Kutukan Pilkada Jakarta

Screen Shot 2016-04-26 at 9.42.13 AM

Kutukan Pilkada Jakarta

Pemilihan kepala daerah tahun 2012 sebenarnya menjadi fenomena politik yang menarik. Betapa tidak, ketika itu, pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memenangkan pertarungan politik meski sempat tidak diunggulkan. Bukan hanya itu, hampir semua lembaga survei ketika itu tidak menganggap pasangan ini bakal menang.

Namun pasangan yang kemudian dikenal dengan Jokowi-Ahok menjawab keraguan itu. Mereka menang atas lima pasangan lain lewat pilkada dua putaran, termasuk petahana Fauzi Bowo yang ketika itu berpasangan Nachrowi Ramli. Fauzi Bowo, seperti ditulis Kompas 23 Juli 2012, sempat merasa dibohongi lembaga survei.

Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo setahun sebelum pilkada beberapa kali menjadi sorotan media. Pernyataan Foke tentang perbedaan banjir dan genangan sempat populer di media sosial. Foke membantah, bahwa banjir yang terjadi di sejumlah tempat di Ibu Kota disebut sebagai banjir, namun istilah yang menurutnya benar adalah genangan. Sebagian pengguna media sosial menggunakan pernyataan Foke itu untuk mengkritik kebijakannya terkait banjir.

Di tengah pembicaraan itu, survei pilkada DKI tetap menempatkan Foke pada urutan teratas hingga putaran pertama selesai. Foke bergeming tidak ada yang salah dengan kebijakannya. Sikap Foke, ketika itu, masih bisa diterima karena elektabilitas Foke masih 34,6 persen dan Nachrowi Ramli sebesar persen 34,9 persen. Sementara masyarakat yang siap memilih Jokowi 20,2 persen, Ahok 21,7 persen.

Hal ini sesuai dengan hasil survei Kompas warga DKI Jakarta

yang berusia di atas 17 tahun yang dilakukan dalam dua periode, 13-20 April 2012 dengan jumlah sampel 497 dan 19-22 Mei 2012 dengan jumlah sampel 804.

Namun kurang dari empat bulan, dalam hitung cepat Kompas 20 September 2012, Jokowi-Ahok mampu meraih suara 52,97 persen atau diperkirakan 3,7 juta suara. Sedangkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih suara sebesar 47,03 persen.

Penulis ingin memperhatikan fenomena ini baik-baik. Lepas dari persoalan politik, namun lebih pada persoalan komunikasi, Foke memainkan peran seakan ga mau mendengar masukan publik. Dia yang menyandang gelar doktor ilmu tata kota itu merasa lebih mengerti dari pihak yang mengkritiknya.

Screen Shot 2016-04-26 at 9.28.36 AM

Pertarungan saat ini

Beralih ke kondisi DKI saat ini, sosok Ahok yang menjadi gubernur sejak 2014, menggantikan Gubernur Jokowi yang terpilih sebagi Presiden ke-tujuh, memainkan gaya yang khas. Sebagian menilai Ahok terlalu galak berlindung di atas legalitas, namun mengabaikan aspek kemanusiaan. Seperti yang sering disampaikan pemilik akun @Dandhy_Laksono yang mengkritik kebijakan Gubernur Ahok terkait penertiban warga.

Dalam cuitannya, @Dandhy_Laksono menyampaikan, penggusuran paksa adalah cermin kemalasan berpikir dan kemiskinan kreativitas. Namun Gubernur Ahok selalu menjawab lontaran seperti dengan bertanya balik, siapa yang melanggar hak asasi manusia jika pendudukan lahan negara itu menyebabkan banjir.

Contoh mutakhir adalah mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Efendi, Senin (25/4)). Rustam mundur setelah Ahok menduga bahwa Rustam berkongsi dengan bakal calon gubernur Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah rapat. Namun belakangan pernyataan itu dianggapnya sebagai sebuah candaan.

Penulis tidak ingin masuk ke siapa yang salah dan benar, namun penulis ingin menyoroti pada persoalan komunikasi. Mari menimang sosok Ahok yang dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Branding (citra) itu muncul pada dirinya sejak menjadi Bupati Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Ahok juga dikenal sebagian orang sebagai tokoh yang taat konstitusi, tidak basa basi.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyampaikan sosok seperti ini bagi sebagian orang dirindukan kehadirannya. Sudah lama rakyat menginginkan sosok yang tidak basa-basi dan minim prestasi kerja. Ahok dinilai bagi sebagian warga menjawab kebutuhan itu.

Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan, katanya. Sisi itu menyangkut hal-hal yang sifatnya personal yakni tutur kata, sopan santun, dan kurang dialog. Persoalan ini bisa menjadi hal yang serius orang akan mengatakan, “Meskipun anti korupsi, tetapi kata-katanya kasar, sopan santunnya kurang,” kata Hamdi.

Isu ini semakin menggelinding jika kemudian muncul sosok yang memenuhi kebutuhan publik, selain anti korupsi, tegas, dan taat konstitusi, tetapi juga santun, sopan, dan mau mendengar keluhan rakyatnya (apapun itu). Sayangnya sosok yang dimaksud belum muncul, dan masih terbuka untuk muncul.

Hamdi menyarankan agar Ahok memperhatikan persoalan ini. Jika tidak, kutukan pilkada DKI tahun 2012 kembali terulang. “Meski tidak bisa membandingkan Ahok dengan Foke, tetapi situasi tahun 2012 bisa saja terulang,” kata Hamdi.

Jurnalis, Tinggal di Depok. 26 April 2016