Peristiwa-peristiwa yang Menyisakan Tanya

Peristiwa-peristiwa yang Menyisakan Tanya

Menjelang Pilkada DKI, Jakarta, segala hal bisa dikaitkan dengan pesta demokrasi itu. Tidak terkecuali ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi proyek light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di Jakarta, Jumat (30/9/2016) pagi. Kunjungan kerja itu menjadi viral di media sosial dengan spekulasi yang bermacam.

Gara-garanya, di dua tempat terpisah itu, Presiden menyempatkan foto bersama “hanya” dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selama berduaan itu, Jokowi dan Basuki terlibat perbincangan intim. Sesekali mereka melihat detail kondisi proyek, berhenti melangkah dan berbincang lagi. Seakan memberi kesempatan jurnalis untuk mengabadikan momen itu.

Akibatnya, sorotan sebagian orang bukan pada perkembangan proyek, melainkan pada aktivitas Presiden yang menyempatkan foto berdua dengan Basuki. Momen itu terbilang “lama” karena jurnalis mengambil sudut pandang peristiwa dengan leluasa. Setelah menyebar ke media sosial, sebagian orang mengaitkan dengan suasana Pilkada DKI yang mulai meningkat tensinya.

Kepada jurnalis, Presiden mengapresiasi pengerjaan proyek LRT dan proyek MRT yang dinilai berjalan cepat. Presiden yakin kedua proyek itu akan selesai pada waktu yang ditargetkan. Sementara itu, Basuki yang diberi kesempatan berbicara tidak menyampaikan satu patah kata pun saat berada di terowongan MRT di Stasiun Dukuh Atas.

Tidak ada masalah jika publik menilai macam-macam. Namun, hal itu perlu pembuktian untuk mengecek kebenaran dugaan publik tersebut. Hal serupa berlaku pada momen ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla mendoakan agar Anies Baswedan dan Sylviana Murni memenangi Pilkada DKI. Hal itu disampaikan ketika Kalla menghadiri hari ulang tahun ke-50 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Rabu (28/9/2016) malam lalu, dua hari sebelum peristiwa di LRT dan MRT terjadi.

Anies Baswedan merupakan calon gubernur yang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Sylviana Murni merupakan calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung koalisi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan sejumlah partai lain. Mengapa Kalla tidak mendoakan Basuki di forum itu. Barangkali memang karena forum itu pertemuan anggota KAHMI di mana Kalla, Anies, dan Sylviana tergabung di dalamnya. Sementara Basuki memang bukan anggota KAHMI.

Begitu pula dengan pertemuan yang digelar di rumah dinas Wakil Presiden 21 April malam. Ketika itu, Kalla mengundang sejumlah pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan Islam. Tidak ada penjelasan detail mengenai materi pertemuan yang juga dihadiri Yusril Ihza Mahendra itu. Informasi resmi yang berkembang seusai pertemuan itu menyebutkan, Kalla membicarakan mengenai konflik Timur Tengah dan terorisme agar tak menjalar ke Indonesia.

Angin istana

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi berpendapat netralitas istana dalam Pilkada DKI harus dijaga. Jangan sampai perbedaan dukungan ke pasangan calon, jika memang ada, terlalu mencolok terlihat di mata publik.

Kalaupun ada, kata Burhanudin, dukungan pihak istana, baik dari Presiden maupun Wapres ke pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu punya efek terbatas secara elektoral. Sebab, baik Presiden maupun Wapres tidak bisa berkampanye secara terbuka mendukung calonnya sehingga dukungan tersebut hanya diketahui oleh kalangan yang memahami saja.

“Dukungan istana lebih berdampak di tingkat elite saja, baik secara politik maupun secara finansial,” kata Burhanudin.

Dukungan yang dimaksud, katanya, hanya bisa dilakukan lewat pengiriman sinyal kuat bahwa restu politik, termasuk foto bersama Presiden dengan Basuki di lokasi proyek MRT atau LRT. Namun, dia yakin, lapisan masyarakat akar rumput banyak yang tidak mampu menangkap kode politik tersebut.

Terkait posisi Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan tetap akan menjaga netralitas. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada calon mana pun seraya menginginkan Pilkada DKI berjalan demokratis. Terkait sosok yang diinginkan, Presiden tidak menyebut satu nama pun meski sudah ada tiga pasang calon. Hanya saja Pratikno menyebut parameter orang yang dimaksud.

“Presiden juga menginginkan munculnya pemimpin yang kuat, yang memiliki komitmen menjadikan Indonesia sebagai negara besar,” kata Pratikno, Rabu (28/9/2016), saat memberi penegasan sikap Presiden Joko Widodo mengenai Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Pratikno, keinginan tersebut dinilai wajar sebab persoalan Ibu Kota sangat kompleks. Namun, pada kesempatan itu, Pratikno menjelaskan garis sikap tersebut bukan untuk mendukung calon mana pun. Pejabat negara akan selalu bersikap netral terkait pilkada di mana pun tempatnya.

Senada dengan Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan agar para menteri tidak menjadi juru kampanye. Meski sebagian menteri merupakan kader partai, mereka dianjurkan tetap fokus ke tugas kerja. Hal ini, kata Pramono, sejalan dengan permintaan Presiden kepada semua menteri, tanpa terkecuali.

(Andy Riza Hidayat)