Skandal Freeport : Membaca Ekspresi Mereka yang Ada Dalam Rekaman

20151206210316

Berangkat dari sebuah rekaman tiga orang saja, kegaduhan politik nasional begitu riuh. Betapa tidak, orang-orang dalam rekaman itu mencatut nama Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara dalam masalah kontrak karya PT Freeport Indonesia. Rekaman itu pun memunculkan spekulasi persoalan politik yang lebih besar.
Rekaman berdurasi lebih dari satu jam itu berisi percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang terjadi pada 8 Juni 2015.
Di tengah kegaduhan yang melanda, mereka yang terlibat maupun disebut dalam rekaman memperlihatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi kata berbeda-beda saat semuanya diperdengarkan ke publik. Mari mulai membaca apa yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Pada saat menghadiri sidang MKD 2 Desember lalu, Sudirman melayani cecaran pertanyaan “Yang Mulia” seputar laporannya. Salah satu pertanyaan datang dari Akbar Faisal anggota MKD menanyakan niat Sudirman melaporkan rekaman itu.
“Secara konteks, kami merasa bahwa apa yang sedang kami kerjakan itu terganggu oleh pihak-pihak yang merasa yang bukan bidang tugasnya, tapi ikut intervensi,” jawab Sudirman dengan intonasi suara yang naik serta wajah menengadah.
Praktisi forensi kebohongan Handoko Gani menilai Sudirman ingin menyampaikan yang dilakukan ‘orang-orang’ itu tidak etis. Karena dia seorang menteri, dan ada tahu ada yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, dia merasa berkepentingan melaporkan ke MKD.
Penggunaan kata pihak-pihak itu jelas mengacu pada hal jamak, bukan tunggal. Pernyataan itu bukan menyangkut keterlibatan seseorang saja, melainkan sejumlah atau banyak orang. Lalu siapakah mereka ?
Jika mengacu pada orang yang lebih dari satu, mengapa dia hanya melaporkan rekaman berdurasi 11 menit ? Saat menjelaskan ini, Sudirman mengaku hanya ingin melaporkan yang terkait dengan dirinya. Menurut Handoko, Sudirman gamang mengungkap semua fakta dalam rekaman itu.
Rekaman yang diperdengarkan ke publik di sidang MKD itu membicarakan belasan nama. Adapun nama yang paling dominan disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan, selain nama-nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, Deputi Kantor Presiden Darmawan Prasodjo, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subijanto. Adapun semua nama yang disebut dalam percakapan mewakili tokoh politik, pejabat negara, pengusaha, dan tokoh media.
Tokoh sentral dalam percakapan ini Ketua DPR Setya Novanto berusaha meluruskan apa yang berkembang usai bertemu Wakil Presiden di Kantor Wapres 17 November lalu. Saat itu, kata Handoko, ada perbedaan ekspresi wajah Novanto setelah pertemuan dengan Kalla dan sebelum bertemu Kalla.
“Saat datang, wajah Novanto masih terlihat senyum dan tidak sesumpek setelah keluar ruangan. Ekspresi wajah beliau setelah selesai pertemuan menunjukkan banyak sekali cognitive load atau banyak yang di pikiran,” kata Handoko.
Mereka yang dibicarakan
Bukan hanya pelaku percakapan, mereka yang dibicarakan dalam rekaman juga merespon dengan cara berbeda. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan menggelar jumpa pers di kantornya 19 November lalu, sebelum rekaman utuh diperdengarkan MKD di DPR.
Ketika jurnalis menanyakan apakah ada langkah hukum pada pihak-pihak yang mencatut namanya dalam rekaman. Luhut menjawab tidak ada. “Kita tidak ada waktu melakukan langkah-langkah hukum,” kata Luhut di kantornya.
Saat menyampaikan pernyataan ini, ujung bibir kiri Luhut tertarik ke atas dan keseluruhan bibir menunjukkan gerkan senyum. Senyum seperti ini dalam istirah ekspresi mikro disebut sebagai duping delight atau senyum kemenangan. “Mengapa senyum seperti muncul pada saat kalimat diatas terlontar, apa motivasi yang melatarbelakangi senyum itu,” tanya Handoko.
Justru sebaliknya, Luhut menilai aneh adanya laporan rekaman suara itu ke MKD. “Menurut kami, aneh aja mengapa hal itu dilaporkan Menteri Sudirman, ya tanya saja Menteri Sudirman. Kita fokus pada penanganan ekonomi,”kata Luhut.
Pernyataan tersebut, kata Handoko, merupakan sebuah pernyataan menarik ditelisik. Di mana letak ‘keanehan’ laporan Sudirman ?. Namun Luhut tidak menjelaskan lebih jauh terkait kata aneh yang dimaksud saat memberi keterangan pada jurnalis di kantornya.
Sikap Luhut kepada Menteri Sudirman berbeda dengan sikapnya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini bisa jadi karena keakraban Luhut dengan Novanto sudah terjalin lama, sampai pada pesta pernikahan anak Novanto pun Luhut hadir di sana.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin selaku perekam percakapan menjelaskan motivasinya di hadapan Ýang Mulia.’ Maroef merasa posisinya tidak nyaman sehingga perlu merekam sebagai bukti ada pertemuan. Maroef mengaku tidak tahu apa isi pembicaraan sebelum pertemuan. Dan selama pertemuan, kata Handoko, Maroef “berpura-pura” larut di dalam percakapan selama perekaman berlangsung.
Handoko menangkap ada emosi marah saat Maroef menjelaskan kehadiran pengusaha Muhammad Riza Chalid pada pertemuan 8 Juni. Kemarahan ini ditujukan kepada pengusaha itu yang dianggap memanfaatkan kedekatan dengan tokoh-tokoh penting. Kehadirannya dinilai mengganggu substansi pembicaraan yang sedang dibangun.
Langkah awal
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai rekaman percakapan itu merupakan sedikit dari ruang gelap dunia politik Indonesia. Masih banyak ruang gelap yang belum terang di hadapan publik. Percakapan yang dihadiri tiga orang dan berdurasi satu jam lebih saja bisa memunculkan banyak spekulasi.
“Bagaimana dengan percakapan banyak orang dengan durasi waktu lebih panjang. Seperti apa gambaran persoalan politik kita sesungguhnya, saya yakin masih banyak yang belum terungkap,” kata Hamdi Muluk.
Di tempat lain, pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat guncangan persoalan politik biasa terjadi pada awal pemerintahan yang menginginkan perubahan. Fenomena serupa juga terjadi di Pemprov DKI ketika Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memimpin di awal pemerintahannya tahun 2012.
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini sedang menghadapi situasi serupa. Demi kebaikan jangka panjang, guncangan politik di awal pe merintahan tidak menjadi masalah untuk kepentingan yang lebih baik. (Andy Riza Hidayat)

Masih Ada Harapan Pada Jurnalisme

bukit botak

Dua potong foto di atas, yang saya gabung jadi satu adalah sepenggal cerita di Bukit Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Foto pertama diambil pada tanggal Senin, 9 November 2015, ketika bukit masih dipenuhi penambang emas. Bukit itu sebenarnya bukan area penambangan, karena khawatir akan kerusakan alam lebih jauh, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar aktivitas penambangan ditutup. Perintah disampaikan Presiden bulan Mei 2015 saat Presiden mengunjungi wilayah itu.

Sampai awal November 2015, perintah Presiden tidak dijalankan. Bahkan, lokasi penambahan dijaga aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Presiden lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun Deputi IV Kantor Staf Presiden meminta agar Pemda Maluku menjalankan perintah Presiden.

Rekan yang melilput sempat khawatir. Sebab yang berjaga di sana adalah aparat bersenjata, pemerintah daerah, serta unsur-unsur pemerintah lain. Kantor tempat kami bekerja, meminta bantuan Panglima Kodam setempat untuk membantu pengamanan rekan peliput penambahan itu. Dua hari setelah pemberitaan pertama 9 November, rekan peliput “diungsikan” ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Itulah risiko pekerjaan, sekaligus bagi saya pribadi nilai berharga dari kerja jurnalistik. Mengemban kepentingan umum selain juga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hari ini, Kompas memuat foto yang diambil, Rabu 11 November 2015 (foto kedua di bawah foto pertama). Dalam foto terlihat aktivitas penambangan nyaris tidak ada. Pemda telah mengosongkan aktivitas penambangan di sana. Walau ekosistem sudah mulai rusak, namun masih ada kesempatan untuk mengembalikan kelestarian gunung itu. Tak terkira puasnya bagi peliput masalah ini. Salut.

Ternyata, jurnalisme masih dibutuhkan. masih ada harapan di tengah kelesuan ekonomi global yang merenggut “nyawa” sebagian perusahaan media.

Foto di atas karya Frans Pati Herin dan fota kedua (yang bawah) karya Ichwan Susanto, keduanya jurnalis harian Kompas

Salam, Andy Riza Hidayat

Jakarta, 12 November 2015

 

Lawatan Pertama Presiden Jokowi ke Timur Tengah

Untuk pertama kalinya, sebagai Presiden,  Joko Widodo memimpin delegasi Indonesia bertandang ke Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar pada 11-15 September. Kunjungan dini dilakukan untuk membuka peluang investasi dari negara-negara Timur Tengah ke Indonesia.

Presiden mendarat di Jeddah, Jumat (11/9) malam waktu setempat, bertepatan dengan  hari di mana saat itu terjadi musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Makkah.

(Andy Riza Hidayat)

Misi Indonesia di Tengah Badai Gurun

Misi Indonesia di Tengah Badai Gurun

Lawatan Presiden Joko Widodo ke tiga negara di Timur Tengah dianggap sebagai upaya untuk membuka gembok pintu yang lama terkunci. Lawatan tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali hubungan erat yang pernah terjalin abad ke-13. Ketika itu, hubungan dagang saudagar nusantara dengan saudagar di Jazirah Arab sangat kental.

Namun kini, investasi negara-negara di Timur Tengah tergolong masih minim. Nilainnya masih kalah dominan dengan investasi dari Malaysia, Singapura, Jepang, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, maupun Amerika Serikat. Seakan-akan, dana dari Timur Tengah sulit sekali masuk ke Indonesia. Mitos inilah yang akan dipatahkan oleh Presiden Jokowi saat bertandang ke Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar pada 11-15 September.

Misi dimulai dari Arab Saudi, negara berpenduduk 27,34 juta. Harapannya, setelah “menaklukkan” negeri itu, maka banyak negara di Jazirah Arab bisa menerima misi Indonesia.

Tiga bulan persiapan misi ke Arab Saudi, sempat diwarnai dengan ketidakpastian. Sebab pihak kerajaan baru memastikan kesiapan menerima kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan sepekan sebelum keberangkatan. Informasi yang dihimpun Kompas, keluarga kerajaan sebelumnya masih melewatkan liburan di Amerika Serikat.

Sambutan ke Presiden

Meski terkesan mendadak, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis Al Saud tidak main-main menyambut kedatangan Presiden, Jumat (11/9) malam waktu setempat. Malam itu, negara penghasil minyak itu masih dilanda badai pasir. Bahkan angin kencang disertai pasir gurun meorobohkan alat berat di Masjidil Haram, Mekkah hingga menimpa ratusan jamaah calon haji.

Di tengah bencana itu, Raja Salman tetap datang ke Bandara Internasional Jeddah, menyambut Jokowi di depan pintu pesawat. Raja menyampaikan, malam itu sedang terjadi badai dan musibah di Mekkah. Upacara penyambutan yang sudah disiapkan batal.

Presiden memulai jadwal kenegaraan di Jeddah Sabtu (12/9). Dari pagi hingga malam hari, Presiden Jokowi harus menghadiri 13 pertemuan terjadwal dan satu pertemuan tidak terjadwal. Hari itu Presiden bertemu Raja Salman, jajaran menteri Kerajaan Arab Saudi, pelaku usaha, pimpinan organisasi internasional yang berkantor di Arab Saudi, serta tamu kenegaraan lain.

Dari Arab Saudi, terdapat sejumlah kesepakatan penting, di antaranya rencana investasi perusahaan perminyakan Arab Saudi yaitu Saudi Arabian Oil Co atau Saudi Aramco senilai total 14,3 miliar dollar Amerika Serikat, penambahan kuota haji 10.000 orang, permohonan peringanan hukuman Indonesia bari empat warga yang terancam hukuman mati, dan program investasi melalui pinjaman Islamic Development Bank (IDB).

Minggu (13/9) pagi, Presiden melanjutkan misinya ke Persatuan Emirat Arab (PEA). Pesawat mendarat di Bandara Internasional Abu Dhabi dan kali ini juga disambut langsung Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mohammed bahkan meniadakan protokoler yang lazim diberlakukan di banyak negara.

Putra mahkota yang baru berusia 51 tahun ini meminta Jokowi duduk di jok depan mobilnya. Lalu menjamunya dalam jamuan makan siang di sebuah restoran umum di Abu Dhabi. Pada pertemuan itulah, Jokowi meminta PEA meningkatkan investasinya di Indonesia. Tanpa basa-basi pembicaraan mengalir, semua permintaan Presiden diamini Mohammed.

Salah satu investasi dari PEA yang akan masuk ke Indonesia adalah pengelolan Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan (bukan Bagan Siapiapi, Riau). Pemerintah ingin menjadikan pelabuhan itu berkelas internasional dengan menjalin kemitraan pada pengelola Dubai Port.

Di Doha, Qatar, Jokowi memanfaatkan pertemuan empat mata dengan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad. Lagi-lagi di pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin investasi dari Qatar masuk ke Indonesia. Emir Thamim berbisik pada Jokowi, jika ada persoalan, silahkan menelponnya langsung. “Tidak usah formal-formal,” kata Thamim kepada Jokowi di Istana Diwan Emiri, Doha, Senin (14/9) siang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pilihan Indonesia mengunjungi tiga negara tersebut bukan tanpa alasan. Secara politik, Arab Saudi dipilih karena memiliki pengaruh kuat di jazirah Arab. Hal ini ditandai beberapa organisasi internasional berkantor di negara ini, di antaranya Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gulf Organization of Islamic Cooperation, Gulf Cooperation Council, Muslim World League, dan Islamic Development Bank (IDB).

Kunjungan Presiden ke sana sekaligus membuka dialog strategis dengan negara-negara di kawasan Teluk Persia. Ungkapan yang pas untuk kunjungan Presiden kali ini adalah, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, sekali datang, banyak hal yang dicapai.

Negara seluas 2,149 juta kilometer persegi itu menguasai seperlima cadangan minyak dunia. Ekonomi Arab Saudi ditopang leh produsi minyak, lebih dari 75 persen pendapatan negara dan 90 persen pendapatan ekspor diperoleh dari ekspor perminyakan.

Peran penting

Azyumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tidak terlalu yakin masuknya investasi tiga negara Arab itu ke Indonesia. Mereka saat ini sedang membutuhkan dana membiayai konflik di kawasan itu. Konflik bersenjata di kawasan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kedatangan delegasi Indonesia, kata Azyumardi, diyakini dapat memperkuat langkah politik negara-negara yang dikunjungi Presiden. Lepas dari persoalan ekonomi, menurut Azyumardi, secara politis, kunjungan Presiden ke tiga negara tersebut menguntungkan mereka.

Indonesia sebenarnya bisa memainkan peran penting tanpa harus dimanfaatkan kehadirannya. Indonesia bisa menyebarkan Islam moderat yang berkembang di tanah air ke negara-negara itu. Harapannya, dengan cara itu, konflik di sana dapat mereda dan membawa perdamaian bagi mereka yang sedang berkonflik.

Arab Saudi, PEA, dan Qatar, kata Azyumardi, sama-sama ingin tampil sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah. Pada saat yang sama, peran Iran juga kuat di kawasan tersebut. “Pendapat saya, pemerintah agar tidak terlalu berharap besar mereka datang dengan investornya. Ada peran penting yang bisa dimainkan Indonesia daripada persoalan investasi,” kata Azyumardi.

Jika peran sebagai penengah konflik itu dapat dimainkan Indonesia, dia meyakini posisi Indonesia semakin terhormat di mata mereka dan dunia. Indonesia memiliki modal meredakan badai konflik yang melanda sebagian negara-negara gurun. (Andy Riza Hidayat, Doha, Qatar)

#tulisan serupa juga dimuat di Harian Kompas, Senin 21 September 2015

Menunggu Ujung dari Rentetan Pertemuan…

Ketika rakyat menunggu sikap tegas Istana terkait polemik antar lembaga Polri dan KPK, Presiden terus menggelar rentetan pertemuan dengan sejumlah orang. Hal ini mengkonfirmasi sikap Presiden bahwa dia tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar pendapat dari banyak pihak.

“Saya tidak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo merespon harapan publik di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1).

Pertemuan dengan Prabowo Kamis (29/1) melengkapi daftar tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo setelah polemik penegakan hukum di KPK dan Polri memanas. Pertemuan sekitar 30 menit ini mengejutkan jurnalis yang meliput kegiatan Presiden di Istana Bogor. Sebab jadwal tersebut tidak tercantum dalam daftar acara resmi Presiden yang sebar Biro Pers Istana.

Kabar pertemuan dengan Prabowo sudah merebak sehari sebelumnya. Wartawan menunggu pertemuan itu hingga Rabu (28/1) malam di kompleks Istana Kepresidenan. Namun pertemuan tidak jadi digelar. Sejak Kamis (29/1) pagi, kabar pertemuan itu semakin santer beredar.

Pertemuan dengan Prabowo ini mengingatkan pada pertemuan Presiden dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/12). Serupa dengan pertemuan Prabowo, pertemuan dengan Yudhoyono juga berlangsung 30 menit mulai pukul 13.05. Ketika itu, Yudhoyono tiba di istana didampingi Sudi Silalahi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sama halnya ketika menemui Prabowo, Presiden mempersilahkan tamunya Yudhoyono untuk berbicara terlebih dahulu ke jurnalis. Presiden juga mengantarkan Yudhoyono hingga ke depan pintu mobilnya. Ketika itu, suasana politik nasional sedang tertuju pada pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

Tersebab Budi Gunawan

Awal mula kegaduhan soal KPK dan Polri terjadi ketika Presiden mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat 9 Januari 2015. Kegaduhan makin gaduh ketika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi, Selasa 13 Januari.

Publik gerah. Mereka mendatangi Kantor KPK dan memberikan dukungannya atas pemberantasan korupsi. Pengamatan penulis, Presiden menerima sejumlah tamu petinggi partai politik pendukungnya di Istana Kepresidenan. Di tengah panasnya situasi, Polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di Depok, Jumat (23/1).

Pada hari itu juga, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor. Mereka yang dipanggil antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bogor yang berisi agar tidak ada gesekan antar lembaga Polri dan KPK.

Minggu (25/1), Presiden memanggil sejumlah tokoh antara lain Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Jimly Ashidiqie di Istana Merdeka. Pada pertemuan Minggu malam itu, Presiden meminta agar jangan ada kriminalisasi pada lembaga penegak hukum.

Rabu (28/1) Presiden bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di pagi hari. Presiden menerima rekomendasi saran dan masukan terkait situasi yang berkembang. Di hari yang sama setelah pertemuan itu, Presiden menerima Tim Konsultatif Independen terkait hal yang sama.

Imam Prasodjo, salah satu anggota Tim Konsultatif Independen membenarkan bahwa Presiden lebih banyak mendengar. Selama berlangsungnya pertemuan, belum ada sinyal keputusan yang akan diambil Presiden. “Saya memahami posisi beliau, tetapi kami menyarankan agar nilai moral dikedepankan dalam mengambil keputusan,” kata Imam.

Dan sampai malam ini, Presiden masih memikirkan jalan terbaik buat negeri ini, semoga.