Komunikasi, Komunikasi, Ternyata Tak Sepele

Soal komunikasi, ternyata bukan hal sepele. Karena persoalan itu terjadi konflik terbuka antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD. Kedua pihak saling tuding sebagai pihak yang salah soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Saya amati, ini memang berakar pada komunikasi, jika gaya politik Pak Ahok lebih luwes saya kira polemik ini tidak akan terjadi. Di luar persoalan itu, saya yakin, ada tikus-tikus kantor yang memancing di air keruh. Mereka ini yang mencari keuntungan dari birokrasi pemerintahan, bisa di DPRD dan Pemprov DKI.

Melawan korupsi, memang tidak bisa dengan frontal dan ceplas-ceplos. Malingnya keburu lari atau bisa bersatu melawan pendekar galak. Jika analogi saya salah, tulisan ini bisa diganggu gugat, silahkan. Inilah sekelumit kisah itu di Ibu Kota.

Polemik Anggaran

Kesempatan Terakhir pun Kandas

Senin (23/3) lalu, seharusnya menjadi hari istimewa untuk mengakhiri polemik panjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015. Namun harapan itu tidak tercapai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak menyepakati pembahasan APBD 2015.

Konsekuensinya, Pemprov DKI pada tahun anggaran 2015 ini, menggunakan pagu anggaran tahun 2014. Program pembangunan yang disusun tahun 2015 tak dapat dijalankan. Sebab program yang dipakai adalah program tahun lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyayangkan hal ini. Lobi dengan sejumlah pimpinan partai belum mampu menyelesaikan masalah.

Walau tak tercapai kesepakatan, Kalla tidak ingin perseteruan elit di DKI Jakarta terus berlanjut. Sebab jika berlangsung terus, maka rakyat yang akan dirugikan.

Kalla melihat ada ketidakharmonisan antara Gubernur DKI dan pimpinan DPRD, hal ini dipicu oleh komunikasi yang buruk. Mediasi Senin lalu sebenarnya untuk mencairkan kebekuan komunikasi tersebut. Kepada Basuki Tjahaja Purnama, Kalla meminta agar memperbaiki cara bertutur. Boleh tegas, namun Basuki diharap lebih sopan dan tidak kasar menggunakan kata-kata.

Basuki menerima masukan itu. Dia menganggap masukan Kalla seperti petuah orangtua pada anaknya. Dia berjanji akan memperbaiki cara bertutur ke publik agar lebih santun.

“Saya kira yang disampaikan Pak JK itu benar, jadi Pak Wapres sampaikan alangkah baiknya semua seperti satu keluarga, masa mau berantem terus,” kata Basuki.

Kalla menyampaikan hal itu di Kantor Wakil Presiden ketika menggelar pertemuan tertutup dengan Basuki dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang datang pukul 15.00. Sekitar 15 menit kemudian Basuki tiba di Kantor Wapres mengenakan batik cokelat. Kurang dari satu jam, pertemuan itu usai, Tjahjo dan Basuki meninggalkan Kantor Wapres.

Pukul 16.30, rombongan pimpinan DPRD DKI tiba di tempat yang sama. Raut muka seluruh pimpinan DPRD itu datar, sedikit sekali melempar senyum walau sebagian jurnalis menyapa mereka. Sebelum pertemuan dengan Kalla, pimpinan DPRD DKI tersebut membuat keputusan politik bahwa mereka tidak akan menandatangani APBD 2015. Mereka menyerahkan ke Gubernur DKI agar membuat Peraturan Gubernur.

Mediasi Senin itu, berlangsung pada hari di mana dokumen APBD harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena waktunya sudah mepet, pembicaraan tidak bisa dilanjutkan untuk sementara waktu. Pilihan “buruk” terpaksa diambil, agar jalannya pemerintahan tetap berlangsung. Menurut Kalla menggunakan pagu APBD tahun 2014 sebuah pilihan sulit.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, persoalan pribadi tidak boleh mengganggu kepentingan rakyat,” kata Kalla.

Komunikasi

Menjelang magrib, pertemuan Kalla dengan pimpinan DPRD DKI usai. Berkali-kali Ketua DPRD DKI Parasetio Edi Marsudi menyoroti gaya bertutur Basuki yang dinilainya kasar. Hal itu membuat harga diri pimpinan DPRD terusik. Mewakili seluruh anggota DPRD, Prasetio merasa, ucapan Basuki

melecehkan wakil rakyat.

Selama proses pembahasan APBD, nama baik pimpinan DPRD sudah tercoreng. Sebab dituduh maling, penipu, dan kata-kata kotor lain. Padahal, DPRD memiliki hak juga mengusulkan program pembangunan. Jika Gubernur tidak setuju, sebaiknya dihapus saja usulan dewan. “Tidak perlu teriak di media. Kami ini punya keluarga,” kata Prasetio.

Lantaran persoalan itu juga, DPRD tetap meneruskan hak angket. Hal itu, kata Prasetio, belum dapat dicabut karena sudah menjadi keputusan politik. Prasetio dan pimpinan DPRD lain belum dapat memastikan kebekuan hubungan tersebut dengan Gubernur DKI.

Menurut Prasetio, hubungan dengan Basuki bisa akan lebih baik jika komunikasi terjalin baik. Begitu pun pembahasan APBD mungkin tidak sepelik saat ini. “Persoalannya hanya komunikasi, ke depan jangan sampai ada kata-kata kotor lagi. Tetapi siapa yang bisa menjamin ada perubahan sikap Pak Ahok (panggilan akrab Basuki),” kata Prasetio.

Polemik panjang APBD di DKI baru pertama terjadi di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menginginkan hal itu terjadi di wilayah lain.

Menurut Tjahjo Pemprov dan DPRD DKI satu kesatuan dalam tatanan pemerintah daerah. Namun sepertinya hal ini terganjal masalah komunikasi yang buruk. (NDY)

Author: andy riza

Saksi dari rangkaian peristiwa, berusaha menyampaikan sebenar-benarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *