Janji Jakarta untuk Papua

Satu lagi cerita tentang Papua, saat Presiden mengunjungi provinsi ini yang ketiga kalinya, di akhir tahun 2015 menuju 2016.

Aktivitas Presiden

Janji Jakarta untuk Papua

Kami tidak mengira, ribuan warga memadati jalanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu 12 Desember 2015, sore itu. Dari pandangan di atas udara, kami tidak melihat kerumunan orang sebanyak itu. Namun setibanya di Bandara Wamena, ribuan orang berlarian menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo.

Mereka berduyun-duyun mengiringi kendaraan Presiden menuju Stadion Mini Pendidikan, markas klub sepakbola Persiwa Wamena. Sepanjang perjalanan dari bandara ke stadion sekitar 30 menit, warga tetap berjalan kaki dan setengah berlari mengiringi rombongan. Rupanya di stadion itu telah berkumpul sekitar 2.000 warga. Mereka menyiapkan acara bakar batu, acara yang digelar tidak hanya untuk menyambut kehadiran Presiden, melainkan juga merayakan peresmian operasional Terminal Bandara Wamena dan gedung dinas otonom yang menjadi gedung tertinggi di kota itu.

Kedatangan Presiden ke Wamena, merupakan kedua kalinya dalam satu tahun terakhir, setelah sebelumnya datang pada Senin, 29 Desember 2014. Presiden datang untuk memenuhi janjinya kepada warga yang disampaikan sebelumnya. “Wa wa wa wa wa wa,” Presiden Joko Widodo membuka pertemuan dengan salam khas warga Wamena siang itu.

Kedatangan Presiden ke Wamena itu merupakan pelunasan janji untuk mengubah pendekatan pemerintah pusat, yang bisa disebut sebagai Jakarta, terhadap Papua. Tahun sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lenis Kogoya meminta agar pemerintah pusat mengubah pendekatan ke masyarakat Papua. Pemerintah pusat di Jakarta, kata lenis, jangan terus memerangi mereka yang terlibat gerakan separatis. Namun, Jakarta harus memberi peluang agar mereka ikut aktif dalam pembangunan di tanah Papua, Kompas 29 Desember 2014.

Lenis meminta Presiden agar pemerintah mengedepankan pendekatan budaya yang lebih lunak. Dengan pendekatan itu, maka Jakarta diharapkan dapat menggenjot ketinggalan infrastruktur Papua dengan daerah lain di Indonesia. Saat itu, Presiden mengaku siap mendengarkan suara masyarakat Papua. Bahkan beberapa bulan setelah peristiwa itu, Presiden mengangkat Lenis sebagai Staf Khusus Presiden dalam bidang Papua.

Presiden kembali mendatangi Papua Mei 2015. Ketika itu, Presiden memberikan grasi kepada lima narapidana politik di Papua dan Papua Barat. Pemberian grasi itu merupakan upaya sepenuh hati dan tulus dari Pemerintah Indonesia untuk memadamkan konflik yang selama ini terjadi di dua provinsi tersebut, Kompas 10 Mei 2015.

Langkah ini menjadi awal perubahan Jakarta memandang Papua. Lewat tender-tender proyek infrastruktur, pemerinah membuka peluang terlibatnya pengusaha asli Papua. Tujuannya agar uang tidak kembali ke luar provinsi itu, namun tetap beredar di Papua dan berdampak pada pergerakan ekonomi setempat.

Namun harapan tidak semulus yang terjadi lapangan. Pengerjaan proyek infrastruktur di Papua masih terganggu ancaman keamanan. Salah satunya dialami Malik Maulana, Manajer Operasional proyek jalan darat Nduga-Wamena sejauh 278 kilometer (km). Malik pernah disandera kelompok bersenjata, begitu pun tujuh rekannya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kelompok bersenjata meminta uang tebusan Rp 1 miliar jika Malik ingin dibebaskan.

Pemerintah sangat berkepentingan membangun jalan darat itu. Pembangunan jalan tersebut diharapkan membuka isolasi 11 kabupaten di pegunungan tengah Papua. Dampak yang diinginkan adalah turunnya harga-harga kebutuhan yang tinggi karena minimnya sarana perhubungan. Sejalan dengan itu, perekonomian rakyat Papua diharapkan bisa ikut bergerak. Presiden menargetkan tahun depan jalan itu dapat diresmikan penggunaannya. “Saya ingin mencoba melewatinya tahun depan,” kata Jokowi.

Tidak hanya gangguan kelompok bersenjata, tantangan percepatan pembangunan di Papua ada pada kelompok elit lokal. Menurut Lenis Kagoya, mereka tidak semua nya memiliki komitmen sama untuk mempercepat pembangunan di Papua. Hal ini dibuktikan dengan persoalan pengelolaan dana otonomi khusus Papua, yang jumlahnya meningkat di era Presiden Jokowi. Dia meminta, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas kepada pejabat pemerintah lokal yang masih ‘malas’ mendukung percepatan pembangunan Papua.

Ubah haluan

Kunjungan Presiden ke Papua akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016 lalu, merupakan janji pusat untuk mengubah haluan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris. Kunjungan ketiga dalam satu tahun itu, diawali di Merauke, Selasa (29/12). Di sana, Presiden meresmikan dimulainya pembangunan Monumen Kapsul Waktu 2015-2085 yang menyimpan 238 impian anak-anak Indonesia.

Keesokan harinya, Rabu (30/12), Presiden menuju Wamena dan bermalam di Lembah Baliem. Meski sempat diwarnai insiden padamnya aliran listrik, Presiden tidak merasa was was. Padahal malam itu, pasukan pengaman Presiden (Paspampres) langsung meningkatkan kewaspadaan saat listrik padam. Kecemasan adanya gangguan keamanan saat ‘gelap’ nyatanya tidak terjadi, hingga esoknya kami dapat menyaksikan segarnya udara pagi Wamena sebelum melanjutkan perjalanan ke Timika.

Di Timika Presiden langsung berganti moda helikopter menuju Kabupaten Nduga, wilayah yang masih berstatus rawan. Di daerah rawan itu, Presiden dan rombongan menghabiskan waktu sekitar 2 jam berdialog dengan warga berkeliling ‘Kota’ Kenyam. Di pengujung tahun 2015, setelah meresmikan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong sore harinya, Presiden larut dalam pesta pergantian tahun di Pantai Wasai Torang Cinta, Raja Ampat. Pergantian tahun di pantai itu terasa berbeda, sorotan publik tidak lagi ke Jakarta, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat.

Pendekatan ke Papua, kata Presiden, harus berubah. Mereka tidak bisa terus dimusuhi, melainkan dibuka peluang dialog. Papua, kata Presiden, juga perlu disentuh dengan pembangunan. Sebab persoalan inilah yang memicu harga semen, bahan bakar minyak, dan barang kebutuhan lain jauh lebih tinggi dari harga di Jawa.

Presiden puas melewati jadwal kunjungan yang padat dalam empat hari itu. Perjalanan yang ditempuh dengan moda angkutan darat, udara, dan laut tersebut terasa tepat momentumnya. Papua membutuhkan sentuhan.

Kedatangan Presiden tersebut tidak hanya diapresiasi Eti, pedagang sayur di Pasar Tradisional Kenyam, Kabupaten Nduga. Eti, seumur-umur belum pernah berinteraksi langsung dengan Presiden negeri ini. Dalam Bahasa Indonesia yang terbatas, Eti bangga kepala negara dapat melihat langsung kondisi pasar Kenyam.

Gubernur Papua Lukas Enembe pun mengapresiasi kedatangan Presiden itu. Kehadiran Presiden di wilayah rawan seperti Nduga telah menepis anggapan banyak orang tentang Papua. Papua, kadang tidak seperti yang disampaikan orang dari ‘luar sana.’ Jika mereka diajak bicara, mereka bisa menjadi sahabat baik. (Andy Riza Hidayat)

Nduga, Kabupaten yang Tak ”Semerah” Status Kerawanannya…

Foto ulasan saya yang dimuat di Kompas pada hari Senin 4 Januari 2016.

Ini adalah cerita tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Nduga, Papua, bulan Januari 2016. Nduga saat itu masih dinyatakan belum aman oleh Polri maupun TNI, sehingga Presiden pun tidak disarankan ke sana. Tetapi Presiden bergeming, dia tetap ingin melihat wilayah itu.

Sesampai di sana, di pusat ibu kota kabupaten, kami tidak menjumpai sepotong jalan beraspal. Pusat keramaian satu-satunya adalah pasar, yang ketika itu, tidak lebih dari 100 orang pedagang. Kota tak beraspal itu memang baru dibangun, kantor bupati juga baru berupa tembok yang belum jadi.

Iring-iringan Presiden seperti iring-iringan personel bersenjata dengan mobil kendaraan dobel kabin. Di belakangnya TNI bersenjata laras panjang yang siap ditarik pelatuknya jika terjadi gangguan keamanan. Beginilah ceritanya…

KUNJUNGAN PRESIDEN

Nduga, Kabupaten yang Tak ”Semerah” Status Kerawanannya…

Nduga adalah salah satu kabupaten di pesisir Provinsi Papua yang menghubungkan ke 11 kabupaten lainnya yang berada di pegunungan tengah Papua. Karena posisinya ini, Kabupaten Nduga sangat strategis untuk membuka keterisolasian kabupaten-kabupaten lainnya di Papua.

Meski demikian, kabupaten ini berstatus ”merah” karena sering muncul gangguan keamanan dari kelompok bersenjata di Papua.

Tak heran jika sesaat setelah Presiden Joko Widodo tiba di kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, menjelang akhir tahun lalu, anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun menanyakan siapa sosok berpakaian seperti warga biasa, dan bukan dinas, yang ikut mendampingi Presiden bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yarius Wijangge serta sejumlah menteri lainnya.

Kecurigaan Paspampres baru pupus setelah diketahui orang tersebut ternyata Malik, Manajer Pelaksana Proyek Jalan Darat Nduga-Wamena, yang bekerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Malik memimpin pengerjaan proyek jalan sepanjang 278 kilometer yang melintasi perbukitan dan hutan belukar. Pembangunannya juga melibatkan personel TNI yang juga ikut sekaligus membantu pengamanannya.

Malik mengaku memilih berpakaian biasa daripada harus berpakaian dinas sebagaimana layaknya pejabat di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat karena status Nduga yang masih berstatus wilayah rawan akibat masih terjadinya gangguan keamanan. Maklum, Malik pernah disandera kelompok bersenjata dan harus dibebaskan setelah ditukar dengan uang tebusan senilai Rp 1 miliar.

”Saya berpakaian begini demi keamanan. Jika tidak menyamar, mereka bisa menculik saya lagi. Di sini masih belum aman, terutama bagi pelaksana proyek,” tutur Malik.

Bagi Malik, bekerja di daerah rawan memang penuh risiko. Apalagi akses transportasi masih terbatas. Demikian pula sarana pendukung lain yang masih minim, seperti listrik dan alat komunikasi. Padahal, kawasan Nduga masih berupa hutan, permukimannya pun masih jarang. Jarak tempuh ke pusat keramaian juga sangat jauh. Namun, Malik justru harus hadir untuk memimpin percepatan pengerjaan jalan penghubung antara Nduga ke Wamena dan kawasan pegunungan tengah Papua.

Akibat statusnya yang ”merah”, wajar jika dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nduga dijaga ketat polisi dan TNI. Didampingi Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo beserta dua anaknya, Kahiyang dan Kaesang, Presiden Jokowi mendarat dengan helikopter yang terbang dari Timika.

Penjagaan ketat

Kota Kenyam di Nduga tidak bisa disamakan dengan kota-kota pada umumnya di Pulau Jawa. Kenyam masih belum menjadi sebuah kota karena kawasan tersebut benar-benar baru dibangun menjadi kota. Sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya sama sekali belum memadai. Gedung-gedung pemerintahannya yang tengah dibangun terlihat masih belum siap ditempati.

Sesuai prosedur keamanan, kendaraan dobel gardan yang ditumpangi Presiden Jokowi pun dikawal tak hanya di bagian depan, tetapi juga di belakang. Meskipun tak ada anggota Paspampres bermotor di kiri kanan mobil Presiden, sebagai gantinya, sejumlah anggota Paspampres dan personel TNI lainnya berjaga-jaga di antara semak belukar, pepohonan, bangunan kosong, dan kerumunan warga. Sebagian aparat tambahan menggunakan seragam militer dengan posisi siap tembak.

Walaupun pengamanan terbuka dan tertutup sangat ketat, Presiden Jokowi terlihat santai. ”Saya yakin, seiring pembangunan di kawasan ini, kekerasan akan mereda. Model pendekatan ini bisa jadi solusi efektif meredakan kasus kekerasan yang kerap terjadi,” kata Presiden.

Presiden memiliki keyakinan, jika jalan darat dari Nduga-Wamena terbangun, mobilitas orang dan barang akan menjadi lancar. Harga BBM jenis premium Rp 50.000 per liter di Wamena diyakini dapat berkurang separuhnya jika jalan tersebut terwujud. Begitu pun barang-barang kebutuhan lain.

Menurut Lukas, wilayah ”merah” di Papua memang kerap tak seseram yang dibayangkan. Kuncinya, jika ada komunikasi dan itikad yang baik dengan tokoh dan warga setempat, gangguan keamanan yang dikhawatirkan tak akan terjadi. Presiden Joko Widodo sudah membuktikannya.