informasi yang pertama, yang tercepat, sekaligus lupa, bahwa yang pertama belum tentu yang terbaik.

Seorang teman yang berkecimpung sejak lama di dunia public relations menuturkan, enak menghadapi wartawan sekarang. Tinggal sediakan press release. Mereka melakukan copy paste dari press release tadi apa adanya. Tidak perlu pusing menjawab pertanyaan, karena mereka tidak bertanya. Dalam press tour ke luar negeri untuk peliputan masalah tertentu, pertanyaan hanyalah kapan free time atau waktu senggang. Mereka ingin jalan-jalan, belanja.

Dalam konstelasi baru media, koran disebut ”media konvensional”. Boleh jadi sekonvensional wartawannya, yang memegang notes, bolpen, mencatat yang diomongkan sumber berita. Wartawan media mutakhir tidak mencatat. Mereka khusyuk dengan gadget. Barangkali merekam, mencatat, atau bisa saja tengah berhubungan entah dengan siapa. Istilahnya: multitask. Sambil mendengarkan yang di sini, berhubungan dengan teman yang di sana, pacar, saudara, dan lain-lain.

Sikap seperti itulah yang tidak bisa diikuti wartawan konvensional. Kami tidak mendelegasikan otak kami pada alat rekam. Kami sadar akan signifikansi kehadiran, being there. Internet menyediakan semua data, tapi dia tidak akan pernah bisa menggantikan proses pertemuan dan wawancara. Wawancara bukanlah penampungan omongan orang, melainkan konfrontasi kesadaran. Pada kesadaran ini terdapat dimensi lain dari jurnalisme, semacam dimensi nonteknis taruhlah moral, etik, dan kemanusiaan.

Tahun segera berganti. Inikah senjakala surat kabar? Sekadar mengingatkan para juragan: di balik cakrawala senja, nilai-nilai di atas tetap diperlukan manusia.

 

 

 

Usai Wawancara…

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta. Foto Biro Pers Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta. Foto Biro Pers Istana Kepresidenan.

Usai Wawancara..

Momen kecil, kadang menentukan dalam pekerjaan. Begitupun ketika proses pencarian berita seorang jurnalis. Seringkali, jurnalis dihadapkan pada acara resmi lembaga swasta maupun pemerintah.

Saya tidak terlalu menarik mengikuti acara itu. Sebab materi yang disajikan dapat diterima semua yang hadir tanpa terkecuali. Ada potensi berita yang dibuat jurnalis di acara itu mirip-mirip. Bahkan bisa sama dalam pemilihan angle (sudut pandang), maupun runtutan cerita. Ini sangat mungkin terjadi jika sang jurnalis menerima apa adanya yang ada dalam konferensi pers itu.

Lalu bagaimana menghadapinya ? “Janga puas hanya dari acara itu.” Saya tidak akan puas dengan informasi yang begitu saja tersaji di acara resmi. Memindahkan informasi dari nara sumber ke media tempat jurnalis bekerja, nyaris mirip dengan pekerjaan tukang ketik, tidak beda jauh.

Saya butuh elaborasi, pengayaan dengan sumber lain, dan mencari celah berbeda dengan runtutan cerita yang disampaikan. Mengapa ? Jika semua berita yang tersaji kemudian sama, pembaca akan bosan. Lalu tidak ada perbedaan “menu” berita, ini yang saya hindari.

Elaborasi bisa dari sumber situs resmi, nara sumber lain yang tidak ada di tempat itu, atau data-data yang terkait dengan tema pembicaraan. Tetapi harus hati-hati memilih sumber informasi. Tidak hanya itu, saya memanfaatkan momen setelah jumpa pers itu untuk menanyakan poin-poin yang paling menarik. Konfirmasi ulang itu perlu untuk menegaskan pernyataan, maupun mencari bingkai dan konteks pernyataan yang disampaikan.

Contoh kasus ketika Presiden Joko Widodo menggelar jumpa Pers di Istana Negara, Selasa (15/12) di Jakarta. Presiden siang itu, berbicara singkat sekali, dan saya yakin memang dibuat singkat dengan maksud tertentu. Presiden tidak mau terlalu banyak bicara, namun ingin membangu opini terkait kinerja Mahakmah Kehormatan Dewan (MKD).

Begini kira-kira pernyataan Presiden :

Sidang MKD selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada, lihat fakta-faktanya. Yang kedua, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat. Cukup,” kata Presiden, seraya bergegas meninggalkan jurnalis peliput.

Kami semua melongo, mengapa hanya sepenggal itu ? Pernyataan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dibingkai konteks persoalan. Bagaimana dengan pernyataan sebelumnya, apa yang melatarbelakangi Presiden bicara itu. Saya berusaha memperkaya informasi, mengelaborasi pernyataan sebelumnya 7 Desember lalu. Pernyataan tajam Presiden ini merupakan yang kedua dalam dua pekan terakhir.

Mengapa Presiden bicara itu ? Saya menggali ke Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Saya curiga, bahwa ada hal-hal yang mendorong Presiden bicara itu, di depan jurnalis. Teten membenarkan asumsi saya, memang Presiden tidak menginginkan MKD memutuskan di luar harapan masyarakat. Cukup bagi saya mendapatkan bingkai pernyataan Presiden sepenggal itu.

Model pendekatan seperti ini juga saya pakai pada liputan lain dengan persoalan yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda dengan pemberitaan umumnya, silahkan coba.

salam

Andy Riza Hidayat, 17 Desember 2015

Skandal Freeport : Membaca Ekspresi Mereka yang Ada Dalam Rekaman

20151206210316

Berangkat dari sebuah rekaman tiga orang saja, kegaduhan politik nasional begitu riuh. Betapa tidak, orang-orang dalam rekaman itu mencatut nama Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara dalam masalah kontrak karya PT Freeport Indonesia. Rekaman itu pun memunculkan spekulasi persoalan politik yang lebih besar.
Rekaman berdurasi lebih dari satu jam itu berisi percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang terjadi pada 8 Juni 2015.
Di tengah kegaduhan yang melanda, mereka yang terlibat maupun disebut dalam rekaman memperlihatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi kata berbeda-beda saat semuanya diperdengarkan ke publik. Mari mulai membaca apa yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Pada saat menghadiri sidang MKD 2 Desember lalu, Sudirman melayani cecaran pertanyaan “Yang Mulia” seputar laporannya. Salah satu pertanyaan datang dari Akbar Faisal anggota MKD menanyakan niat Sudirman melaporkan rekaman itu.
“Secara konteks, kami merasa bahwa apa yang sedang kami kerjakan itu terganggu oleh pihak-pihak yang merasa yang bukan bidang tugasnya, tapi ikut intervensi,” jawab Sudirman dengan intonasi suara yang naik serta wajah menengadah.
Praktisi forensi kebohongan Handoko Gani menilai Sudirman ingin menyampaikan yang dilakukan ‘orang-orang’ itu tidak etis. Karena dia seorang menteri, dan ada tahu ada yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, dia merasa berkepentingan melaporkan ke MKD.
Penggunaan kata pihak-pihak itu jelas mengacu pada hal jamak, bukan tunggal. Pernyataan itu bukan menyangkut keterlibatan seseorang saja, melainkan sejumlah atau banyak orang. Lalu siapakah mereka ?
Jika mengacu pada orang yang lebih dari satu, mengapa dia hanya melaporkan rekaman berdurasi 11 menit ? Saat menjelaskan ini, Sudirman mengaku hanya ingin melaporkan yang terkait dengan dirinya. Menurut Handoko, Sudirman gamang mengungkap semua fakta dalam rekaman itu.
Rekaman yang diperdengarkan ke publik di sidang MKD itu membicarakan belasan nama. Adapun nama yang paling dominan disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan, selain nama-nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, Deputi Kantor Presiden Darmawan Prasodjo, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subijanto. Adapun semua nama yang disebut dalam percakapan mewakili tokoh politik, pejabat negara, pengusaha, dan tokoh media.
Tokoh sentral dalam percakapan ini Ketua DPR Setya Novanto berusaha meluruskan apa yang berkembang usai bertemu Wakil Presiden di Kantor Wapres 17 November lalu. Saat itu, kata Handoko, ada perbedaan ekspresi wajah Novanto setelah pertemuan dengan Kalla dan sebelum bertemu Kalla.
“Saat datang, wajah Novanto masih terlihat senyum dan tidak sesumpek setelah keluar ruangan. Ekspresi wajah beliau setelah selesai pertemuan menunjukkan banyak sekali cognitive load atau banyak yang di pikiran,” kata Handoko.
Mereka yang dibicarakan
Bukan hanya pelaku percakapan, mereka yang dibicarakan dalam rekaman juga merespon dengan cara berbeda. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan menggelar jumpa pers di kantornya 19 November lalu, sebelum rekaman utuh diperdengarkan MKD di DPR.
Ketika jurnalis menanyakan apakah ada langkah hukum pada pihak-pihak yang mencatut namanya dalam rekaman. Luhut menjawab tidak ada. “Kita tidak ada waktu melakukan langkah-langkah hukum,” kata Luhut di kantornya.
Saat menyampaikan pernyataan ini, ujung bibir kiri Luhut tertarik ke atas dan keseluruhan bibir menunjukkan gerkan senyum. Senyum seperti ini dalam istirah ekspresi mikro disebut sebagai duping delight atau senyum kemenangan. “Mengapa senyum seperti muncul pada saat kalimat diatas terlontar, apa motivasi yang melatarbelakangi senyum itu,” tanya Handoko.
Justru sebaliknya, Luhut menilai aneh adanya laporan rekaman suara itu ke MKD. “Menurut kami, aneh aja mengapa hal itu dilaporkan Menteri Sudirman, ya tanya saja Menteri Sudirman. Kita fokus pada penanganan ekonomi,”kata Luhut.
Pernyataan tersebut, kata Handoko, merupakan sebuah pernyataan menarik ditelisik. Di mana letak ‘keanehan’ laporan Sudirman ?. Namun Luhut tidak menjelaskan lebih jauh terkait kata aneh yang dimaksud saat memberi keterangan pada jurnalis di kantornya.
Sikap Luhut kepada Menteri Sudirman berbeda dengan sikapnya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini bisa jadi karena keakraban Luhut dengan Novanto sudah terjalin lama, sampai pada pesta pernikahan anak Novanto pun Luhut hadir di sana.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin selaku perekam percakapan menjelaskan motivasinya di hadapan Ýang Mulia.’ Maroef merasa posisinya tidak nyaman sehingga perlu merekam sebagai bukti ada pertemuan. Maroef mengaku tidak tahu apa isi pembicaraan sebelum pertemuan. Dan selama pertemuan, kata Handoko, Maroef “berpura-pura” larut di dalam percakapan selama perekaman berlangsung.
Handoko menangkap ada emosi marah saat Maroef menjelaskan kehadiran pengusaha Muhammad Riza Chalid pada pertemuan 8 Juni. Kemarahan ini ditujukan kepada pengusaha itu yang dianggap memanfaatkan kedekatan dengan tokoh-tokoh penting. Kehadirannya dinilai mengganggu substansi pembicaraan yang sedang dibangun.
Langkah awal
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai rekaman percakapan itu merupakan sedikit dari ruang gelap dunia politik Indonesia. Masih banyak ruang gelap yang belum terang di hadapan publik. Percakapan yang dihadiri tiga orang dan berdurasi satu jam lebih saja bisa memunculkan banyak spekulasi.
“Bagaimana dengan percakapan banyak orang dengan durasi waktu lebih panjang. Seperti apa gambaran persoalan politik kita sesungguhnya, saya yakin masih banyak yang belum terungkap,” kata Hamdi Muluk.
Di tempat lain, pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat guncangan persoalan politik biasa terjadi pada awal pemerintahan yang menginginkan perubahan. Fenomena serupa juga terjadi di Pemprov DKI ketika Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memimpin di awal pemerintahannya tahun 2012.
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini sedang menghadapi situasi serupa. Demi kebaikan jangka panjang, guncangan politik di awal pe merintahan tidak menjadi masalah untuk kepentingan yang lebih baik. (Andy Riza Hidayat)