Setelah Jokowi dan Prabowo Rebutan Warna Putih

Perebutan simbol warna putih terjadi selama Pemilu 2019 di Indonesia. Pada pemilu kali ini, putih menjadi penting karena dianggap merepresentasikan aspirasi politik tertentu. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang mampu mensakralkan warna ini.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menggunakan hak suaranya, Rabu (17/5/2019). Foto dari screen shot pemberitaan suara.com.

Warna putih diperebutkan sebagai simbol politik sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) lalu. Pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sama-sama ingin mengkapitalisasi warna ini sebagai sebuah gerakan politik. Teknisnya adalah “memutihkan” tempat pemungutan suara atau TPS. Ternyata kapitalisasi ini tidak berjalan efektif, tak ada kelompok yang dominan datang memutihkan TPS.

Kedua pihak, dalam jumlah yang beragam sama-sama datang dengan baju putih. Sementara sebagian besar pemilih tidak mengenakan baju putih sebagaimana seruan sebelum pencoblosan. Hanya sebagian kecil pemilih yang mengenakan atribut putih seperti yang diamati penulis di Kota Depok, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sakralisasi simbol putih ke TPS pun bisa dikatakan tidak sesuai harapan.

Sebagian pihak menyebut, hasil hitung cepat sementara pun tidak banyak dipengaruhi gerakan baju putih. Hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 54,43 persen suara. Perolehan ini lebih banyak dibanding suara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meraih suara 45,57 persen.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, berpendapat, perolehan suara itu lebih banyak disandarkan pada alasan-alasan rasional. “Gerakan untuk memutihkan TPS tidak efektif. Tidak menjadi simbol salah satu pasangan calon dan meniadakan pasangan calon lain,” kata Hamdi Muluk kepada Kompas, Kamis (18/4/2019), sehari setelah pemungutan suara.

Screen shot foto ketika capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menggunakan suaranya, Rabu (17/5/2019). Foto dari pemberitaan tribunnews.com.

Kapitalisasi warna

Menurut Hamdi, kubu 02 sebenarnya yang paling berpeluang mengkapitalisasi gerakan baju putih. Mereka memiliki pengalaman bisa “memutihkan” Jakarta pada gerakan 411 (4 November 2016), 212 (2 Desember 2016), reuni 212 (2 Desember 2018). Wajar jika Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath, Jumat (1/3/2019), di Jakarta, menyerukan agar pada hari pencoblosan massa pendukung pasangan calon 02 mengenakan baju putih ke TPS. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Prabowo dan Sandi saat sama-sama mengenakan baju putih, Rabu (17/4/2019).

Dengan menggelorakan lagi gerakan putih-putih secara intensif, peluang itu ada. Namun, kenyataannya tidak terjadi. Upaya untuk sakralisasi baju putih menjadi gerakan memutihkan TPS terhalang oleh sejumlah hal. Pertama, alumni 212 tidak semuanya bergabung dengan kubu 02. Sebagian juga bergabung dengan kubu 01 yaitu Jokowi-Amin.

Faktor penghalang lain adalah ada gerakan serupa dari kubu 01. Pendukung 01 terang-terangan menggelorakan agar memutihkan TPS pada 17 April. Seruan ini semakin nyaring dan memuncak pada saat mereka memutihkan Gelora Bung Karno lewat acara Konser Putih Bersatu, 13 April 2019, empat hari menjelang pemungutan suara. Jokowi-Amin dan orang-orang yang memberi pengaruh (influencer) di kubu 01 juga mengenakan baju putih saat hari pencoblosan. Baju putih tidak lagi menjadi penanda satu kubu semata.

Sebelum pemungutan suara, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin Raja Juli Antoni menyerukan kepada pendukung bergerak ke TPS sambil mengenakan baju putih. Dia berharap gerakan ini menjadi semacam kartu truf pasangan Jokowi-Amin di menit-menit sebelum pencoblosan. Targetnya, gerakan ini mampu menumbuhkan kepercayaan diri para pemilih yang masih ragu. ”Kami berharap ada efek elektoral di detik-detik terakhir,” ujar Antoni, Selasa (26/3/2019).

Menanggapi seruan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, baju putih dalam kondisi tertentu lebih dulu dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga. “Saya kira kalau putih, kami dari dulu yang menyerukan putihkan Jakarta, putihkan Solo,” kata Fadli, Kamis (28/3/2019) seperti dikutip kompas.com.

Fadli merujuk pada massa pendukung kubu 02 yang banyak dari simpatisan aksi 411, 212, dan reuni 212. Fadli mengingatkan bahwa Jokowi pada saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2012 malah mengenakan baju kotak-kotak. Baju itulah, menurut Fadli menjadi simbol penampilan Jokowi. Sementara pengamatan Kompas, Jokowi justru lebih sering mengenakan baju putih setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 hingga kemudian terpilih sebagai Presiden ke-7 RI tahun 2014.

Screen shot foto ulasan ini saat dimuat di kompas.id pada 20 April 2019 lalu.

Jengah

Jangan lupa, putih juga menjadi representasi mereka yang tidak menggunakan hak suaranya. Belum ada simbol lain yang dapat mewakili sikap mereka selain menyematkan kata putih. “Putih yang kami pilih, tidak sama dengan putih pilihan pendukung pasangan calon 01 atau 02. Kami jengah dengan sistem pemilu, situasi politik yang sedang berkembang saat ini,” kata IDN, pekerja swasta di Jakarta kepada Kompas.

IDN tidak bersedia nama terangnya dicantumkan di ulasan ini karena masalah etika di kantornya. Namun, dia bersedia menjelaskan sikap politiknya seraya wanti-wanti agar identitasnya disamarkan. Menurut IDN, kata putih pada golput tidak bisa diwakilkan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Bisa jadi, seseorang golput karena faktor teknis. Persoalan ini, menurut IDN, bisa serius setelah melihat sejumlah persoalan di berbagai tempat.

Merujuk artikel Ariel Heryanto di Majalah Tempo edisi 19 Februari 2019 berjudul Setengah Abad Golput, gerakan ini lahir menjelang Pemilu 1971.

Golput tidak mendorong orang pasif dan menjauh dari pemilu. Ia justru meminta masyarakat aktif datang ke tempat pemungutan suara, lalu mencoblos bagian kertas suara yang putih, bukan gambar salah satu kontestan.

Namun sesuai hitung cepat Litbang Kompas hingga 19 April 2019, tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Presiden mencapai 81,79 persen. Sedangkan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Legislatif sebesar 77,70 persen.

Bukan tanpa alasan

Perebutan simbol ini bukan tanpa alasan. Shashank Bengali, koresponden Los Angeles Times, menangkap ada perebutan masa Islam. Pandangan ini ditulis dalam artikelnya berjudul  “Indonesia’s election focuses on: Who will be more Islamic ? pada 15 April 2019. Dua kandidat, baik kubu 01 maupun 02, sama-sama ingin mendulang suara dari massa umat Islam.

Jika putih mewakili identitas politik umat Islam, maka perebutan simbol itu dapat dipahami. Warna ini begitu penting bagi kedua kubu pada pemilu kali ini. Namun, di luar persoalan politik, warna putih memiliki makna tersendiri.

Pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB), Sulasmi Darmaprawira, menilai pilihan seseorang terhadap warna bukan sekadar mengikuti selera. Namun pilihan seseorang pada warna didasarkan pada kesadaran akan kegunaannya. Hal ini tertuang dalam bukunya berjudul Warna, Teori dan Kreatifivitas Penggunanya yang diterbitkan ITB tahun 2002.

Sulasmi mengutip Marian L David dalam buku Design in Dress, warna dinilai memiliki asosiasi dengan pribadi seseorang. Putih, misalnya, diasosiasikan dekat dengan kepribadian yang menyenangkan, penuh harapan, lugu, bersih, spiritual, pemaaf, cinta, dan terang. Wajar jika kemudian putih bagi sebagian politisi dianggap merepresentasikan sifat-sifat baik tersebut.

Penilaian serupa disampaikan M Yamin dalam bukunya 6000 Tahun Sang Merah Putih (Siguntang, tanpa tahun) menyebut putih sebagai perlambang kesucian. Putih dianggap selaras berdampingan dengan warna merah yang dianggap sebagai lambang keberanian. Itulah pesan bendera Indonesia merah dan putih.

Karena sifatnya yang mulia, putih pun menjadi rebutan di pemilu 2019 kali ini. Hingga kemudian sakralisasi warna putih gagal terjadi. Entah setelah pemilu.

Artikel serupa dimuat di kompas.id pada 20 April 2019 di sini. 

Hari yang Padat di Istana Raja Faisal

Kisah perjalanan saya saat meliput kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Arab Saudi September 2015. Jadwal yang padat, sehari sampai 13 acara. Sepanjang hari itu, kami tidak melihat cahaya matahari secara langsung.

Ini kisah tahun 2015. Sayang sekali jika tersimpan di file saya dan kliping koran. Saya membaginya dalam bentuk utuh.

Upacara penyambutan Presiden joko Widodo di Jeddah, Arab Saudi akhirnya dibatalkan karena badai gurun melanda saat itu.

RI-Arab Saudi

Hari yang Padat di Istana Raja Faisal

Kelelahan menyergap kami, Sabtu malam 12 September 2015. Jarak Jakarta ke Jeddah sejauh 7.980 kilometer yang kami tempuh semalam sebelumnya benar-benar terasa panjang. Namun hari itu, Presiden Joko Widodo dan delegari RI langsung menjalani kegiatan yang nyaris tanpa jeda. Hari yang padat ini menjadi titik awal merawat kembali hubungan historis Indonesia-Arab Saudi yang sudah lama terbangun.

Seharusnya sebagian acara sudah bisa dilakukan sesaat setibanya presiden di Bandara Internasional Jeddah. Lantaran kencangnya badai gurun, menunda upacara penyambutan. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis meminta Presien Jokowi langsung istirahat di Istana Raja Faisal yang memang disediakan untuk presiden dan delegasi resmi.

Nyatanya, Jumat malam 11 September 2015, presiden tidak bisa langsung beristirahat. Badai gurun di Saudi menyebabkan crane di Masjidil Haram di Mekkah jatuh menimpa jamaah calon haji. Karena sebagian korban warga Indonesia, presiden perlu menyampaikan sikap. Presiden bakan berniat ingin menjenguk langsung para korban. Namun otoritas keamanan Arab Saudi tidak memberi izin karena alasan keamanan.

Sehari 13 acara

Sabtu pagi, kondisi fisik delegasi RI belum sempurna pulih. Perhatian mereka pun sebagian tersita ke musibah jatuhnya crane di Mekkah. Apa boleh buat, diplomasi negara harus dijalankan. Presiden memulai hari kegiatan dengan menerima Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al-Madani dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Iyad Madani.

Usai bertemu keduanya, presiden menuju Istana Al-Salam Diwan Maliki, setengah jam dari penginapan presiden. Di sana presiden dan delegasi mengikuti upacara penyambutan yang tertunda, jamuan kenegaraan Raja Salman, dan pertemuan bilateral dengan delegasi Arab Saudi. Di penghujung acara di Istana Diwan Malaki, presiden menerima pemberian medali King Abdul Aziz Medal Raja Salman.

Tidak jeda lama, pada Sabtu sore, presiden mendatangi pertemuan bisnis yang dihadiri oleh pengusaha kedua negara di Hotel Crowne Plaza, Jeddah. Pertemuan itu masih belum setengahnya, karena masih ada rangkaian pertemuan hingga menjelang tengah malam. Berturut-turut, presiden menerima kunjungan tujuh menteri Kerajaan Arab Saudi, salah satunya Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Putra Mahkota Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud‎. Ternyata mereka diminta raja bertemu kembali presiden setelah pertemuan bilateral di siang harinya.

Selama pertemuan, presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tempat pembakaran kayu gaharu. Aromanya kuat menahan kantuk orang yang ada di ruang pertemuan di Istana Raja Faisal, Jeddah, Arab Saudi.

Tertidur

Selain lelah, padatnya kegiatan membuat rasa kantuk menyerang. Dua menteri kabinet kerja sempat tertinggal mengikuti pertemuan. Peristiwa ini terjadi pada saat presiden akan bertemu Menteri Keuangan Ibrahim Al-Assaf. Di tempat acara, hanya terlihat Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab.

Beberapa menteri yang lain tidak terlihat, ada yang rehat di ruang makan, masuk ke kamarnya, dan yang lain tidak terlihat. Presiden berbicara lirih ke Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sejenak kemudian presiden keluar dari ruang pertemuan lagi, naik ke ruang kamarnya. Baru setelah menteri yang bersangkutan tiba di ruang pertemuan, presiden turun ke lagi.

Tidak hanya menteri yang kelelahan, kami pun dilanda kerepotan mengirim berita. Betapa tidak, 13 acara dari pukul 09.00 hingga pukul 22.30 waktu setempat. Bagaimana mengirim beritanya ? Jurnalis selalu punya akal untuk mengirim semua peristiwa itu. Namun soal mengantuk, kami kesulitan mengatasinya. Sasaran kami adalah minum kopi di ruang makan.

Tidak susah memanggil pelayan yang memang disediakan untuk kami. Tetapi dia kebingungan saat kami meminta kopi. Mereka menanyakan, apakah benar bahwa pesanan kami kopi ? Kami yakin benar, kopi itu dipesan dalam keadaan sadar. Lalu dia kembali bertanya, apakah besok tidak bekerja ? Kami dengan datar menjawab, “Bekerja.”

Pelayan kembali ke dapur, dan terjadi keributan yang tidak kami sangka. Pelayan yang menerima pesanan kami, ditegur atasannya. Adu mulut yang kami pahami, atasan pelayan menanyakan mengapa mau menerima pesanan kopi di malam hari. Bagi mereka, minum kopi di malam hari sebuah keganjilan dikala situasi sedang bekerja. Mereka khawatir, kami besok terlambat memulai kerja karena efek minum kopi bisa membuat mata melek hingga larut.

Di luar kopi, penyemangat kami adalah harum bau kulit kayu gaharu yang dibakar di ruang istana Raja Faisal. Aroma itu merebak ke seluruh ruang pertemuan, hingga siapa pun menghirup terasa segar.

Situasi perang

Hari itu, Istana Raja Faisal terlihat sibuk. Demi keamanan, area sekitar istana dijaga super ketat. Tentara berbadan tegap, sangar, berseragam militer dan dilengkapi senjata terlihat di area dalam dan luar istana. Saat itu, Arab Saudi sedang dalam kondisi berperang melawan Suku Houthi di Yaman. Sulit bagi kami untuk menghela napas sebentar di luar istana, karena semua kebutuhan di dalam sudah terpenuhi.

Kami tidak tahu, situasi yang terjadi diluar, bahkan lewat jendela sekali pun, karena jendela Istana Raja Faisal tertutup kain yang berlapis-lapis. “Di luar matahari masih ada atau tidak ?,” tanya Adi Guno, warga Indonesia yang bekerja untuk media berkantor di Timur Tengah.

Rentetan pertemuan di Jeddah, saat itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dua dari semua kesepakatan yang ada, telah direalisasikan yakni investasi perusahaan perminyakan Arab Saudi yaitu Saudi Arabian Oil Co atau Aramco menanamkan investasinya di Indonesia senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan berikutnya yang telah diwujudkan adalah normalisasi dan penambahan kuota haji yang bertahun-tahun diperjuangkan Indonesia. “Pencapaian ini sudah positif, meskipun ada yang belum terealisir,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat Raja Salman membalas kunjungannya, Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan layanan yang diberikan Raja Salman. Dari penjemputan di bandara hingga pemberian tanda bintang Adipurna adalah langkah untuk menghormati tamu, sebagaimana mereka menghormati Indonesia di negerinya. Meskipun raja tidak tinggal di istana yang dipinjamkan pemerintah, layanan balasan ini dianggap lunas.

Hal membedakan ketika kunjungan Raja Salman ke Indonesia, nuansa keragaman begitu terlihat di tanah air. Para menteri yang mendampingi Presiden Jokowi sebagian adalah perempuan. Namun tiga hari di Arab Saudi, kami tidak menemukan menteri perempuan. Saat di Jeddah, Wakil Putra Mahkota (sebelum ditetapkan sebagai putra mahkota saat itu) Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud sangat terkesan dengan Menlu RI Retno Marsudi.

Mohammed bahkan mengutarakan keinginannya untuk membuat tiruan menteri seperti Retno. Entah kapan bisa terealisir niat menjadikan perempuan ebagai menteri di negeri gurun itu. Apresiasi ini yang patut disyukuri, bukan terpana oleh sesuatu yang belum tentu pas diterapkan di negeri ini. Selamat berlibur Raja Salman. (Andy Riza Hidayat)

Pemilu 2019 ; Terlalu Rumit Bagi Seorang Tukang Bangunan

screen-shot-2019-04-27-at-10.24.50-am.png
Screen shot wajah depan Harian Kompas terbitan edisi Jumat (20/4/2019). Tampak warga memanggul kotak suara didampingi aparat tentara nasional Indonesia. Selain melaporkan ulasan pelaksanaan pemilu, juga menceritakan tentang perjuangan petugas penyelenggara di tingkat bawah. Judulnya Pahlawan Pemilu Bertaruh Nyawa.

Tak terbayangkan, Wahyu (38) harus menghadapi kerumitan pemilu 2019. Pemilu langsung anggota legislatif dan pemilihan presiden beserta wakil presiden ini terlalu kompleks baginya. Sebagai tukang bangunan, sistem ini jauh lebih ribet daripada kesulitan kerja yang dihadapinya sehari-hari. Dia hanya berusaha agar tidak terjadi kesalahan selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ternyata usaha itu tidak mudah. Kelelahan masih terasa hingga Kamis (25/4/2019). Padahal pemungutan suara sudah lewat dari sepekan sebelumnya. Lulusan sekolah menengah atas ini sebenarnya sudah pernah menjadi Ketua KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) di sekitar rumahnya di Kelurahan Curug, Kota Depok, Jawa Barat. “Bukan soal capek fisik. Tetapi lelah pikiran itu yang berat,” kata ayah dua anak ini.

Pemilu 2014, Wahyu juga bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS sekitar rumahnya. Kali ini, dia memulai kerja sebagai Ketua KPPS satu bulan sebelum hari pemungutan suara Rabu (17/4/2019) lalu. Setelah mengikuti bimbingan teknis, dia harus memastkan seluruh logistik pemilu tersedia sebelumnya. Dia juga bertanggungjawab atas berdirinya TPS 23 untuk 220 pemilih terdaftar.

Puncak kerumitan dihadapinya ketika pemungutan berlangsung Rabu pagi hingga tengah malam. Tidak semua pemilih memahami teknis pemungutan. Kesalahan menaruh surat suara yang lima jenis di TPS nya, bisa berbuntut kisruh. Sebab semua pihak saling mengawasi agar kecurangan tidak terjadi, terutama para saksi yang kecurangan dapat dihindari. Kekhawatiranya terjadi. Seorang warga salah menaruh surat suara di kotak yang tidak seharusnya.

screen-shot-2019-04-27-at-10.49.08-am.png
Itu adalah foto di mana para anggota KPPS di TPS 31 Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat menyelesaikan berita acara setelah penghitungan suara selesai pada Kamis (18/4/2019) dini hari.

Melalui kesepakatan petugas di TPS 23 pencarian surat suara yang tertukar dilakukan. Proses ini memperpanjang waktu penghitungan suara yang mestinya bisa lebih cepat dilakukan. Ketegangan sempat terjadi saat warga sekonyong-konyong melontarkan tudingan curang. “Itu menyakitkan, mengganggu kami,” kata Musa (49) anggota KPPS di TPS 23.

Setelah penghitungan suara beres, kerumitan berikutnya harus dihadapi. Wahyu dan petugas KPPS lain menyelesaikan berita acara penghitungan. Berita acara ini dan formulir yang harus ditandatangani jumlahnya mencapai puluhan lembar. Sebab selain petugas KPPS, para saksi, pihak kelurahan, kecamatan, dan panitia pengawas juga ikut membubuhkan tanda tangan. Semua yang tanda tangan harus mendapat salinannya.

Selama proses berlangsung, tidak boleh ada kesalahan. Dian-diam sesama petugas pun saling mengawasi, karena tidak semua dari mereka memiliki aspirasi politik yang sama. Karena itu, ketegangan seperti ini menambah beban kelelahan fisik yang mendera.

Karikatur yang menggambarkan beban kerja petugas KPPS. Saya kutip dari situs http://poskotanews.com/.

Di TPS yang dia pimpin, Wahyu dapat menyelesaikan penghitungan pukul 24.00. Sementara proses pengisian berita acara dan pengecekan berbagai formulir membutuhkan waktu selama lima jam. Baru sekitar pukul 05.00, semua kegiatan selesai. Hanya berselang satu jam, dia dan tim mengirim kotak suara beserta seluruh dokumen pemungutan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Praktis, sejak Rabu (17/4/2019) hingga Kamis (18/4/2019) pagi tim KPPS pimpinan Wahyu tidak istirahat dengan jenak. Mereka melawan kantuk sekuat-kuatnya. Sementara bagi yang tidak tahan, tidur di TPS beralaskan kardus.

Untuk semua kesibukan itu, dia menerima honor Rp 550.000 sebagai ketua KPPS. Setelah dipotong pajak, honor bersihnya Rp 517.000. Nilai ini belum termasuk dana operasional pelaksanaan pemungutan Rp 2,55 juta per TPS. Wahyu tidak mempersoalkan nilai honor dan dana operasional, cuma dia tidak habis pikir mengapa pemilu 2019 begitu rumit. “Tak pernah terbayang saya begini sulit,” kata tukang bangunan ini.

Jangankan tukang bangunan, Rosit (36) pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Pancasila, Jakarta ikut merasakan kesulitan. Ketua KPPS di TPS 31 Kelurahan Curug, Bojongsari, Depok mengakui kerumitan pemilu kali ini. Proses penghitungan dan pengisian berita acara memakan waktu dan membutuhkan ketelitian tinggi. Bimbingan teknis satu atau dua kali pertemuan, belum cukup untuk memberi pemahaman mereka.

“Penghematan angara juga harus mempertimbangkan keselamatan petugas di lapangan,” kata Rosit. 

Cerita lengkap di atas bisa dibaca di link ini : Rekapitulasi Suara, Begitu Rumit dan Melelahkan

Suatu hari di Columbia University

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara di World Leaders Forum di Columbia University, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/09/2017) waktu setempat.

Beruntung sekali saya mengikuti World Leaders Forum di Columbia University, New York, pada Jumat 22 September 2017 pukul 10.00 pagi waktu Amerika Serikat. Acara ini digelar di sela-sela kesibukan Pak JK menghadiri pertemuan Sidang Umum PBB pada waktu itu. Tidak terbayang bisa main ke kampus ini. Membayangkan kuliah di sini pun tidak pernah. Kemana saja aku selama ini ..?

Di sana, JK menjadi salah satu orang yang diundang dalam pertemuan World Leaders Forum di kampus itu. Dia hadir membawakan pidato dengan judul “Harmony and Peace: The Indonesian Experience.” Adapun acara dibuka oleh David Madigan, Dekan Facultas Seni dan Ilmu Pengetahuan.

Fokus saya pada suasana diskusi di forum itu. Jika di acara-acara formal, biasanya penanya tidak bebas bertanya, baik dari segi jumlah maupun materi pertanyaan. Pagi itu, semua yang hadir yaitu mahasiswa dari berbagai universitas di sekitar New York berebut bertanya. Moderator membagi mereka sesuai posisi tempat duduk di sisi kanan hingga kiri secara merata.

Dari enam pertanyaan mahasiswa, empat di antaranya mahasiswa asing. Tiga mahasiswa asing itu terlihat berparas wajah mirip orang-orang dari India dan Pakistan. Yang saya dengar namanya Sohaker Mali, Sukmar, dan Hasan Ali. Mereka bertanya tentang perlakuan pemerintah pada kaum minoritas, komitmen Indonesia para perubahan iklim, dan upaya pemerintah menyatukan berbagai kelompok keagamaan.

Salah satu penanya dalam World Leaders Forum yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Foto dari screen shot kanal youtube Columbia University.

JK sudah terbiasa menghadapi forum-forum seperti itu. Dia tidak terlihat repot menjawab berbagai pertanyaan. Sepanjang pidatonya, dia lebih banyak berbicara tanpa melihat teks, begitu pun saat dialog. Semua dijawab langsung seperti layaknya orang berdialog. Meski berbeda gaya, saya teringat Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdialog dengan wartawan.

Saya ingin membawa cerita ke mahasiswa tadi. Ada ratusan mahasiswa hadir di forum itu. Sebagian besar mahasiswa berwajah bule (iyalah, kan di New York), sebagian berwajah Asia mulai dari India, Pakistan, Bangladesh (disebut IPB), Asia, dan tentunya wajah mahasiswa melayu (Indonesia, Malaysia).

Namun kehadiran mahasiswa berparas IPB itu menjadi fokus saya. Mereka terlihat dominan dalam mengajukan pertanyaan. Mereka seakan ingin tahu lebih jauh tentang Indonesia. Mereka sedang dalam semangat yang tinggi di kampus itu.

Pemandangan serupa saya pernah tangkap saat bertugas di Swedia pada tahun 2010 an. Mahasiswa dari IPB itu banyak mengisi kesempatan kuliah master dan doktoral. Mereka memanfaatkan peluang pemerintah setempat yang memberi beasiswa untuk kuliah di jenjang itu. Istilah IPB itu juga saya dapatkan dari mahasiswa Indonesia di sana. Karena saking banyaknya kelompok mahasiswa itu, mereka menyebutnya, mereka dari IPB.

Diskusi lengkap di Jusuf Kalla, Vice President of Indonesia, at the Columbia University World Leaders Forum

Barangkali ini ada hubungannya, mengapa kelompok dari orang-orang IPB itu banyak bekerja di perusahaan internasional.

Beberapa di antaranya adalah CEO Google Sundar Pichai dan CEO Microsoft Satya Nadella. Mereka ini adalah orang yang lahir di India, atau keturunan India. Keduanya juga mengenyam pendidikan internasional di sejumlah negara.

Apakah orang-orang asal IPB itu benar-benar sedang di atas angin ? Maksudnya apakah mereka sedang dalam posisi mengisi peran-peran penting di tataran global ? Saya sedang mengamatinya. 

Malang, 14 Maret 2019

Hukum Panggung dan Dugaan Kepalsuan Sikap

Foto di atas adalah screen shot foto muka tulisan saya yang dimuat di kompas.id tentang debat capres pada 2 Maret 2019 lalu. Tulisan ini tulisan kedua tentang debat capres 2019 fokus pada ekspresi mikro, gerak tubuh, dan bahasa kandidat.

Selamat membaca…

Hukum Panggung dan Dugaan Kepalsuan Sikap

Hukum panggung berlaku di panggung debat calon presiden. Di sana, masing-masing kontestan berusaha agar tampak sebagai tokoh baik (protagonis). Penampakan panggung depan ini dibangun melalui busana, mimik wajah, ekspresi muka, maupun gesture.

Surahmat, peneliti Bahasa dan Sastra Indonesia di Pusat Kajian Budaya Pesisir Universitas Negeri Semarang berpendapat, orang yang berada di panggung punya kesadaran bahwa dirinya sedang jadi perhatian banyak orang.

Karena itu, kebaikan-kebaikannya sengaja ditegaskan dan keburukan-keburukannya berusaha disembunyikan. Perilaku itu membuat sejumlah adegan saat debat Pemilu Presiden 2019, bersifat artifisial alias palsu.

Menurut Surahmat, ada dua pola yang terjadi di panggung debat. Pertama, upaya untuk menegaskan kembali sifat asli.

“Langkah ini biasanya dilakukan pada sifat-sifat bawaan yang positif, misal kesederhanaan pada capres 01 (Joko Widodo) dan ketegasan di capres 02 (Prabowo Subianto). Pola kedua, sifat yang benar-benar baru dikonsep (tim sukses),” kata Surahmat, kepada Kompas, Kamis (28/2/2019).

Dalam pengamatannya pada debat kedua di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Minggu (17/2/2019), capres 01 terlihat ingin membangun kesan bahwa dia paham secara detail persoalan pembangunan. Motif itu terbaca dari kerapatan Jokowi menggunakan angka di awal debat, bahkan pada konteks kalimat yang sebenarnya tidak betul-betul perlu dukungan statistik. Jokowi tampak berpikir sebelum mengucapkan angka-angka itu.

“Jeda berpikir itu menunjukkan angka-angka yang diucapkannya bukan sesuatu yang akrab,” kata Surahmat.

Artikel terkait ada di sini : Yang Tersirat dari Wajah Kandidat

Sementara pada penampilan Prabowo, Surahmat menyangsikan ketulusan apresiasinya kepada Jokowi. Sikap ini, menurut amatannya, tidak otentik karena berbeda dengan kesehariannya. Sikap apresiatif ini tidak sesuai dengan nada menghentak dan gerak tangan mengomando di tengah dan akhir pendapat pada debat pertama di Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019). Sepertinya, kata Surahmat, Prabowo ingin menumbuhkan kesan bahwa dia tidak seseram yang dibayangkan orang.

Tampil sebagai orang lain

Serupa dengan penilaian tersebut, analis kebohongan Handoko Gani menangkap ada ketidakselarasan antara ekspresi mikro dengan pernyataan capres di debat kedua. Adegan ini terlihat sekelebat, hanya sepersekian detik saja. Sepintas nyaris tersamar dengan persepsi yang ingin dibangun oleh tim sukses.

Handoko Gadi. Foto diambil dari situs handokogani.com.

Lulusan Emotional Intelligence Academy, Manchester, Inggris ini mengatakan penyimpangan ekspresi itu dibuat untuk mengingkari pernyataan. Ini terlihat di kedua kandidat, baik capres 01 maupun 02. “Saat Jokowi bertanya soal lahan yang dikuasai Prabowo misalnya. Kata-kata capres 01 terbata-bata, berhenti sebentar, dan berat,” kata Handoko.

Ekspresi ini tidak selaras dengan ekspresi sebelumnya yang lancar dan datar. Di titik ini, kata Handoko, Jokowi tidak tampil sebagai dirinya sendiri. Dia menduga, capres 01 menjalankan saran pihak tertentu untuk menyampaikannya di debat.

“Begitu pun juga ketika Pak Jokowi ditanya soal janji pangan,” kata Handoko. Pada pernyataannya, Jokowi membela diri, bahwa beliau tidak ingkar janji. Namun ada gerak tubuh singkat (micro gesture) saat Jokowi memegang kancing ketika menjelaskan ini. Handoko meyakini micro gesture itu adalah bentuk pengakuan bahwa memang ada janji pangan yang belum terpenuhi.

Sementara pada penampilan Prabowo, dia menangkap ada penyimpangan ekspresi saat ia menyampaikan tentang penguasaan lahan.

Saat itu, dia menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengembalikan tanah ke negara jika dibutuhkan. Tetapi pada kalimat berikutnya disampaikan, daripada diambil asing, lebih baik dikelola sendiri.

Ungkapan ini tidak selaras dengan pernyataan sebelumnya. Menurut Handoko, pada konteks ini ada penyimpangan verbal yang bisa diduga dia tidak rela menyerahkan lahan itu ke negara.

Begitu pun saat bicara soal unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai 1 miliar dollar Amerika Serikat). Prabowo ingin memperjelas pertanyaan Jokowi dengan menanyakan pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Pada saat Jokowi menjelaskan soal itu, ada ekspresi mikro Prabowo yang menunjukkan bahwa dia tidak nyaman dengan penjelasan Jokowi.

Berangkat dari sini, kata Handoko, wajar jika sebagian kalangan menyebut capres 01 dan capres 02 sepertinya tidak tampil seperti biasanya. Minggu (17/2/2019) lalu Jokowi tampil lebih agresif, sedangkan capres 02 malam itu tampil lebih rileks. Handoko menduga, penampilan tersebut sengaja dibuat untuk membangun persepsi positif dari pemilih.

Bukan kepalsuan

Aria Bima, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menepis anggapan bahwa sikap Jokowi dibuat-buat. Menurut Aria Bima, Jokowi pada pidato-pidatonya sebagai Presiden ke-7 RI sering tampil agresif meski tetap dalam batas-batas kesantunan.

“Di tahun politik ini beliau tampil lebih politis karena memang situasi menuntutnya demikian. Dan itu menurut saya bukan agresif, beliau ingin menyampaikan kebenaran secara lugas dan argumentatif,” kata Aria Bima.

Tautan lengkap tulisan ini ada di : Hukum Panggung dan Dugaan Kepalsuan Sikap

Tentang penguasaan lahan Prabowo, Aria Bima mengakui bahwa tim pemenangan mengecek data lebih dahulu sebelum debat. Temuan itu menyebutkan, bahwa Prabowo menguasai lahan di Kalimantan dan Sumatera. “Dalam era demokrasi, transparansi itu sangat penting,” kata Aria Bima.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade berpendapat serupa. Tidak ada kepalsuan dalam debat kedua. Sikap rileks Prabowo di debat kedua itu, kata Andre, bagian dari cerminan sikap kesehariannya. “Saya yang menyaksikan sendiri, beliau sebenarnya ya begitu,” kata Andre.

Begitu pun juga dengan apresiasi yang diberikan Prabowo, menurut Andre itu tulus dari dirinya. Sebenarnya, kata Andre, Prabowo justru menolak bahan yang disiapkan tim kampanye. Bahan tersebut dapat dipakai Prabowo untuk berdebat dengan Jokowi jika mau.

Namun, Prabowo tidak mau memanfaatkannya. Prabowo tidak ingin menyerang pribadi Jokowi di panggung debat. “Bapak ingin adu gagasan, tidak mau menyerang pribadi calon lain,” kata Andre. (Andy Riza Hidayat)

 

Yang Tersirat dari Wajah Kandidat

Screen shot ulasan yang muncul di kompas.id pada 17 Februari 2019.

Semua tampak biasa saja mencermati paparan pasangan calon presiden dan wakil presiden saat berada di panggung debat. Namun, ketika mereka berkata-kata, sebenarnya ekspresi wajah kandidat ikut ”menyampaikan sesuatu”. Sebagian ahli menyebut, di sanalah kebenaran sebenarnya ada.

Pembacaan ekspresi mikro pada wajah seseorang ini dapat disaksikan di drama seri Lie To Me (2009-2011). Drama ini mengusung slogan the truth is written on all our faces atau kebenaran tertulis di semua wajah kita. Pesan yang ingin disampaikan dalam drama ini adalah kata-kata bukanlah segalanya. Kata-kata itu perlu diselaraskan dengan ekspresi mikro dengan pendekatan facial action coding system (FACS) atau sistem kode pada wajah.

Dengan modal itu, tokoh utama yang bernama Cal Lightman (diperankan Tim Roth) dan Gillian Foster (diperankan Kelli Williams) membantu aparat membongkar sejumlah kasus kejahatan di Amerika Serikat.

Salah satu aksi mereka terlihat saat Lightman berhadapan dengan tersangka kejahatan ketika ia dilarang bicara oleh pengacaranya. Lightman memancing tersangka dengan sejumlah pertanyaan tanpa mengharapkan dia berkata-kata.

Melalui gerak bahu, kedipan mata, kerutan jidat, dan gerak bibir, Lightman bisa menyimpulkan dialah pelakunya, seperti yang terlihat di episode pertama sesi pertama drama.

Ekspresi mikro makin dikenal orang ketika ilmuwan Amerika Serikat, Paul Ekman, bersama rekannya, Wallace V Friesen, memopulerkannya tahun 1978. Melalui ekspresi mikro wajah seseorang akan terlihat ekspresi senang, sedih, terkejut, marah, takut, jijik, dan muak. Ekspresi yang bersifat universal ini muncul sepersekian detik saat orang berkata-kata atau beraksi atas perkataan orang.

Beberapa adegan menarik pada debat pertama, Kamis (17/2/2019) lalu, terjadi saat Prabowo menanyakan sikap pemerintah saat ada aparat desa yang diproses hukum. Penyebabnya, aparat itu mendukung pencalonan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal ini, Joko Widodo menyampaikan, ”Kalau ada bukti, sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan grusa-grusu (terburu-buru) menyampaikan sesuatu.” Demikian diungkapkan Jokowi dengan alis mata naik.

Baca di sini : Yang Tersirat dari Wajah Kandidat

Handoko Gani, analis kebohongan lulusan Emotional Intelligence Academy, Manchester, Inggris, menilai kedua pihak sedang menguji argumentasi lawan debat. Pada titik ini, ekspresi nonverbal menjadi faktor penting daripada sekadar kata-kata. Handoko menduga, alis Jokowi yang naik ketika itu terjadi untuk memberi penegasan sebuah pernyataan. Naiknya alis ini, kata Handoko, menjadi ciri khas Jokowi ketika menekankan sesuatu di hadapan publik.

Adegan berikutnya tak kalah seru. Jokowi menanyakan komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi, terutama karena sejumlah calon anggota legislatif yang diajukan oleh Gerindra di Pemilu 2019 adalah mantan koruptor.

”Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini,” kata Jokowi sambil menuding-nudingkan tangan ke arah Prabowo. Seperti diketahui, Prabowo juga menjabat Ketua Umum Gerindra.

Namun, Prabowo mengaku tidak tahu mengenai hal tersebut. ”Baik itu (mata kanan berkedip), mungkin ICW, saya sendiri belum dapat laporan itu (kedua mata berkedip berkali-kali). Dan, itu benar-benar saya kira sangat subyektif, saya tidak (mata kembali berkedip), saya tidak setuju itu (mata berkedip). Saya seleksi (mata kembali berkedip) caleg-caleg itu. Kalau ada bukti silakan laporan ke kami.”

Suara Prabowo lalu meninggi. ”Kalau ada kader Partai Gerindra korupsi, saya akan memasukkan ke penjara sendiri.” Meski waktu masih tersisa, Prabowo menolak memberi penjelasan lebih panjang. ”Cukup. Pokoknya kita antikorupsi!”

Memancing ekspresi

Jokowi kembali memancing ekspresi Prabowo. Dia mengulangi data ICW bahwa ada enam caleg mantan koruptor di Gerindra. Saat Jokowi memiliki waktu menjelaskan, Prabowo meminta kepada Ira Koesno untuk menyela. ”Boleh menjawab?”

Ira merespons, ”Tidak boleh.” Ini karena belum tiba saat Prabowo untuk menanggapi pernyataan Jokowi. Sejurus kemudian Prabowo menari. Tangan dan tubuhnya meliuk seperti penari.

Handoko menyebut, debat sebenarnya adalah ajang pasangan calon memancing reaksi lawan debat melalui pertanyaan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Cara ini dapat mendorong lawan debat menunjukkan ekspresi mikro tanpa sadar. Adapun ketidaksinkronan ekspresi mikro dengan pernyataan seseorang bisa diindikasikan pernyataan itu tidak sesuai fakta.

Mengutip Paul Ekman dalam bukunya, Mendeteksi Kebohongan (Penerbit Baca, 2009), pemalsuan atau penyembunyian informasi yang sebenarnya bisa disempurnakan dengan tindakan. Dengan demikian, seolah-olah informasi yang disampaikan adalah kebenaran.

Mengapa hal ini bisa terjadi, sementara jadwal debat sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum jauh-jauh hari? Tim sukses seharusnya memiliki waktu cukup untuk menyiapkan kandidat tampil semaksimal mungkin.

Secara umum, pada debat pertama, Handoko menangkap ekspresi Jokowi relatif stabil selama di panggung. Selain alis mata yang naik turun, Jokowi juga sempat menuding-nudingkan tangannya ke arah Prabowo. Dua hal ini dapat dianggap sebagai keinginan untuk memberi penegasan pada pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, Prabowo sempat memperlihatkan senyum dengan menarik sudut bibir atau biasa disebut duping delight. Senyum ini dapat diartikan sebagai perasaan menang dengan jawaban-jawabannya.

Senyum duping delight pernah diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada 26 Januari 1998 silam saat menyangkal berhubungan seks dengan mantan anggota staf Gedung Putih, Monica Lewinsky, di Washington DC, AS. Penyangkalan ini kemudian terpatahkan. Clinton dan Lewinsky ternyata melakukan hubungan di luar nikah setelah Lewinsky dan sejumlah warga memberikan keterangan di pengadilan. ”Saya telah mengatakan, saya membuat satu kesalahan yang buruk dan ini tidak dapat dipertahankan,” kata Clinton ketika berada di Dublin, Irlandia Utara (Kompas, Sabtu (5/9/1998).

Kebocoran

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menggunakan istilah bocor untuk menyebut sikap yang tidak terkontrol di panggung debat. Kebocoran emosi terlihat dari sikap kandidat yang grogi, gelagapan, atau gerak tubuh aneh yang tidak relevan. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai sikap untuk menutupi kegugupan karena tidak siap diserang lawan debat.

”Kebocoran emosi atau emotional leaks terjadi karena orang tersebut tidak nyaman atau terganggu emosinya,” kata Hamdi.

Melalui panggung debat, dia mengharapkan publik bisa mempertimbangkan pilihannya dengan cermat. Selain rekam jejak dan kapasitas calon, juga perlu menakar bagaimana mereka menanggapi pertanyaan di depan publik.

”Semakin tajam pertanyaan semakin baik, semakin jelas dasar argumen kandidat ketika menjawab, semakin kuat basis datanya, semakin jelas elaborasinya, semakin yakin pemilih bahwa program yang ditawarkan bagus,” lanjutnya.

Baca di sini : Hukum Panggung dan Dugaan Kepalsuan Sikap

Monica Kumalasari, praktisi pemerhati ekspresi mikro, juga menangkap sejumlah ekspresi penting saat debat. Terangkatnya alis mata Jokowi disebut sebagai sikap untuk menegaskan ucapannya. Hal ini sejalan dengan adanya pengulangan kata-kata pada segmen kedua. ”Negara hukum ini, mengapa harus menuduh-nuduh seperti itu,” kata Jokowi saat menanggapi pernyataan Prabowo.

Monica menangkap ada ”sesuatu” pada kedipan mata Prabowo yang lebih sering dari kondisi normal saat Jokowi bertanya tentang caleg koruptor. Menurut dia, kedipan mata orang dalam kondisi normal terjadi setiap empat detik sekali. ”Ada kemungkinan Pak Prabowo tidak percaya dengan penjelasan,” katanya.

Malam itu, debat digelar dalam enam segmen dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Adapun jalannya acara dipandu Ira Koesno dan Imam Priyono. Ira adalah mantan jurnalis televisi swasta, sedangkan Imam merupakan jurnalis TVRI. Imam Priyono menyampaikan pengalamannya bahwa malam itu tidak ada yang didesain terkait ekspresi nonverbal para kandidat. ”Semua ekspresi muncul begitu saja,” kata Imam.

Masih ada kesempatan untuk menyaksikan ajang debat-debat berikutnya. Semoga Anda menemukan kejujuran di sana.

Strategi Komunikasi Pada Pakaian Jokowi

WhatsApp Image 2018-05-24 at 22.49.09
Screen capture ulasan Strategi Komunikasi Jokowi Berpakaian yang dimuat di Kompas, 6 Mei 2018 di Halaman 2. Capture by me.

Ini adalah salah satu tulisan yang saya sukai. Saya garap bersama teman-teman saya Anita Yossihara dan Nina Susilo. Kelak saya ingin membuat riset mendalam soal ini. Selamat menikmati…(tulisan dibawah ini versi asli sebelum muncul di koran). Versi koran ada di screen capture.

Bukan sekali saja pakaian Presiden Joko Widodo menjadi pembicaraan publik. Dari sarung, sepatu, jaket jins, seragam militer, kaus oblong, hingga jaket Asian Games yang menjadi fenomena terbaru. Bukan tanpa sengaja, Presiden memang ingin menyampaikan pesan simbolik lewat pakaian yang dikenakannya. Lebih mudah diingat, tahan lama, dan minim risiko kesalahan.

Jaket Asian Games ke-18 yang dipakai Presiden pada hari Kamis (3/5/2018) dan Jumat (4/5/2018) lalu misalnya, mencuri perhatian banyak orang. Jaket itu dipakai ketika Presiden menemui 252 siswa berprestasi se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Jaket berwarna dasar hitam itu dihiasi motif logo Asian Games 2018 warna-warni. Sementraa bagian lengan jaket bertulisan Indonesia dengan corak logo Asian Games.

Jurnalis yang meliput acara penasaran, lalu menanyakan maksud Presiden mengenakan jaket tersebut. “Supaya bisa menjadi perhelatan besar dan rakyat juga merasa memiliki. Karena itu, semua saya ajak sama-sama mempromosikan bahwa negara kita tahun ini akan ada perhelatan besar Asian Games ke-18,” jawabnya.

Presiden balik bertanya, “Keren, nggak?,” ujarnya sambil berbalik menunjukkan lukisan di bagian belakang jaket yang menggambarkan atlet bermain basket, voli, angkat besi, tinju, dan anggar. Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi yang mendampingi Presiden terkejut. Dia tidak tahu asal muasal jaket itu.

Jas-seragam militer-kembali ke jaket

Pada hari yang sama, Presiden menerima kunjungan kenegaraan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan HM Duli Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Pada acara ini, Presiden Jokowi mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih, dasi merah, dan peci hitam. Pakaian senada dipakai tamunya, Sultan Bolkiah.

Saat pertemuan Sultan Bolkiah dilanjutkan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Presiden berganti pakaian yaitu seragam militer. Pakaian doreng dengan kabaret hitam itu dipakai menyambut Sultan yang juga mengenakan baju militer. Kedua kepala negara hadir untuk melihat kemampuan prajurit TNI, senjata, dan kendaraan tempur buatan Indonesia. Acara ini bagian dari negosiasi penjualan senjata dan kendaraan tempur Indonesia ke Brunei.

Acara itu dilanjutkan dengan bermain badminton bersama di Gedung Olahraga Ahmad Yani yang berada di area Mabes TNI Cilangkap. Pada kegiatan itu, Presiden kembali mengenakan jaket Asian Games, sebelum main dengan kaus putih. Usai pertandingan, jaket Asian Games itu dipakai lagi. Presiden mengaku bangga dengan jaket yang dikenakannya.

Wajar saja jika jaket itu kembali dikenakan saat memimpin rapat terbatas tentang persiapan Asian Games 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/5) lalu. Jaket itu tidak hanya dikenakan saat memimpin rapat terbatas, tetapi juga saat memimpin ratas membahas peningkatan kerja sama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan di hari yang sama.

Karya anak negeri

Deputi Protokol Pers dan Media Sektretariat Presiden Bey Mahmudin mengatakan Presiden Jokowi sengaja membeli jaket polos berwarna hitam agar bisa dilukis dengan logo Asian Games. “Jadi Presiden membeli jaket polos, kemudian meminta anak-anak muda untuk melukis di atas jaket,” tuturnya.

Sama seperti jaket jins bergambar peta Indonesia yang dikenakan Jokowi saat touring di Sukabumi, gambar pada jaket Asian Games juga dibuat oleh Muhammas Haudy, pendiri Never Too Lavis, sebuah kelompok pelaku industri kreatif di Tanah Air. Jaket bergambar ilustrasi berbagai cabang olahraga itu memang khusus dibuat untuk memromosikan perhelatan Asian Games 2018 yang dimulai 18 Agustus mendatang.

Presiden Jokowi seakan tak sabar ingin memromosikan Asian Games dengan caranya sendiri. Sebab hingga 100 hari menjelang pembukaan, gaung Asian Games belum begitu terdengar. Kurangnya promosi dan publikasi itulah yang dikeluhkan Jokowi sejak pertengahan April lalu.

Efektif

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai cara Presiden menyampaikan pesan lewat pakaian itu menarik. Secara psikilogis, ingatan visual masyarakat jauh lebih kuat daripada ingatan verbal. Bentuk visual juga dapat bertahan lebih lama daripada ingatan verbal. Visual, menurut Hamdi, lebih efektif mengggugah perasan sebagaimana ungkapan bijak mengatakan, satu gambar berbicara ribuan kata.

“Sejauh yang sama amati, pesan visual Presiden berdampak positif. Target pengiriman pesan juga mengenai sasaran, terutama pada anak-anak muda,” kata Hamdi.

Pandangan serupa disampaikan Monica Kumalasari, praktisi pengamat gerak tubuh dan mikroekspresi. Mengutip teori Albert Mehrabian, psikolog Armenia keturunan Iran, yang berpendapat bahwa tanda-tanda visual memegang peranan penting dalam memberikan kesan yang ingin disampaikan seseorang. Penanda visual pengaruhnya lebih besar dari penanda verval dan suara dengan perbandingan 7-38-55 (verbal – voice – visual). Dalam strategi politik, bahasa non verval selain lebih lama diingat, juga memiliki risiko kesalahan kecil.

“Bahasa non verbal lebih aman digunakan dalam konteks komunikasi massa. Walaupun merupakan bahasa persepsi, namun ini lebih mudah dipahami dan berdampak bagi penerima pesan,” kata Monica.
Sementara komunikasi verbal berisiko pada munculnya perdebatan publik jika ada kesalahan dala materi maupun cara penyampaian. Pada dampak yang lebih serius, bahasa verbal bisa berujung pada perkara hukum.

Falsafah Jawa

Menurut Monica, Presiden memahami benar falsafah Jawa yang berbunyi ajining diri soko lathi, ajining sariro soko busono. Artinya, harga diri seseorang dinilai dari perkataannya, begitu pun juga penghormatan pada seseorang dilihat dari pakaian yang dikenakanya. Prinsip-prinsip inilah yang melandasi Presiden adaptif dengan aneka acara yang dihadiri lewat pakaian yang dikenakan.

Jaket bermotif Asian Games 2018 misalnya, itu adalah kritik agar promosi lebih gencar dilakukan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Presiden sebelum mengenakan jaket itu. Menyadari dirinya dapat memberi pengaruh (influencer), maka Presiden mengenakan jaket itu.

Sementara seragam militer yang dipakai Presiden saat menerima Sultan Bolkiah dinilai sebagai upaya untuk membangun kedekatan. Caranya adalah membuat kesamaan busana dengan tema acara. Dengan cara ini, terbangun kesamaan di antara kedua kepala negara. Bila ini sudah sudah terbangun, maka negosiasi kerjasama akan lebih mulus dilakukan. Hasilnya, Brunei memastikan memberi senjata dan kendraan tempur buatan Indonesia.

Begitu pun saat Presiden menghadiri pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2018 di Jakarta, (19/4/2018). Presiden saat itu mengenakan jaket jins yang sedang banyak diperbincangkan setelah dipakai sebelumnya di Sukabumi. Baju itu sengaja dipakai untuk menarik perhatian generasi muda dengan cara menanamkan kebanggaan pada kreativitas produk lokal.

Masih segar diingatan pembaca bahwa Presiden pernah mengenakan kaus kuning saat berolahraga bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Bogor (24/3/2018). Presiden ingin menyampaikan, bahwa dirinya dekat dengan Golkar. Lebih dari itu, Presiden ingin mengatakan bahwa dia bagian keluarga besar Golkar, sama seperti warna dasar lambang partai itu. Benarkah demikian ? (NDY/INA/NTA)