Menteri Luhut dan Tugas-Tugasnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memberi penjelasan kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (23/3) lalu.

Kerja Kementerian

Menteri Luhut dan Tugas-Tugasnya

Jakarta, Kompas – Sebagian kalangan berpendapat, Presiden Joko Widodo beruntung mendapatkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut kerap menjadi orang paling galak dalam membela kepentingan pemerintah. Luhut juga memainkan peran dalam banyak hal, meski itu bukan bidang tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun tidak selamanya Luhut galak, seperti yang terjadi saat ini. Pria kelahiran 28 September 1947 ini sedang tidak mau ditanya di luar tugas-tugasnya. “Tanyalah apa saja terkait tugas saya. Jangan tanya hal lain di luar itu,” kata Luhut Pandjaitan saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4).

Pernyataan ini disampaikan saat seorang jurnalis meminta tanggapan Luhut terkait pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengkritik elit politik nasional. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kekesalamnya pada elit Indonesia. “Terutama elite, kita terus terang saja minta ampun, deh. Gue sudah kapok sama elite Indonesia,” kata Prabowo di acara kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, Minggu (1/4), sebagaimana dikutip harian Kompas, Senin (2/4).

Luhut tidak mau terpancing dengan pertanyaan tersebut. Dia meminta kepada wartawan yang menanyakan itu untuk mengkonfirmasi ke Prabowo saja. Jurnalis yang menanyakan itu tidak putus asa. Dia kembali bertanya, mengapa pada saat Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Luhut ikut berkomentar.

Luhut segera membantah, tidak ada pernyataannya menyangkut pernyataan Amien Rais. “Tidak pernah saya respon. Kapan saya respon. Kamu mulutnya jaga juga,” kata Luhut seraya menoleh ke wartawan yang bertanya. Saat ini, Menteri Luhut benar-benar tidak mau ditanya di luar pekerjaannya.

Mengapa Luhut menahan diri, tidak seperti biasanya “bermain lepas ?”. Salah seorang sumber Istana Kepresidenan berpendapat bahwa Luhut sebaiknya berbicara terkait tugasnya sebagai Menko Kemaritiman. Pertimbangannya, agar situasi politik tidak semakin gaduh.

Luhut Pandjaitan melayani berbagai pertanyaam dari wartawan di sisi timur Istana Negara, Jakarta, Senin (2/4). Pada kesempatan itu, Luhut menolak menjawab pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Inisiatif

Namum dalam beberapa kali kesempatan, Luhut justru inisiatif melangkah di luar tugasnya. Saat tensi politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta akhir tahun 2017 lalu. Saat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman bertemu Ma’ruf Amin di kediamannya Jalan Deli Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 1 Februari 2017.

Pertemuan itu terjadi usai digelarnya sidang penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Luhut ingin meredakan situasi yang memanas karena persidangan itu.

Menurut Luhut, kunjungannya ke rumah Ma’ruf Amin itu atas inisiatif sendiri. Sementara Presiden Jokowi menanggapi biasa saja. Menurut Presiden, selama dilakukan untuk kepentingan negara, pertemuan seperti itu tidak ada persoalan.

Sementara pada bidang lain, Luhut juga aktif menyukseskan program prioritas pemerintah, salah satunya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Luhut bergerilya lobi elit-elit partai agar mendukung program tersebut.

Langkah Luhut ini diceritakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman pada akun twitternya @msi_sohibuliman, Senin (2/4). “Saat bang LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) datang ke DPP PKS disertai bbrp ekonom hebat lulusan Amerika, saya sampaikan PKS tdk haramkan TA (tax amnesty) asal didahului Tax Reform (TR). Tp LBP keukeuh TA hrs skrng n TR nanti aja. Ya kami tolak,” tulis Sohibul.

Luhut juga ikut andil dalam membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini berubah menjadi Badan Pemantapan Idiologi Pancasila (BPIP). Meski Menko Kemaritiman, Luhut menyampaikan penjelasan mengenai kelahiran lembaga itu.

Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Luhut kepada wartawan usai di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Saat itu hadir Yudi Latif yang kini menjadi Kepala BPIP di Kantor Presiden. Yudi yang baru kali itu ikut diundang hadir pada rapat terbatas bersama Presiden, memberi penilaian atas peran Luhut. “Pak Luhut orangnya dominan, dia mengurusi banyak hal. Menteri yang lain sampai kurang terlihat perannya,” kata Yudi usai pertemuan.

Kini Luhut mengemban tugas baru, menjadi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Atas tugasnya ini, dia melakukan lobi-lobi internasional di tingkat Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Salah satu tugasnya ke Eropa adalah membawa surat Presiden Joko Widodo ke Paus Fransiskus di Vatikan.

Tidak semua hal bisa saya sampaikan. Masa saya lapor ke kamu,” kata Luhut saat ditanya surat Presiden tersebut.

Sejak bergabung dalam Kabinet Kerja, sudah tiga kali Luhut pindah posisi. Sebelum menjadi Menko Kemaritiman, Luhut pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Di setiap posisi yang diembannya, Luhut kerap jadi sasaran pemberitaan jurnalis karena pernyataan dan langkah-langkahnya.(Andy Riza Hidayat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *