Komunikasi, Komunikasi, Ternyata Tak Sepele

Soal komunikasi, ternyata bukan hal sepele. Karena persoalan itu terjadi konflik terbuka antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD. Kedua pihak saling tuding sebagai pihak yang salah soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Saya amati, ini memang berakar pada komunikasi, jika gaya politik Pak Ahok lebih luwes saya kira polemik ini tidak akan terjadi. Di luar persoalan itu, saya yakin, ada tikus-tikus kantor yang memancing di air keruh. Mereka ini yang mencari keuntungan dari birokrasi pemerintahan, bisa di DPRD dan Pemprov DKI.

Melawan korupsi, memang tidak bisa dengan frontal dan ceplas-ceplos. Malingnya keburu lari atau bisa bersatu melawan pendekar galak. Jika analogi saya salah, tulisan ini bisa diganggu gugat, silahkan. Inilah sekelumit kisah itu di Ibu Kota.

Polemik Anggaran

Kesempatan Terakhir pun Kandas

Senin (23/3) lalu, seharusnya menjadi hari istimewa untuk mengakhiri polemik panjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015. Namun harapan itu tidak tercapai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak menyepakati pembahasan APBD 2015.

Konsekuensinya, Pemprov DKI pada tahun anggaran 2015 ini, menggunakan pagu anggaran tahun 2014. Program pembangunan yang disusun tahun 2015 tak dapat dijalankan. Sebab program yang dipakai adalah program tahun lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyayangkan hal ini. Lobi dengan sejumlah pimpinan partai belum mampu menyelesaikan masalah.

Walau tak tercapai kesepakatan, Kalla tidak ingin perseteruan elit di DKI Jakarta terus berlanjut. Sebab jika berlangsung terus, maka rakyat yang akan dirugikan.

Kalla melihat ada ketidakharmonisan antara Gubernur DKI dan pimpinan DPRD, hal ini dipicu oleh komunikasi yang buruk. Mediasi Senin lalu sebenarnya untuk mencairkan kebekuan komunikasi tersebut. Kepada Basuki Tjahaja Purnama, Kalla meminta agar memperbaiki cara bertutur. Boleh tegas, namun Basuki diharap lebih sopan dan tidak kasar menggunakan kata-kata.

Basuki menerima masukan itu. Dia menganggap masukan Kalla seperti petuah orangtua pada anaknya. Dia berjanji akan memperbaiki cara bertutur ke publik agar lebih santun.

“Saya kira yang disampaikan Pak JK itu benar, jadi Pak Wapres sampaikan alangkah baiknya semua seperti satu keluarga, masa mau berantem terus,” kata Basuki.

Kalla menyampaikan hal itu di Kantor Wakil Presiden ketika menggelar pertemuan tertutup dengan Basuki dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang datang pukul 15.00. Sekitar 15 menit kemudian Basuki tiba di Kantor Wapres mengenakan batik cokelat. Kurang dari satu jam, pertemuan itu usai, Tjahjo dan Basuki meninggalkan Kantor Wapres.

Pukul 16.30, rombongan pimpinan DPRD DKI tiba di tempat yang sama. Raut muka seluruh pimpinan DPRD itu datar, sedikit sekali melempar senyum walau sebagian jurnalis menyapa mereka. Sebelum pertemuan dengan Kalla, pimpinan DPRD DKI tersebut membuat keputusan politik bahwa mereka tidak akan menandatangani APBD 2015. Mereka menyerahkan ke Gubernur DKI agar membuat Peraturan Gubernur.

Mediasi Senin itu, berlangsung pada hari di mana dokumen APBD harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena waktunya sudah mepet, pembicaraan tidak bisa dilanjutkan untuk sementara waktu. Pilihan “buruk” terpaksa diambil, agar jalannya pemerintahan tetap berlangsung. Menurut Kalla menggunakan pagu APBD tahun 2014 sebuah pilihan sulit.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, persoalan pribadi tidak boleh mengganggu kepentingan rakyat,” kata Kalla.

Komunikasi

Menjelang magrib, pertemuan Kalla dengan pimpinan DPRD DKI usai. Berkali-kali Ketua DPRD DKI Parasetio Edi Marsudi menyoroti gaya bertutur Basuki yang dinilainya kasar. Hal itu membuat harga diri pimpinan DPRD terusik. Mewakili seluruh anggota DPRD, Prasetio merasa, ucapan Basuki

melecehkan wakil rakyat.

Selama proses pembahasan APBD, nama baik pimpinan DPRD sudah tercoreng. Sebab dituduh maling, penipu, dan kata-kata kotor lain. Padahal, DPRD memiliki hak juga mengusulkan program pembangunan. Jika Gubernur tidak setuju, sebaiknya dihapus saja usulan dewan. “Tidak perlu teriak di media. Kami ini punya keluarga,” kata Prasetio.

Lantaran persoalan itu juga, DPRD tetap meneruskan hak angket. Hal itu, kata Prasetio, belum dapat dicabut karena sudah menjadi keputusan politik. Prasetio dan pimpinan DPRD lain belum dapat memastikan kebekuan hubungan tersebut dengan Gubernur DKI.

Menurut Prasetio, hubungan dengan Basuki bisa akan lebih baik jika komunikasi terjalin baik. Begitu pun pembahasan APBD mungkin tidak sepelik saat ini. “Persoalannya hanya komunikasi, ke depan jangan sampai ada kata-kata kotor lagi. Tetapi siapa yang bisa menjamin ada perubahan sikap Pak Ahok (panggilan akrab Basuki),” kata Prasetio.

Polemik panjang APBD di DKI baru pertama terjadi di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menginginkan hal itu terjadi di wilayah lain.

Menurut Tjahjo Pemprov dan DPRD DKI satu kesatuan dalam tatanan pemerintah daerah. Namun sepertinya hal ini terganjal masalah komunikasi yang buruk. (NDY)

Mereka Juga Ingin Nonton Bioskop

Baru kali ini saya tahu, orang tunanetra dapat menonton bioskop. Mereka punya cara sendiri menonton agar dapat menikmati setiap adegan seperti layaknya orang lain. Mereka membuktikan, dunia tidak berbatas, oleh sekat apapun. Inilah kisahnya, ulasan yang saya buat 30 Maret, saat peringatan Hari Film Nasional ke-65 di Istana Negara Jakarta. Ulasan ini dimuat di Kompas, Rabu 1 April 2015. Selamat menikmati…

Dua Jam Presiden Menjadi Pembisik

Dunia memang tak berbatas. Kesempatan mengetahui sesuatu berlaku untuk semua orang, termasuk bagi mereka yang hidup dalam “kegelapan.” Kenichi Satria Kaffah (12), lelaki penderita low vision sejak lahir itu tetap bisa menonton film. Hanya saja, dia perlu bantuan pembisik untuk memperjelas adegan tanpa dialog selama pertunjukan.

Malam itu, Kenichi dibantu pembisik istimewa yaitu Presiden Joko Widodo. Selama 120 menit, Joko Widodo berbisik pada Kenichi di setiap adegan penting film “Cahaya dari Timur”. Kenichi yang duduk di sisi kiri Presiden menyimak suara bisikan itu. Dan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Lebak Bulus, Jakarta Selatan dapat menikmati film itu seperti ratusan penonton lain.

Film peraih piala Citra 2014 itu diputar di Istana Negara dalam rangka memperingati hari perfilman nasional, Senin (30/3) malam. Kenichi hadir bersama 30 anak-anak penyandang tunanetra di ruangan itu. Mereka disebar berdampingan dengan para aktris dan aktor nasional. Sebagian tunanetra didampingi relawan dari perusahaan digital Think Web yang rela menjadi pembisik.

Selama pemutaran film, Jokowi bersandar di kursinya. Dia mendekatkan kepalanya ke kepala Kenichi. Suara Jokowi terdengar jelas di telinga Kenichi. Tanpa bertanya, Jokowi sudah tahu bahwa di sisi kirinya adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Dia bertugas layaknya relawan yang sedang menggelorakan gerakan bioskop berbisik.

Kenichi gembiranya bukan main. Penjelasan Jokowi cukup memberinya gambaran memahami alur film garapan Angga Dwimas Sasongko. Pada awalnya Kenichi deg-degan, sebab baru pertama mendengar suara Presiden dari dekat. “Tetapi Pak Jokowi cepat akrab, dia langsung berbisik pada saya selama film berlangsung,” kata Kenichi.

Pada malam perayaan Hari Film Nasional ke-65 itu, Kenichi duduk di deretan bangku paling depan di Istana Negara. Selain Presiden, dia satu deret dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja dan sineas senior nasional. Rekan-rekannya juga mendapat perlakuan serupa, sejumlah relawan membisikkan informasi selama film berlangsung.

“Itu mereka lagi berantem, yang satu ayahnya mati karena polisi, yang satuya anak polisi. Padahal mereka satu tim sepakbola, mereka mewakili Maluku,” terdengar bisikan relawan kepada penyandang tunanetra. Adegan itu begitu cepat, ketika Salembe anak Tulehu berantem dengan rekan sesama tim Maluku. Bagi orang dengan penghilatan normal, adegan itu dapat dimengerti. Namun bagi penyandang low vision perlu penjelasan lebih detail dari orang terdekat atau perangkat elektronik.

Gerakan kritis

Kenichi dan sejumlah rekannya yang mengalami gangguan penghilahan sebenarnya masih bisa melihat samar-samar. Namun untuk adegan tanpa dialog atau silent scnene, penyandang tunanetra perlu bantuan. Di sejumlah negara maju, pengelola bioskop menyediakan perangkat elektronik yang membantu tunanetra menikmati film.

Perangkat tersebut menyediakan narasi tambahan ketika adegan tanpa dialog berlangsung. Perangkat itu tersedia di kursi-kursi khusus yang ada di bioskop. Persoalannya, bioskop di Indonesia belum dilengkapi perangkat itu.

Jika pun melihat film levat DVD (digital video disk), produsen DVD seharusnya menyediakan narasi tambahan pada adegan tanpa dialog.

Humas Yayasan Mitra Netra Aria Indrawati mengatakan perlu gerakan bioskop berbisik untuk mengakomodir kepentingan tunanetra. Yayasan Mitra Netra memulai gerakan ini tahun 2007, namun belum mendapat sambutan publik. Baru tahun 2015, gerakan bioskop berbisik mulai direspon sejumlah kalangan.

Salah satu proyek awal gerakan ini adalah dengan melengkapi film Janji Jhoni dengan narasi tambahan untuk kaum tunanetra. Aria berharap, pengelola bioskop maupun produsen industri film memahami persoalan ini. Untuk sementara relawan yang mendukung gerakan ini menyediakan waktu dan tenaganya mendampingi mereka yang terganggu penglihatan menonton bioskop.

Malam itu, Presiden mencanangkan gerakan “Ayo Nonton Film Indonesia.” Gerakan ini merupakan tonggak upaya untuk membangkitkan industri film nasional di rumah sendiri. Pemerintah akan memberikan insentif produksi film dan memudahkan masyarakat menonton film. Peresmian gerakan itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjadi pembisik Kenichi di Istana Negara.

Tidak hanya komunitas bioskop berbisik, hadir dalam acara itu, komunitas Minikino Denpasar, Kremov Serang, Bandung Art Council, Kineklub Malang, SOI Medan, Dejavu Balikpapan, Sinesofia, UCDC lampung, Batam Film Festival, dan Sanggar Ciliwung Merdeka. Olga Lydia, salah satu anggota panitia menyampaikan film harusnya dapat dinikmati oleh siapapun, termasuk mereka yang terganggu penglihatannya.

Di akhir acara, Kenichi begitu bangga. Dia menyampaikan terimakasih ke Presiden yang mau menjadi pembisiknya untuk film Cahaya dari Timur. Malam itu, Kenichi semakin yakin, bahwa dunia tak berbatas oleh sekat apapun, termasuk baginya yang menderita low vision. (Andy Riza Hidayat)

Berjarak Pada Tugas

Judul tulisan ini terinspirasi pada tugas sehari-hari saya sebagai jurnalis. Seorang jurnalis itu mendapat anugerah bisa bergaul dengan siapa saja, dari masyarakat di level bawah hingga Presiden. Ini benar-benar saya alami dalam tugas yang sudah menginjak tahun ke-12.

Karena keistimewaan itu, maka perlu ada kode etik yang sudah diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ada pagar-pagar yang seharusnya dipatuhi jurnalis. Ini demi menjaga independensi sikap dan karya. Namun kenyataan di lapangan tidak sesimpel aturan kode etik. Pada banyak kondisi jurnalis dihadapkan pada hubungan personal terlalu jauh, begitu dekat dan hampir tidak berjarak.

Kadang kondisi ini mengalir begitu saja, karena memang ada kecocokan chemistry. Saya pernah mengalaminya di Surabaya, Medan, dan Jakarta. Pada saat kasus bus transjakarta karatan terungkap, sebagian rekan-rekan saya menanyakan, “Bagaimana “bapakmu” itu, kok berani-beraninya korupsi ?” “Dia terlalu dekat sama Mas Andy sih, coba dekat dengan kita-kita.”

Saya akui, memang saya dekat dengan narasumber yang dimaksud. Tetapi saya tidak pernah menganggapnya sebagai bapak. Tetapi saya tidak menyalahkan sorotan-sorotan itu, karena memang saya dapat menjalin hubungan baik dengan narsum yang dimaksud. Tetapi “Saya tidak menjadi bagian dari hidupnya, saya bukan juru bicara resmi atau pribadinya, saya juga tak pernah terima gaji apapun dari dia.”

Tidak enak pada posisi dituding seperti itu.

Sebaliknya, sebagian rekan-rekan sesama profesi larut di tempat tugasnya. Karena bertugas di tempat tertentu, menjadi yang terdepan membela kepentingan tempat tugasnya. Dua situasi yang berbeda yang saling terkait. Betatapun, menurut saya, pada saat menjalankan tugasnya, jurnalis harus berjarak pada narasumbernya.

Begitu pun saat saya bertugas di Istana meliput Presiden yang saya pilih saat pemilu 2014 lalu. Saya masih menyisakan ruang kecewa dan ruang kritik. Saya ingin membangun pola pikir yang sehat. Presiden pilihan saya belum tentu benar terus, ada kalanya perlu dikritik, dan diingatkan agar mampu memimpin negeri ini.

Demikian pandangan saya.

#diketikketikamatabelumdapatterpejam

Andy Riza Hidayat

Mengukur Diri

Kadang saya merasa, keberadaan orang lain itu berguna untuk mengukur diri sendiri.

Tanpa mereka sesungguhnya saya tidak dapat mengetahui, saya seperti apa. Yang ada hanya anggapan diri sendiri, yang tentunya anggapan itu belum tentu sesuai fakta. Saya lebih senang berbincang panjang lebar dengan beberapa orang saja, daripada ngobrol dengan banyak orang. Dengan cara itu, materi obrolan dapat lebih intensif menggali masing-masing pribadi.

Hari ini, Jumat 20 Februari contohnya, saya berbincang dengan seorang kawan yang bekerja pada sebuah media cetak di Jakarta. Hanya obrolan ringan selepas menunaikan kewajiban harian. Ternyata menyisakan keinginan untuk terus memperbaiki diri, dan mengarahkan ke mana saya akan berjalan.

“Kelihatannya kamu suka mengamati gerak-gerik orang ya. Saya lihat dari tulisanmu dan cara kamu memandang orang,” kata teman saya.

Perbincangan di kedai kopi di Kota Bogor itu terus berlanjut pada pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini ? Wow, pertanyaan yang perlu mikir sejenak. Saya jawab, saya perlu nyemplung dulu ke dunia yang saya tekuni saat ini. Saya belum benar-benar kecemplung. Baru kemudian saya akan ikuti kata hati saya…

*galau ga bisa tidur karena menenggak dua gelas kopi hari ini.

Depok, 20 Feb 2015

Ekspresi Marah di Wajah Presiden

*Ulasan ini juga bisa dibaca di Kompas edisi Sabtu (14/2). Sebuah pendekatan alternatif mengulas materi politik

20150213ndy2-foto jokowi bilang sabar

Ekspresi Marah di Wajah Presiden

Suasana politik negeri ini gaduh dalam empat terakhir. Kisah ini bermula ketika Presiden mencalonkan Komisaris Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Polri. Beberapa setelah pencalonan itu, Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka kasus korupsi.

Kegaduhan makin memuncak, dan hingga kini belum berakhir. Kompas mengajak pembaca melihat sisi lain dari kegaduhan ini melalui ekspresi wajah Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh lain. Ekspresi tersebut dilihat melaui analisa micro expression (ekspresi detail) dan cepat pada wajah seseorang. Ada tujuh emosi universal sesuai penelitian Paul Ekman, profesor ilmu psikologi yang khusus meneliti ekspresi manusia.

Tujuh tanda emosi universal yang dimaksud antara lain kaget atau terkejut, senang, sedih, takut, marah, jijik, dan sangat tidak suka. Tujuh emosi ini secara spontan muncul tanpa bisa dikontrol, bahkan bisa tidak disadari pemilik wajah. Dalam rentang waktu antara 23 hingga 29 Januari, Presiden banyak terlihat tidak bahagia. Presiden lebih banyak terlihat marah. Inilah gambaran yang terpancar sepanjang kasus ini merebak di tengah masyarakat.

Sabtu 16 Januari, saat Presiden mengumumkan penundaan pelantikan BG, alis matanya turun, pandangan mata tajam, mulut terbuka hampir bersegi empat, kadang mulut tertutup rapat dengan kerutan pada dagu. Handoko Gani SE MBA, kandidat master science di bidang forensik emosi di Paul Ekman International Group dan University of Central Lancashire, Manchanster, Inggris menduga Presiden sedang marah.

Kemarahan Presiden terlihat jelas ketika dia menjelaskan proses dengan politik yang sudah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sidang paripurna DPR sebelumnya menyetujui pencalonan BG sebagai Kepala Polri, Kamis (15/1).

Ketika itu, untuk pertama kali Presiden merespon secara resmi penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala mengatakan ada pihak yang kehilangan muka karena keputusan KPK. “Seharusnya keputusan itu tidak perlu diumumkan, tetapi dibicarakan sebelum Presiden mengambil keputusan pencalonan Kapolri. Jika begini, Kompolnas dan Presiden kehilangan muka. Sebab kami tidak memiliki informasi lengkap terkait semua calon Kapolri,” kata Adrianus.

Menurut Handoko, pernyataan Adrianus mengkonfirmasi bahwa ada pihak yang marah, termasuk Presiden.

Jumat 23 Januari, Presiden kembali menunjukkan ekspresi marah di Istana Bogor. Sepanjang acara jumpa pers dengan wartawan, alis Presiden dominan mendekati mata, sementara bibir kadang tertutup rapat dengan kulit bibir atas naik.

Ada yang menarik pada peristiwa itu. Presiden sempat beberapa kali menoleh ke Ketua KPK Abraham Samat yang berada di sisi kanan belakang. Namun hal serupa tidak dilakukan Presiden kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Badrodin Haiti. Handoko menduga, Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa acara itu digelar membicarakan nasib KPK.

Pagi hari sebelum jumpa pers berlangsung, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kota Depok. Pengguna internet ramai mengecam langkah itu yang dinilai sebagai upaya kriminalisasi KPK. Bahkan di dunia maya sempat muncul tanda pagar #whereareyoujokowi. Publik mempertanyakan sikap Presiden terkait penangkapan itu.

Dalam kesempatan itu, Presiden menggunakan kata-kata, ”Sebagai kepala negara saya meminta KPK dan Kapolri memastikan bahwa proses hukum yang ada, harus obyektif dan sesuai peraturan undang-undang yang ada.” Presiden juga melanjutkan pernyataanya dengan mengatakan, ”Sebagai Kepala Negara. Saya meminta agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.”

Penggunaan kepala negara dalam kalimat itu dipakai Presiden sebagai niat untuk menegaskan sesuatu. “Kalimat ini menegaskan bahwa publik harus melihat dia sebagai Presiden, lalu Presiden ingin menggunakan cara-cara persuasif menyelesaikan persoalan tersebut,” tutur pemimpin PT Karakter Transformasi Pertiwi, perusahaan yang bergerak memberikan jasa konsultasi karakter dan emosi sumber daya manusia. Versi video peristiwa di Istana Bogor ini bisa dilihat di http://youtu.be/iTSjQcFwjnI.

Sabtu 24 Januari, saat wawancara dengan Kompas di Kantor Presiden, mantan Wali Kota Solo itu menekankan semua pihak bahwa KPK dan Polri harus diselamatkan, harus lebih dewasa sebaga institusi, dan menghormati semua proses hukum yang ada tanpa intervensi Prediden. Menariknya, Presiden memberi penegasan bahwa jangan ada yang sok di atas hukum sambil mengangkat dua bahunya.

Selama jalannya wawancara, ekspresi wajah Presiden lebih dominan terlihat, apalagi ketika menyampaikan kata “KPK.” Presiden juga memperlihatkan ekspresi sangat tidak suka ketika menyebut kata “intervensi.” hal ini ditunjukkan dengan ujung bibir kiri Presiden tertarik ke belakang. Maksudnya Presiden tidak ingin intervensi dalam persoalan ini.

Minggu 25 Januari, saat tampil bersama tim independen di Istana Merdeka Jakarta, Presiden berkali-kali menegaskan agar tidak ada kriminalisasi. Pada saat mengucapkan kata “kriminalisasi,” Bibir atas mulut tertarik ke atas mendekati hidung dan pangkal hidung tertarik ke atas sehingga terlihat kerutan horizontal di pangkal hidung. Pada saat yang sama, pangkal hidung Presiden naik membentuk kerutan.

Hipotesa Handoko, Presiden sangat tidak menginginkan peristiwa kriminalisasi. Hal inilah yang membuat dia marah tentang persoalan tersebut. Kamis 29 Januari, di Istana Bogor, Presiden bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Pertemuan ini banyak menyita perhatian publik. Kedua tokoh ini sempat saling melempat senyum. Menurut Prabowo Subianto sebelum menemui Presiden, dia dan Presiden sama-sama ingin bertemu. Kebetulan Prabowo belum pernah bertemu Presiden secara resmi sejak Presiden bertandang ke rumah Prabowo, 17 Oktober 2014.

Di akhir pertemuan sambil melempar senyum ke arah jurnalis, Presiden menyampaikan kata “ditunggu.” Pada saat kata tersebut keluar, kata Handoko, ada bahasa tubuh yang tidak lazim yaitu mengatupkan jempol dan telunjuk ke arah wartawan. Gerakan tubuh ini berlangsung spontan dan cepat.

Lazimnya, kata ditunggu satu makna dengan kata sabarm yang lazimnya diikuti dengan bahasa tubuh seperti orang menekan dengan jari terbuka semua. Menurut Handoko, ada pesan yang ingin disampaikan Presiden bahwa kasus ini segera akan selesai.

Namun persoalan ini berlarut hingga satu bulan terakhir. Presiden ingin menunggu kepastian hukum yang terlanjur sudah berjalan. Ekspresi wajah ini terlihat beberapa kali saat Presiden menjelaskan persoalan KPK dan Polri. Pada saat waktu yang dianggap tepat, Presiden akan menjatuhkan keputusan. Ekspresi inilah yang tersirat usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Bogor.

“Pasti akan saya putuskan,” kata Presiden dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang tegas. (Andy Riza Hidayat)

Senyum Presiden Kembali Mengembang

Keputusan Presiden

20150218ndy-konpres jokowi1

Senyum Presiden Kembali Mengembang

Rabu (18/2) siang, jurnalis bersiap-siap mengikuti acara blusukan Presiden Joko Widodo yang sudah dijadwalkan pukul 13.00. Namun setengah jam sebelum jadwal itu, Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Albiner Sitompul meminta kami merapat ke Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta. Mendengar arahan itu, kami berpikir ada sesuatu penting yang akan terjadi. Sebab di ruangan itulah seringkali Presiden menyampaikan hal-hal penting.

“Mungkin inilah yang kalian tunggu-tunggu, Bapak Presiden meminta kalian ke sana,” kata Albiner kepada wartawan.

Bayangan kami tertuju pada putusan Presiden soal pimpinan Polri yang menjadi polemik di masyarakat. Apakah Presiden akan melantik Komjen Budi Gunawan atau tidak setelah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga penasaran apakah Presiden juga mengeluarkan keputusan terkait masalah hukum yang membelit pimpinan KPK.

Sesampainya, di Ruang Kredensial, kami menunggu hampir satu jam. Sepertinya Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sedang berdiskusi serius. Dalam diskusi itu, mereka memegang beberapa lembar kertas putih. Tiga orang yang terlibat diskusi itu, entah disengaja atau tidak, sama-sama mengenakan baju putih bawahan hitam. Hanya baju Jusuf Kalla yang warnanya krem.

Sambil menunggu pidato Presiden, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto muncul di antara kerumunan wartawan. Ternyata Andi ikut menunggu keputusan Presiden. Andi mengaku tidak dilibatkan dalam persoalan yang sedang dibicarakan. Rasa penasaran kami makin membuncah.

Pukul 14.20, Presiden keluar dari ruang rapat, dan tiba di ruang kredensial Istana Merdeka. Presiden menuju podium yang sudah disiapkan satu jam lebih sebelumnya. Presiden terlihat lepas, membuka pertemuan itu dengan permintaan maaf ke wartawan karena menunggu lama. Presiden akan menyampaikan sikapnya terkait masalah di Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal Pimpinan Polri, Presiden memutuskan untuk tidak melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan walaupun telah memenangkan gugatan praperadilan sebelumnya. Keputusan itu diambil karena penunjukan Komjen Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat.

Terkait pertimbangan itu, Presiden mengusulkan nama baru yaitu Komjen Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagai Kepala Polri. Presiden juga memutuskan Budi Gunawan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Polri agar semakin profesional dan dipercaya di mata masyarakat. “Kontribusi ini dapat diberikan dalam jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya,” kata Presiden.

Terkait persoalan KPK, karena ada masalah hukum pada dua pimpinan lembara tersebut, Presiden memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bersamaan dengan itu, Presiden juga akan mengisi kekosongan satu pimpinan KPK.

Penggantian tiga kursi pimpinan KPK itu diputuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Setelah itu Presiden menerbitkan Keputusan Presiden terkait pengangkatan tiga pimpinan KPK baru. Nama-nama yang dimaksud antara lain Taufiequrochman Ruki, Indriyanto Seno Aji, dan Johan Budi. Saat Presiden menyampaikan nama Johan Budi, terdengar suara, “Wahhh.” Sepertinya wartawan tidak menyangka Johan mendapat kepercayaan Presiden.

Usai membacakan keputusannya, Presiden bersalaman dengan Jusuf Kalla dan Praktikno. Presiden menebar senyum, dan mempersilahkan wartawan menanyakan hal-hal detail ke Pratikno. Sikap rileks ini sebelumnya tidak terlihat saat Presiden mengumumkan penundaan pelantikan Budi Gunawan Sabtu (16/1), meminta KPK dan Polri tidak saling bergesekan Jumat (23/1) di Bogor, maupun pada Minggu (25/1) saat Presiden meminta agar tidak ada kriminalisasi.

Senyum Presiden baru muncul saat wawancara dengan Kompas Sabtu (24/1) dan bertemu Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto Kamis (29/1) di Bogor. Rabu sore itu, senyum Presiden kembali merekah. Harapan publik, semoga Presiden terlepas dari belenggu kepentingan yang sepertinya membelit hingga sulit membuat keputusan cepat.

Handoko Gani SE MBA, kandidat master science di bidang forensik emosi di Paul Ekman International Group dan University of Central Lancashire, Manchanster, Inggris mengatakan penampilan Presiden Rabu lalu lebih ceria dibanding penampilan resmi sebelumnya. Bukan saja ketika bersalaman dengan orang-orang di sekitarnya, pada saat membacakan materi sikapnya Presiden terlihat cerah.

Jarang sekali alisnya mepet dengan mata seperti yang terlihat sebelumnya. Jumpa pers sebelumnya lebih banyak jeda, seperti sedang berpikir sambil membaca teks. Namun Rabu sore itu nada bicara Presiden lancar. Alisnya tidak turun ke mata, pandangannya juga tidak menyorot tajam. Tulang pipi Presiden terlihat wajar tidak tertarik seperti sebelumnya. Handoko menduga, Presiden merasa keputusan itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan.

Ada beberapa hal yang dicatat Handoko, dua kali Presiden menyatakan agar KPK dan Polri menjaga keharmonisan antar lembaga. “Saya menginstruksikan kepada Polri dan meminta KPK, mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik, untuk menjaga, untuk menjaga, keharmonisan antar lembaga,” kata Presiden.

Mengapa kepada Polri Presiden kata “menginstruksikan,” sementara pada KPK Presiden menggunakan kata “meminta” ? Apakah ada perbedaan pesan di balik penggunaan dua kata itu? Belum ada penjelasan soal itu.

Keputusan itu disambut positif banyak pihak, termasuk Komjen Badrodin Haiti yang menghadap Presiden Rabu petang di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Badrodin bersyukur atas kepercayaan Presiden. Badrodin memprioritaskan untuk menyelesaikan hubungan dengan pimpinan KPK.

Badrodin juga mengaku telah berkomunikasi dengan Budi Gunawan. Kepada Badrodin, Budi gunawan menyampaikan legowo. “Beliau 100 persen legowo dan menerima apa yang diputuskan Presiden,” kata Badrodin.(Andy Riza Hidayat)

Malaysia Pada Sebuah Piring

20150205_205530
Menu pecal paling atas

20150205_212312-120150205_212018

Ini kisah perjalanan saya ke Malaysia 5-7 Februari 2015.

Saat itu, saya ikut rombongan Presiden Joko Widodo lawatan ke tiga negara ; Malaysia, Brunei Darussalam, dan Philipina. Saya mau cerita tentang isi piring makanan pembuka di Istana Negara Malaysia.

Malam itu, Kamis 5 Februari 2015, Presiden dan seluruh delegasi Indonesia dijamu Pemerintah Malaysia dalam jamuan makan malam. Acara ini bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke negeri jiran itu. Proses acara makan malam diawali dengan perkenalan kerabat Kerajaan Malaysia, pejabat pemerintah, kemudian pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara.

“Panjangnya,” (sebenarnya tidak terlalu lama sih) rangkaian acara itu membuat perut melilit, tidak sabar menunggu datangnya menu khas Melayu di meja makan. Akhirnya tiba menu pertama sebagai pembuka santap malam. Menu itu adalah PECAL.

Bila mengacu namanya mengingatkanku pada masakan pecel yang biasa kumakan di rumah dan warung-warung di Indonesia. Penilaianku tidak salah, menu pecal itu memang pecel yang ada di Indonesia. Menu ini terdiri dari sayur bayam, kacang, kecambah, dan guyuran sambel kacang. Persis seperti pecel Indonesia.

Persoalannya, ketika menu pecal sebagai menu resmi negara Malaysia, bagaimana status pecel saya? milik siapakah makanan pecel itu ? apakah kesamaan ini sebuah kebetulan karena dua negara memang ditakdirkan hidup serumpun, sehingga tidak terhindarkan hasil kebudayaannya, termasuk soal kuliner mirip dan sebagian sama.

Selain pecel, menu lain yang saya jumpah di meja makan istana itu adalah sambal goreng petai, rendang, dan sirup bandung. Ini menu resmi istana negara Malaysia lho…

sekian dulu cerita saya

Jakarta, 12 Februari 2015

Hujan dan Gerobak Dorong

Peristiwa masa kecil kadang susah hilang. Peristiwa ini terbawa dalam bayanganku saat melamun, sebelum tidur, atau pas mengamati sesuatu. Peristiwa puluhan tahun lalu melintas tiba-tiba. Peristiwa itu tergambar begitu detail, suasana, bahkan perasaan yang terjadi ketika itu.

Hujan, mengingatkanku pada kerasnya ayah mendidikku. Saat aku dan adikku Wahyu alias Bakti mengangkut potongan kayu dan buah kelapa dari kebun. Kami harus membawa hasil kebun itu sejauh sekitar 5 kilometer dari rumah. Suasana saat itu hujan deras sekitar pukul 15.00. Karena hujanlah membuat perasaan malu sebagai remaja lenyap. Yang ada semangat dan menganggapnya sebagai latihan mental.

Ketika itu aku masih SMA sekitar tahun 1993-1996. Tahun-tahun menjelang pergolakan politik di Indonesia. Ratusan buah kelapa kami dorong dengan gerobak secara bergantian, posisi yang mendorong dan yang menarik gerobak. Beberapa kali sebagian buah kelapa jatuh dan kami harus memungutnya ke atas gerobak.

Bukan hanya mengangkut hasil kebun di Desa Ngebruk, Kabupaten Malang, tetapi di awal penanaman pohon sengon kami juga “wajib” menyirami pohon itu hingga membesar. Kebun itu dibeli ayahku dari seorang warga yang butuh uang. Kebetulan ada rejeki sedikit dari pejualan tanah di tempat lain, dan pinjam bank ayahku nekat membeli tanah itu.

Jual beli tanah, walau tak pas disebut tuan tanah, sangat membantu perekonmian keluarga. Ayah dah ibuku bekerja sebagai guru. Penghasilannya biasa saja untuk menghidupi empat anak. Karena kebun itulah, pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, sekitar tahun 1996-1998, menolong perekonomian keluarga dari krisis keuangan.

Usai krisis kebun itu dijual dan kemudian menjadi modal ayah dan ibu menunaikan haji ke tanah suci.  Saya dan anak-anaknya merasa, dapat pembelajaran dari kebun sengon itu. Hormatku untuk ayah dan alhmarhum Ibu.

Jakarta, 1 Februari 2015

 

Menunggu Ujung dari Rentetan Pertemuan…

Ketika rakyat menunggu sikap tegas Istana terkait polemik antar lembaga Polri dan KPK, Presiden terus menggelar rentetan pertemuan dengan sejumlah orang. Hal ini mengkonfirmasi sikap Presiden bahwa dia tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar pendapat dari banyak pihak.

“Saya tidak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo merespon harapan publik di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1).

Pertemuan dengan Prabowo Kamis (29/1) melengkapi daftar tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo setelah polemik penegakan hukum di KPK dan Polri memanas. Pertemuan sekitar 30 menit ini mengejutkan jurnalis yang meliput kegiatan Presiden di Istana Bogor. Sebab jadwal tersebut tidak tercantum dalam daftar acara resmi Presiden yang sebar Biro Pers Istana.

Kabar pertemuan dengan Prabowo sudah merebak sehari sebelumnya. Wartawan menunggu pertemuan itu hingga Rabu (28/1) malam di kompleks Istana Kepresidenan. Namun pertemuan tidak jadi digelar. Sejak Kamis (29/1) pagi, kabar pertemuan itu semakin santer beredar.

Pertemuan dengan Prabowo ini mengingatkan pada pertemuan Presiden dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/12). Serupa dengan pertemuan Prabowo, pertemuan dengan Yudhoyono juga berlangsung 30 menit mulai pukul 13.05. Ketika itu, Yudhoyono tiba di istana didampingi Sudi Silalahi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sama halnya ketika menemui Prabowo, Presiden mempersilahkan tamunya Yudhoyono untuk berbicara terlebih dahulu ke jurnalis. Presiden juga mengantarkan Yudhoyono hingga ke depan pintu mobilnya. Ketika itu, suasana politik nasional sedang tertuju pada pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

Tersebab Budi Gunawan

Awal mula kegaduhan soal KPK dan Polri terjadi ketika Presiden mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat 9 Januari 2015. Kegaduhan makin gaduh ketika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi, Selasa 13 Januari.

Publik gerah. Mereka mendatangi Kantor KPK dan memberikan dukungannya atas pemberantasan korupsi. Pengamatan penulis, Presiden menerima sejumlah tamu petinggi partai politik pendukungnya di Istana Kepresidenan. Di tengah panasnya situasi, Polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di Depok, Jumat (23/1).

Pada hari itu juga, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor. Mereka yang dipanggil antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bogor yang berisi agar tidak ada gesekan antar lembaga Polri dan KPK.

Minggu (25/1), Presiden memanggil sejumlah tokoh antara lain Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Jimly Ashidiqie di Istana Merdeka. Pada pertemuan Minggu malam itu, Presiden meminta agar jangan ada kriminalisasi pada lembaga penegak hukum.

Rabu (28/1) Presiden bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di pagi hari. Presiden menerima rekomendasi saran dan masukan terkait situasi yang berkembang. Di hari yang sama setelah pertemuan itu, Presiden menerima Tim Konsultatif Independen terkait hal yang sama.

Imam Prasodjo, salah satu anggota Tim Konsultatif Independen membenarkan bahwa Presiden lebih banyak mendengar. Selama berlangsungnya pertemuan, belum ada sinyal keputusan yang akan diambil Presiden. “Saya memahami posisi beliau, tetapi kami menyarankan agar nilai moral dikedepankan dalam mengambil keputusan,” kata Imam.

Dan sampai malam ini, Presiden masih memikirkan jalan terbaik buat negeri ini, semoga.

Hari-hari Berat Pak Presiden

Hari-hari Berat Pak Presiden

Hari-hari ini begitu berat bagi Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Presiden harus melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, pada saat yang sama Presiden tekanan politik terkait keputusannya mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Berhari-hari jurnalis harus datang lebih pagi dan pulang lebih larut agar tidak ketinggalan peristiwa seputar suksesi di tubuh Polri.

Pada saat itu pula hanya sebagian orang tahu, Presiden menahan sakit gigi. “Sejak pekan lalu, Presiden memang ada masalah dengan gigi. Tetapi sakit itu tidak dihiraukan dan tetap bekerja,” kata salah seorang anggota Pasukan Pengawal Presiden kepada Kompas, Jumat (16/1). Karena sakitnya itu, Presiden memeriksakan gigi ke klinik gigi di Balai Kota Jakarta.

Sakit gigi itu muncul ketika Presiden harus melewati hari-hari berat sepekan terakhir. Pada saat situasi semakin memanas dan perhatian rakyat tertuju pada sikap Istana, Presiden masih didera sakit gigi.

Tekanan politik sudah terjadi saat Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat (9/1). Situasi semakin memanas ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, Selasa (13/1). Persoalan semakin pelik ketika sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mennyetujui usulan Presiden pada sidang paripurna, Kamis (15/1).

Rakyat gaduh, pengguna sosial media banyak yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Hingga kemudian lahir petisi lewat situs change.org. Penolakan juga berasal dari relawan dengan mendatangi kantor KPK dan Istana Kepresidenan. Mereka tidak ingin lembaga penegakan hukum dipimpin seorang tersangka.

Presiden masih belum menyampaikan keputusan tegas sambil menahan sakit gigi. Wartawan terus mengejar penjelasan Presiden dengan melontarkan sejumlah pertanyaan di mana pun kepala negara berada. Saat mengunjungi area pabrik PT Pindad, di Bandung wartawan meminta penjelasan alasan Presiden memilih Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Presiden terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Namun Presiden tetap menjawabnya, “Itu usulan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana kita pilih, dan sekarang kita tunggu proses yang ada di DPR,” kata Presiden Joko Widodo di area pabrik PT Pindad, Senin (12/1) di Bandung.

Wartawan belum puas dengan jawaban itu, kembali menanyakan ke Presiden mengapa tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Kepala Polri, Presiden sejenak terdiam. Empat detik kemudian Presiden mengatakan, “Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain. Sudah.” Selanjutnya Presiden tutup mulut dan meninggalkan wartawan yang menginginkan penjelasan lebih jauh.

Di hari itu, wartawan masih berusaha mengejar penjelasan Presiden saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia. Wartawan menanyakan sikap Presiden terkait rencana DPR memanggil Budi Gunawan. “Sudah tiga kali saya sampaikan itu. Ini yang terakhir. Proses ini sudah saya sampaikan ke dewan, silahkan tanyakan ke DPR,” kata Presiden.

Kesibukan di Istana

Seiring panasnya dinamika terkait suksesi di tubuh Polri, kompleks Istana Kepresidenan ikut sibuk. Orang-orang yang menjumpai Presiden makin banyak jumlahnya. Sebagian orang yang datang menemui Presiden di antaranya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Kamis (15/1). Surya diundang oleh Presiden dalam jamuan makan siang di istana.

Tak bisa dimungkiri, keduanya membicarakan polemik pemilihan Kepala Polri. Namun Surya menyerahkan persoalan itu ke Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Di hari yang sama, Ketua DPR Setya Novanto datang ke Istana menyampaikan hasil sidang paripurna persetujuan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Kesibukan di sekitar istana semakin terlihat pada Jumat (16/1) pagi. Sejumlah jenderal terlihat di kompleks Istana Kepresidenan yakni Kepala Polri Jenderal Sutarman, calon Kepala Polri yang diusulkan Presiden, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Presiden tersebut secara tertutup dan tidak terjadwal pada agenda pertemuan resmi presiden yang disebar ke wartawan. Sutarman meninggalkan istana lebih dahulu sekitar pukul 08.45. Sutarman melangkah dengan terburu-buru tanpa ekspresi. Dua ajudannya, mencegah wartawan melayangkan pertanyaan. “Maaf, tidak ada pertanyaan. Maaf bapak buru-buru,” kata salah seorang ajudan sambil menyilangkan tangannya mencegah wartawan mendekat.

Tidak ada keterangan apapun terkait pertemuan itu. Walaupun Presiden menggelar jumpa pers pada siang harinya, namun Presiden tidak menjelaskan materi pertemuan. Presiden langsung meninggalkan lokasi wawancara setelah mengharap rakyat sabar dan menunggu saat yang tepat.

Sampai hari Jumat kemarin, Presiden masih sakit gigi.(NDY)

PS : Bahan ini juga saya kirim ke WHY untuk kemudian digabung bersama. Terimakasih mas