Kali Ketiga ke Papua

Presiden Joko Widodo menyaksikan penumpang kapal roro (roll-on roll-off) turun di Pelabuhan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Kamis (21/12). Pemerintah berencana mengembangkan pelabuhan ini mulai awal tahun depan. Pengembangan pelabuhan dilakukan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan lancar.

Kali Ketiga ke Papua

Papua, wilayah eksotik milik Indonesia. Aku merasa menjadi bagiannya meskipun bukan orang sana, bukan keturunan sana, dan tidak pernah besar di sana. Entah mengapa perasaan itu begitu muncul ketika tiba di provinsi paling timur Indonesia itu. Aku memang mudah jatuh cinta pada sesuatu yang mengesankan. Bahaya ini.

Kali ini perjalananku ke Papua diawali dari Sorong, Papua Barat, Selasa (19/12) malam. Lalu esok harinya ke Nabire, Papua pada Rabu (20/12) hingga Kamis (21/12). Pada hari Kamis hingga Jumat (22/12), aku ke Raja Ampat, Papua Barat. Kehadiranku ini, sekali lagi karena tugasku sebagai jurnalis peliput kegiatan Preside Joko Widodo ke sana dalam rangkaian kegiatan di enam provinsi yang berlangsung dalam lima hari di pekan ketiga dan keempat Desember.

Lalu, apa yang terjadi di Papua kali ini ? Kunjungan Presiden Papua kali ini terjadi di tengah kritikan sebagian orang tentang program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Pengkritik menyoroti bahwa program ini tidak berjalan sepenuhnya. Bahkan istilah BBM satu harga cenderung hanya sebagai upaya menarik perhatian orang.

Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan BBM satu harga di Papua belum berjalan dengan baik. Program ini efektif berjalan hanya saat Presiden blusukan di Papua. Tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak. “Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali ‘normal’,” kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017) sebagaimana dikutip Kompas.com.

Dandhy Dwi Laksono, lewat portal Mojok.co mempertanyakan, BBM satu harga seluruh indonesia itu mitos atau fakta ? Program ini merupakan mimpi semua orang Indonesia. Namun kenyataanya, negara kepulauan yang mahaluas seperti Indonesia tak mudah diselesaikan dengan aturan.

Presiden Joko Widodo melemparkan bingkisan ke warga Kabupaten Nabire, Provisi Papua, Rabu (20/12). Pemberian bingkisan ini dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya ke wilayah itu. Di Nabire Presiden melihat lokasi pembangunan bandara internasional dan meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).

Merespon hal itu, Presiden menegaskan bahwa untuk Papua, apa pun akan dilakukannya, termasuk menyukseskan program BBM satu harga. “Untuk rakyat Papua, semua kita lakukan. BBM satu harga kita lakukan,” kata Presiden saat melihat lokasi pembangunan bandara baru Douw Arturure, Nabire, Kamis (21/12). Presiden tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi jika ada persoalan di lapangan. Namun, saat itu, Presiden belum menerima laporan resmi yang menyebutkan adanya masalah dalam program BBM satu harga di Papua.

Sejumlah warga yang ditanya mengenai BBM satu harga cenderung menghindar. Kompas tiga kali bertanya mengenai hal itu saat berada di Nabire, Raja Ampat, maupun Sorong. Mereka yang tidak ingin disebut namanya itu menyarankan agar pengawasan di titik distribusi lebih diperketat. Tidak jarang, ada persoalan di sana sehingga merugikan banyak orang, termasuk mereka yang berusaha di sektor usaha angkutan. “Sebaiknya pengawasan diperketat, biar pemerintah tahu masalah yang sebenarnya,” kata seorang pengemudi angkutan lintas pedalaman di Nabire.

Setiap perjalanan, ada cerita, ada situasi yang melngkupinya. Salam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *