Bertemu Buzzer di Kedai Kopi

group of friends hanging out
Photo by Helena Lopes on Pexels.com

Suatu petang, di awal Oktober 2019, saya bertemu seorang yang disebut-sebut sebagau buzzer atau pendengung. Pertemuan itu tidak sengaja terjadi di kedai kopi Bentara Budaya Jakarta. Namanya Eko Kuntadi, malam itu dia diundang sebagai salah satu pembicara di acara Kompas TV Satu Meja The Forum.

 

“Biar tidak telat, saya datang duluan,” kata Eko setelah memesan minuman dan roti bakar. Saya sudah tahu kalau dia namanya Eko, karenanya saya ajak ngobrol soal buzzer yang lagi ramai dibicarakan orang. Kebetulan juga, saya baru saya menyesaikan ulasan soal buzzer bersama teman-teman Kompas.

 

“Jadi, bagaimana pandangan Mas Eko soal tuduhan-tuduhan orang tentang buzzer itu. Katanya mengganggu demokrasi, dan harus ditertibkan,” saya langsung mengawali obrolan.

 

“Hahaha, ini awalnya iseng-iseng kok jadi serius begini ya. Media besar pun ikut membicarakannya. Itu tandanya media sosial menjadi perhatian. Kami yang menggunakan pun jadi diperhitungkan. Itu positif,” kata Eko tanpa menjawab pertanyaan saya.

 

Eko dulu bekas wartawan Pilar, kini punya usaha sendiri. Menurut Eko keberadaan buzzer itu keniscayaan di era informasi. Semua orang punya kesempatan menunggah informasi yang dia dapat. Eko tidak membantah kalau dia sering menunggah konten pro pemerintah. Itu dilakukan karena dukungannya pada pemerintah saat ini. “Jika ada informasi yang berbeda dengan kami, silahkan unggah saja di medsos,” kata Eko.

 

Dia balik bertanya, mengapa sejumlah akun pegiat media sosial (dia tidak menggunakan kata buzzer), itu banyak pengikutnya. Dia mencontohkan Deni Siregar, pengikutnya ribuan akun. Jika Deni, kata Eko, suka mengunggah konten bohong, tinggalkan saja dia. Orang akan beralih (lagi) ke media mainstream.

Pernyataan Eko, mirip dengan yang disampaikan Pepih Nugraha, Ulin Yusron, dan Tomi Lebang. Mereka semua disebut-sebut sebagai buzzer pemerintah oleh sebagian orang. Sebagian tidak membantah, sebagian menyebutnya sebagai influencer, sementara yang lain ingin dianggap sebagai pendukung pemerintah. Mereka sama-sama bekas jurnalis.

apps blur button close up
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pepih, atau Kang Pepih, lebih saya kenal dari tiga orang itu. Kebetulan dia dulu senior saya di Kompas. Pepih mengkritik balik pemberitaan media arus utama yang menyudutkan buzzer. Pendengung, menurut Pepih, adalah sebuah keniscayaan di era digital. Mereka tidak bisa dihilangkan karena setiap pengguna akun media sosial bisa menyampaikan informasi apa pun. “Menghantam buzzer berarti menghantam kemuskilan. Ini fenomena sosial,” kata Pepih.

 

Menertibkan buzzer saat ini sulit dilakukan karena belum ada aturannya. Dia mengingatkan bahwa buzzer juga memberi dampak positif bagi dunia ekonomi kreatif. Menggaungkan sesuatu yang positif, itu tidak ada masalahnya. Karenanya juga tidak masalah jika pendengung di sektor mana pun mendapat imbalan atas pekerjaannya.

 

Sementara itu, Ulin Yusron, pegiat media sosial yang sering mengunggah konten pro pemerintah melihat adanya stigma negatif buzzer. Stigma ini yang menjadikan kata buzzer berkonotasi negatif. Senada dengan Pepih, upaya menertibkan pegiat media sosial bisa panjang urusannya, sebab di media sosial belum ada kode etik sebagaimana di dunia pers. Kedua hal itu, menurut mantan wartawan ini, tidak bisa dicampuradukkan.

 

Fenomena ini memunculkan para pemilik akun dengan pengikut banyak cenderung diperhatikan. Sementara pakar yang memiliki keahlian akademis semakin tenggelam. Keprihatinan ini diulas Tom Nichols dalam bukunya berjudul The Death of Expertise (2017). Kematian para pakar ini diperparah oleh kesalahan pakar yang disengaja maupun tidak. Mereka tidak boleh lagi menutup keahliannya di ruang tertutup. Jika tidak, kematian mereka benar-benar di depan mata.

 

Dampak banjirnya informasi ini sudah diingatkan Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengingatkan dalam bukunya berjudul Blur : How to Know What’s True in The Age of Information Overload (2010). Semakin melimpahnya paparan informasi, masyarakat kian gamang menimang sebuah kebenaran. Ironisnya, mereka bisa tersesat di lautan informasi. Sementara media kadang gagal untuk menawarkan solusi kepada mereka.

business computer desk finance
Photo by Pixabay on Pexels.com

Saya kemudian berpikir, apa yang bica dilakukan media ? Makin banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan. Media bukan satu-satunya jendela informasi publik saat ini. Media harus dapat memainkan peran lebih dari sekadar menjawab pertanyaan konsumen. Menurut Kovach dan Rosentiel, media harus bisa menjadi ruang dialog publik. Kemampuan jurnalis mesti meningkat seiring dengan tuntutan zaman.

 

Media tidak bisa sendirian, pakar dan konsumen media mesti ikut membangun narasi sehat dan meniadakan kebohongan. Berat bro, begitulah tantangan saat ini.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s